KABARBURSA.COM - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Tengah melonjak hampir empat kali lipat pada 2026 menjadi 30 ribu unit rumah dari sebelumnya 7.532 unit pada 2025.
Kenaikan skala program tersebut membuat aliran belanja renovasi rumah rakyat mulai menyebar lebih luas ke desa-desa, termasuk melalui pembelian bahan bangunan dan keterlibatan tenaga kerja lokal.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meluncurkan program BSPS se-Jawa Tengah di Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, pada Sabtu, 9 Mei 2026.
Program tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Maruarar mengatakan, program BSPS diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat tertentu, termasuk masuk kategori desil 1 sampai 4, belum pernah menerima bantuan perumahan, dan tinggal di rumah tidak layak huni.
“Program BSPS ini diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi syarat, yakni masuk kategori desil 1 sampai 4, belum pernah menerima bantuan perumahan, dan kondisi rumahnya memang tidak layak huni. Kami ingin bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran sehingga masyarakat bisa tinggal di rumah yang lebih layak, sehat, dan aman,” ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu, 10 Mei 2026.
Ia menjelaskan pekerjaan perbaikan rumah BSPS di Jawa Tengah akan dimulai serentak pada 15 Mei 2026 dan ditargetkan selesai pada 30 Juli 2026. Di Kabupaten Brebes, jumlah bantuan BSPS meningkat dari 20 unit pada 2025 menjadi 600 unit pada 2026 yang tersebar di 11 kecamatan dan 15 desa.
Program tersebut juga melibatkan masyarakat dalam proses pemilihan toko bangunan melalui mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT). Dalam simulasi yang digelar di Desa Kaliwlingi, terdapat 10 calon penerima bantuan yang mengikuti proses PTT dengan pagu pembelian bahan bangunan sebesar Rp175 juta atau Rp17,5 juta per penerima bantuan.
Proses tersebut diikuti empat toko bangunan dan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp10.633.760.
Keterlibatan toko bangunan lokal dan proses pembelian bahan bangunan secara langsung membuat belanja program BSPS ikut bergerak di tingkat komunitas. Selain mendorong renovasi rumah warga, program tersebut juga membuka ruang aktivitas ekonomi bagi toko material dan tenaga kerja lokal di daerah.
Maruarar mengatakan mekanisme PTT menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi penggunaan anggaran negara sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan program.
“Program ini juga mendidik masyarakat karena ini adalah uang negara sehingga masyarakat harus ikut mengawasi. Kalau ada yang meminta pungutan atau melakukan penyimpangan silakan direkam, dilaporkan, bahkan diviralkan. Hasil efisiensi dari proses PTT ini juga harus dimusyawarahkan bersama oleh para penerima bantuan untuk dialokasikan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.(*)