Mengurai 10 Tuntutan Iran ke AS yang Sulit Terealisasi

KABARBURSA.COM — Gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran memang mulai meredakan ketegangan. Namun di balik jeda dua pekan itu, tersimpan persoalan yang jauh lebih besar, yakni syarat-syarat yang diajukan Teheran untuk mengakhiri perang.

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran pada Rabu, 8 April 2026, menegaskan bahwa gencatan senjata dua minggu dengan Amerika Serikat bukan berarti perang telah berakhir. Kesepakatan ini masih bersifat sementara, sambil menunggu negosiasi lebih lanjut perihal rincian proposal 10 poin yang diajukan Iran.

Mengutip laporan kantor berita semi-resmi Mehr, berikut isi pokok tuntutan Iran yang menjadi dasar pembicaraan:

1. Jaminan AS Tak Menyerang Lagi

Iran menuntut komitmen AS untuk tidak lagi melakukan agresi ke negaranya. Secara resmi, ini seperti janji tidak melakukan serangan udara atau militer mendadak. Keberlanjutan damai bergantung pada kepercayaan tanpa jaminan, Iran akan was-was bahwa gencatan hanyalah taktik sementara AS. Untuk AS, menandatangani janji semacam itu berarti membatasi otonomi kebijakan luar negeri.

Secara hukum, bentuk jaminan bisa berupa perjanjian bilateral atau resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk agresi AS ke Iran. Namun, AS–sekutu mungkin enggan memberikan jaminan formal berkelanjutan karena faktor politik dan hukum, misalnya Kongres AS cenderung menentang transaksi tanpa imbal balik jelas.

Agar sah, jaminan non-agresi bisa dimasukkan ke dalam perjanjian rangkap atau bahkan resolusi PBB. Misalnya jika dibawa ke Dewan Keamanan, satu kali dukungan anggota tetap, misal Rusia atau China mungkin setuju, itu sudah cukup, kecuali AS memveto keputusannya. Namun AS sendiri belum menunjukkan kesediaan menandatangani perjanjian baru setelah menarik diri dari JCPOA. Perundingan lebih lanjut diperlukan untuk mendefinisikan “agresi” apakah hanya serangan militer langsung atau termasuk dukungan ke proxy juga.

Jika AS serius memberikan jaminan, dunia akan menilai konflik telah mereda. Namun banyak pengamat yakin Iran sebenarnya mencari pembuktian “tidak akan diserang” untuk kemudian menganggap gencatan sahih. AS bisa menimbang perjanjian rinci seperti memberikan status “negara netral” di bawah pengawasan internasional. Kegagalan mencapai kesepakatan ini bisa menimbulkan krisis kepercayaan, di mana Iran bisa segera kembali memanfaatkan mesin perang dan pasukan sekutu.

Poin ini sendiri tidak langsung mengubah harga minyak, tapi jika AS bersedia mengikat diri, ketegangan regional menurun. Kondisi ini membuat mata uang safe-haven (dolar) melemah dan indeks saham global menguat. Sebaliknya, jika AS menolak memberikan jaminan sama sekali, konflik bisa saja menyala lagi tanpa peringatan sehingga memicu lonjakan risiko. Seperti umum diketahui, investor akan menaikkan harga minyak dan mengalihkan modal ke aset aman seperti yen Jepang dan emas.

Di pihak AS, banyak kritikus mengatakan sudah terlalu banyak ‘imbalan’ Iran. Washington khawatir kesepakatan semacam itu di dalam negeri dianggap mengkhianati sekutu (Israel dan negara-negara Arab Teluk) dan tak ada jaminan Iran benar-benar menepatinya. Pemimpin oposisi Demokrat di Kongres AS mungkin memblokir perjanjian tanpa penyusutan program nuklir Iran. Selain itu, AS tidak punya mekanisme kuat untuk memverifikasi “tidak ada serangan” kecuali terus waspada. Oleh karena itu, AS cenderung menyikapi tuntutan ini sebagai syarat minimal, bentuk akhirnya bisa saja hanya “gencatan senjata mutlak” tanpa pernyataan formal.

2. Kendali Iran atas Selat Hormuz

Iran menuntut pengendalian berkelanjutan atas Selat Hormuz, sekaligus membuka rute itu untuk pengiriman minyak. Artinya, AS harus menerima protokol transit yang dikoordinasikan militer negeri para Mullah tersebut. Oleh Iran, Hormuz dianggap garis hidup nasional. Sejak blokade rute ini, dunia rasakan goncangan harga energi. Untuk memenuhi tuntutan ini, perlu kesepakatan internasional yang mengikat, misalnya mekanisme bersama di PBB atau gencatan senjata berlapis dalam bentuk pakta Hormuz.

Beijing sempat menawarkan demining Hormuz, tapi konkretnya, ini seperti membiarkan Iran menjadi pengelola keamanan jalur laut global.

Pembukaan Hormuz tergantung pada prosedur. Sebagai kompensasinya, Iran menawarkan membayar ongkos tol selat yang menurut laporan New York Times berkisar USD 2 juta per kapal, dibagi dengan Oman untuk perbaikan infrastruktur atas serangan AS/Israel, alih-alih uang ganti rugi langsung.

AS dan sekutu kemungkinan memandang payung hukum internasional apakah perlu kesepakatan multilateral? Apakah Angkatan Laut AS turut berpatroli? Negara-negara konsumen utama seperti Jepang, Korea, India, sejatinya sudah menuntut Hormuz segera dibuka. Rusia dan China pun berpotensi mendukung pembukaan ini karena kepentingan energi mereka.

Kendali Iran atas Hormuz memastikan posisi tawar tinggi. Iran bisa menekan pasokan minyak global jika berselisih dengan Barat. Jika AS bersedia berkompromi misalnya patroli bersama, ketegangan Laut Tengah mereda. Selain itu, pendanaan dengan tol memperkuat posisi Oman di negosiasi. Namun jika AS menolak tuntutan ini, Iran sudah menunjukkan sikap defensif, mereka bersiaga mengelola lalu-lintas, sebagaimana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi yang menjanjikan jalur aman di bawah militer Iran selama gencatan.

Tuntutan ini sangat berdampak pada minyak. Hormuz adalah jalur ~20 persen pasokan minyak dunia. Jika dibuka aman di bawah kontrol Iran, harga minyak anjlok drastis—Brent sempat turun di kisaran USD92,8 setelah pengumuman gencatan senjata. Indeks saham Asia melonjak, seperti Nikkei naik 5,5 persen dan Kospi naik 7,1 persen.

Sebaliknya, penolakan penuh akal dilepas Hormuz bisa menyebabkan lonjakan harga mendadak, seperti saat awal perang, Brent sempat menanjak di atas USD100. Dari sisi komersial, kesepakatan ini bisa jadi tol gratis bagi kapal-kapal asing, sementara tarif tambahan sebesar USD2 juta per kapal sedikit menambah biaya pengiriman secara global.

Amerika Serikat dan sebagian negara Barat mungkin menuntut pengamanan serikat di Hormuz, bukan otoritas tunggal Iran. Israel dan sekutu Tel Aviv khawatir konsesi Hormuz melemahkan pengekangan Iran. Kritik domestik AS mungkin berpandangan bahwa menyerah pada tuntutan kontrol Hormuz dianggap “mundur takluk”. Di pihak Iran, keleluasaan penuh sulit digantikan kecuali ada petugas netral seperti kurator PBB. Oleh karena itu, kelak bisa muncul tawar-menawar, yakni Hormuz dibuka dengan pengawasan internasional (misal pengamatan UNIFIL/PBB) daripada pengendalian eksklusif Iran.

3. Pengakuan Hak Pengayaan Uranium

Iran menuntut pengakuan internasional atas haknya memperkaya uranium untuk tujuan damai. Dalam perjanjian JCPOA dulu, Iran memang diizinkan memperkaya pada kadar rendah (3–5 persen), tetapi Trump menarik AS dari kesepakatan tersebut. Kini, Tehran ingin “hak damai” itu diakui kembali. Menurut Menteri Araqchi, Iran siap kompromi, asal AS secara resmi mengakui hak tersebut.

Pengakuan hak nuklir berarti AS harus menurunkan tuntutan nuklir “nol senjata”. Untuk itu, perlu perjanjian baru di forum IAEA/UNSC. Bisa berupa modifikasi resolusi JCPOA atau kerangka baru yang mengesahkan rencana nuklir sipil Iran. Namun, dengan AS di UNSC, langkah ini sulit. AS bisa memveto resolusi apa pun yang menurunkan kendali atas nuklir Iran. Di lapangan, IAEA perlu mengubah status verifikasi. Jika hak diakui, Iran tetap diharuskan mengirim sampel, tapi AS mungkin inginkan jaminan bahwa itu tak disalahgunakan.

Pengakuan hak nuklir Iran akan melemahkan pengaruh AS dan sekutu di Asia Barat. Kuwait, UAE, serta Tel Aviv khawatir domino nuklir. Sebaliknya, negara yang pro-Iran mungkin mendukung negosiasi jalan tengah, misal konsorsium nuklir regional. Dalam jangka pendek, Iran bakal merasa seolah menang dan mampu mempertahankan kemajuan ilmiah, serta mengeksplorasi energi nuklir tanpa tekanan agresi.

AS sudah pernah memaksa Iran menghentikan enrichment tingkat tinggi. Saat ini, Washington sulit melepas kesepakatan “zero uranium weapons”. Apalagi banyak pihak AS melihat program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial. Tanpa pemeriksaan ketat IAEA, pengakuan hak nuklir bisa memicu “efek domino” nuklir di kawasan. Pihak sekutu, Israil dan Saudi jelas menolak klaim ini. Jadi langkah taktis AS akan jadi tawar-menawar “per kasus”, misal mengizinkan riset nuklir sipil dengan ukuran dan jumlah tertentu, tetapi mempertahankan inspeksi ketat.

Poin 4 & 5: Pencabutan Semua Sanksi Primer dan Sekunder

Iran menuntut pencabutan semua sanksi utama (primer) dan tambahan (sekunder) yang dikenakan AS dan sekutunya. Sanksi primer mencakup larangan ekspor-impor langsung dari AS, sementara sanksi sekunder melarang negara/korporasi ketiga bekerja sama dengan Iran. Secara teknis, AS harus mencabut perintah eksekutif dan legislasi terkait (diprediksi triliunan rupiah dana Iran bakal kembali cair). Sementara PBB dan sekutu (UE, Inggris) harus mencabut langkah hukumnya.

Menghapus sanksi primer dapat dilakukan Presiden AS via eksekutif; yang sulit adalah sekunder termasuk blokir aset di luar AS. Melibatkan Dewan Keamanan PBB agar “sanctions snap-back” tidak berlaku lagi memerlukan resolusi baru. Secara hukum, AS bisa saja mencabut sanksi unilateralnya, tapi aset asing/Iran (seperti dana frozen dalam bank Eropa) memerlukan kesepakatan internasional. AS sebelumnya mengesahkan sanksi tercabut hanya dengan kebijakan sendiri (contoh JCPOA 2015). Kini, mengingat AS keluar dari JCPOA, pencabutan penuh mensyaratkan president-to-president atau kesepakatan PBB.

Lifting sanksi membuat Iran kembali ke ekonomi global. Ini meningkatkan pengaruh Iran di Timur Tengah. Secara politik, Iran akan merasa “menang diplomasi” karena AS melepas kebijakan tekanan yang mendekati perang dagang. Di sisi sekutu AS, akan muncul kebimbangan. Pasalnya, Turki, India, dan China yang melobi izin investasi di Iran bakal buru-buru memasukkan modal. Sekaligus, Iran bisa menggunakan kekuatan ekonomi baru untuk memodali sekutu regional.

Pencabutan sanksi primer-sekunder berimbas besar ke pasar. Eksportir minyak lain mungkin kehilangan kompetitor dalam jangka panjang. Goldman Sachs atau IEA mungkin memperkirakan peningkatan produksi Iran ratusan ribu barel/d hari dalam bulan pertama. Harga minyak kemungkinan tertekan karena pasokan dunia bertambah.

6. Pembatalan Resolusi PBB

Iran menuntut penghentian semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang menentangnya. Secara ringkas, ini berarti semua putusan PBB terkait nuklir di wilayah Iran harus dibatalkan. Sebelumnya, UNSC sudah menerbitkan resolusi pelonggaran di bawah JCPOA, dan Trump memblokirnya. Untuk mengabulkan tuntutan ini, 15 anggota Dewan Keamanan perlu menyetujui resolusi baru yang membebaskan Iran dari beban tersebut.

Mengingat AS adalah anggota tetap, butuh negosiasi politik intens, terutama jika AS tidak ingin semua tuntutannya dikompromi. Tanpa pencabutan di level PBB, sanksi multilateral kembali aktif.

Membatalkan resolusi PBB setara dengan mengembalikan Iran ke posisi pra-PBB 2015, yang memungkinkan Iran beroperasi “tanpa batas internasional” dalam isu non-nuklir. Dalam praktiknya, hampir mustahil tanpa kesepakatan AS global. Namun, Iran ingin menunjukkan tidak ada pengadilan internasional yang bisa menghalangi kebijakan mereka. Diplomasi selanjutnya akan berfokus pada apakah negosiasi pembalikan resolusi bisa masuk dalam “Islamabad Accord” yang dikabarkan akan diakhiri akhir April.

Jika rezim resolusi PBB hilang, Iran secara de facto kembali jadi “anggota penuh” PBB tanpa batasan nuklir. Ini akan menggemakan kemenangan diplomatik Iran yang sangat ditentang oleh sekutu Barat di Timur Tengah. Tanpa resolusi yang mengikat, negara seperti Cina dan Rusia bisa bebas berbisnis dengan Iran. Kesepakatan semacam ini akan mengubah arsitektur keamanan regional. AS mungkin harus menerima kerjasama militer Iran di SEA (Gulf) sebagai hal yang lumrah.

Namun, AS hampir pasti memveto setiap usulan pembatalan resolusi yang menguntungkan Iran tanpa kompensasi besar. Eropa menantikan prosedur terstruktur, seperti rencana “pengawasan baru IAEA” jika resolusi dicabut, atau kesediaan Iran tunduk pada transparansi. Sekutu Timur Tengah takut AS melunak pada Iran. Dalam praktiknya, ini mungkin dipecahkan lewat sedikit omongan di PBB, tapi tindakan nyata ke depan tergantung implementasi poin lain.

7. Pembatalan Resolusi IAEA

Iran menuntut pencabutan semua resolusi Dewan Gubernur IAEA terhadapnya. Ini berarti Iran ingin menghapus keputusan pengawasan ketat IAEA atas program nuklirnya, termasuk menyetop penyelidikan barang-barang nuklir tidak terdaftar. Langkah ini hanya bisa terjadi lewat voting Dewan Gubernur IAEA  yang diisi 35 negara. Jika para gubernur, termasuk AS, Eropa, Jepang, setuju, Iran bebas dari keterbatasan. Jika tidak, Iran kemungkinan melanjutkan pelanggaran sehingga alat nuclear-lagging IAEA terbatas.

Mengubah posisi IAEA memerlukan Iran menunjukan “kepatuhan memuaskan” lebih dulu, yang ironisnya butuh pencabutan sebagian sanksi untuk membeli goodwill. Dewan Gubernur tidak akan mengabaikan temuannya soal nuklir, kecuali press politik. Di perundingan mendatang, bisa muncul kompromi teknis, misal, mengenalkan konsorsium pengayaan regional (seperti tawaran Januari), atau jaminan khusus bagi lokasi nuklir tertentu.

Negara Barat belum bisa melepaskan peran IAEA. AS, UE, dan Jepang selalu bersikeras verifikasi tetap berjalan. Iran menolak tangan usaha intelijen militer Barat dalam IAEA. Jadi kompensasi untuk poin ini mungkin muncul, di mana AS mungkin saja membiarkan ‘pause’ resolusi kecil dengan catatan, tapi pencabutan total hampir mustahil.

8. Ganti Rugi Kerugian Perang

Iran menuntut pembayaran kerugian akibat perang, seperti infrastruktur dan korban. Ini menuntut AS dan Israel membiayai dana rekonstruksi Iran, termasuk sekolah, pabrik, atau infrastruktur energi yang hancur. Model resmi reparasi seperti ini langka dalam era modern, misal Prancis membayar ganti rugi kepada Vietnam dari konflik 1950-an dengan cara barter aset minyak. Iran bahkan menawari alternatif unik, yakni membayar via tol Selat Hormuz “sekitar USD 2 juta per kapal” yang dipakai untuk pembangunan kembali, bukan transfer langsung dari AS.

Reparasi perang biasanya lewat arbitrase internasional. Contoh Irak vs Iran pada 1980-an dibahas di ICJ. Iran tidak punya mekanisme semacam itu sekarang. Jika AS setuju, mungkin perlu pembentukan komisi internasional (PBB) untuk menilai kerugian dan anggaran. Diplomasi selanjutnya fokus pada kompensasi simbolis (tol Hormuz) vs tuntutan finansial langsung.

Bagu AS, menanggung kerugian bisa dianggap melegitimasi serangan AS sebelumnya. Sebaliknya, menolak bulat bisa membuat Iran kelak mengangkat isu ini sebagai 'alasan' menggempur AS lagi.

AS kemungkinan besar menolak kewajiban membayar secara langsung. Bahkan melebarkan isu ini ke pengerahan pembicaraan yang kontroversial. AS akan berargumen perang itu tak melanggar syarat perang konvensional, meski banyak pakar menyebut ancaman Trump ke infrastruktur adalah bentuk war crime. Tanpa kesepakatan luas, Iran dapat terus menggunakan isu ini sebagai propaganda.

9. Penarikan Pasukan AS

Iran menuntut penarikan semua pasukan tempur AS dari kawasan. Artinya, pangkalan militer AS di Suriah, Irak, Teluk Arab, dan tempat lainnya harus kosong. Secara politis, ini mengarah pada de-eskalasi total persaingan kekuatan. AS memiliki puluhan ribu tentara di Timur Tengah. Permintaan ini sebanding dengan penarikan AS dari Irak pasca 2024.

Bagi AS, ini langkah drastis yang butuh diplomasi multi-level. Mereka harus memuaskan sekutu Arab yang mengandalkan jaminan keamanan AS, serta menegosiasikan pengaturan baru di Suriah dan Irak. AS bisa menawarkan konsultasi lebih besar di Dewan Keamanan PBB atau janji bantuan keamanan jangka panjang.

Teknisnya, tidak ada hukum internasional yang melarang AS tetap di Irak, kecuali pemerintah Irak membatalkannya. Namun tekanan politik global (tidak hanya Iran, tapi lembaga internasional) bisa menyarankan peninjauan ulang kehadiran asing.

AS dan NATO akan melihat penarikan penuh pasukannya sebagai hal yang memalukan, apalagi setelah bertahun-tahun investasi di Timur Tengah. Banyak kritik menyebut tekanan AS di titik lemah. Partai Republik akan memprotes penarikan dan mengingatkan itu sebagai posisi mundur ke Irak tahun 2011. Selain itu, sekutu AS seperti Israel maupun Suriah akan mendesak agar kehadiran minimal tetap dilakukan, misal patroli di Laut Merah. Iran pun bisa saja mensyaratkan penarikan bertahap dan membuat proses ini berlarut.

10. Hentikan Semua Pertempuran Terhadap Koalisi Iran

Iran meminta semua front perang dihentikan, termasuk konflik Israel-Hezbollah di Lebanon. Dengan kata lain, Iran ingin pihak mana pun, terutama AS, Israel, dan sekutu Iran, berhenti menyerang wilayah yang dikuasai Iran atau sekutunya. Dalam proposal Iran, secara eksplisit disebut “termasuk Lebanon.” Hal ini langsung ditolak oleh Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa gencatan ini tidak mencakup perang di Lebanon.

Persetujuan sepenuhnya akan berarti perlu ada pembicaraan trilateral antara AS-Israel-Iran atau bahkan Arab-Israel, untuk menetapkan gencatan regu. Israel mengklaim hak bela diri jika diserang Hezbollah. AS cenderung tidak ingin terlibat penuh di konflik Israel-Lebanon. Maka, ke depan dibutuhkan dialog di dua arena, yakni sesi negosiasi utama Islamabad antara AS dan Iran serta forum terpisah penanganan Lebanon antara AS-Israel-UNIFIL.

Sebelumnya, PBB sudah pernah mencoba memberikan resolusi penghentian tembak-menembak Israel-Hizbullah. Iran ingin perjanjian itu disepakati ulang. Tanpa diskusi sektor Lebanon, sejatinya gencatan dua minggu hanya “gencatan senjata sebagian”.

Israel jelas menolak tunduk. Sehari setelah gencatan diumumkan, juru bicara Netanyahu mensyaratkan Iran segera membuka Hormuz dan stop semua serangan pada negara kawasan. Namun ia menegaskan ulang, bahwa Lebanon “tidak termasuk” dalam gencatan. Demikian juga, kelompok pro-Iran di Irak dan Yaman perlu diminta menghentikan serangan mereka. Jadi penerapan poin 10 sama kompleksnya dengan front-konflik multipihak. Tanpa dukungan AS untuk mendorong Israel, poin ini mungkin tidak tercapai dalam bentuk apa pun.(*)