KABARBURSA.COM – Pemerintah memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga di bawah 3 persen meski beban subsidi meningkat di tengah global, tensi geopolitik, dan kenaikan harga minyak dunia. Kebijakan ini diambil bersamaan dengan keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga subsidi BBM demi menjaga daya beli masyarakat dan menahan laju inflasi.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, salah satu langkah utama pemerintah saat ini adalah menjaga konsumsi masyarakat agar tetap kuat. Oleh karena itu, pemerintah memilih menahan harga subsidi BBM di tengah tekanan eksternal.
"Resepnya pertama, kita harus jaga daya beli masyarakat. Jadi BBM tidak kita naikkan. Yang kedua, dari sisi eksternal sebenarnya ada natural hedge," ujar Juda dalam keterangannya di Auditorium Menara Bank Mega, dikutip Rabu 8 April 2026.
Menurut Juda, meski subsidi belanja meningkat, pemerintah tetap memiliki ruang untuk menjaga fiskal kesehatan melalui efisiensi pada pos belanja lain, tanpa mengganggu efektivitas prioritas program.
Dengan pengelolaan tersebut, APBN dinilai masih cukup kuat untuk meredam tekanan global.
"Karena belanja subsidinya naik, ini kita kelola supaya belanja yang lain lebih efisien tapi tetap efektif untuk mendorong program-program prioritas. Ada ruang-ruang untuk efisiensi. Inilah yang kita kelola sehingga secara keseluruhan APBN kita masih bisa kita jaga di bawah 3 persen defisit anggarannya," ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh kebijakan fiskal yang diambil pemerintah telah melalui perhitungan rinci.
Oleh karena itu, respons fiskal terhadap gejolak global tidak dilakukan secara reaktif, melainkan dengan pendekatan terukur, adaptif, dan berbasis kalkulasi yang matang.
“Apa yang kami sampaikan di fiskal ini adalah berdasarkan perhitungan-perhitungan detail. Jadi ini memang sebuah masukan dan tentu saja komunikasi terus harus kita lakukan dari hari ke hari,” ujar Juda.
Pemerintah juga menilai kinerja perekonomian nasional hingga kuartal I 2026 masih solid. Pertumbuhan diperkirakan berada di kisaran 5,4 persen hingga 6 persen, ditopang oleh konsumsi ekonomi domestik, penguatan komoditas ekspor seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO), serta investasi yang terus bergerak.
Selain itu, kinerja penerimaan pajak dan belanja negara disebut menunjukkan tren yang positif. Kondisi ini memberi ruang bagi pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas fiskal tanpa harus mengorbankan agenda prioritas nasional.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat di tengah tekanan ekonomi global. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di atas 5 persen, inflasi terkendali di kisaran 3 persen, dan surplus neraca perdagangan terus berlanjut.
“Itu banyak negara lain iri bisa punya pertumbuhan di atas 5 persen, bisa punya inflasi di kaliber 3 persen. Lalu kemudian surplus dagang kita sudah 70 bulan berturut-turut, 5 tahun lebih surplus dagang, cadangan devisa kita memadai, manufaktur kita masih ekspansif,” kata Suahasil.
Menurut dia, tantangan global saat ini memang menuntut kebijakan yang adaptif. Namun, respons tersebut tetap harus didasarkan pada fondasi ekonomi yang kuat agar Indonesia mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus keluar dari jebakan negara yang menyatakan jebakan pendapatan menengah atau menengah .
Untuk itu, Suahasil menekankan pentingnya konsistensi terhadap lima agenda besar pembangunan. Pertama, peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kedua, pembangunan infrastruktur untuk memperluas akses layanan dasar serta memperkuat ketahanan pangan dan energi.
Ketiga, reformasi kelembagaan untuk menciptakan birokrasi yang efektif, kredibel, dan mampu menghasilkan regulasi yang berdampak nyata bagi perekonomian.
Keempat, penegakan kebijakan ekonomi makro yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global. Kelima, menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai prasyarat utama pembangunan.
“Konsisten aja pada lima ini, kalau buat saya. Nah, tentu konsistensi ini kita terjemahkan di setiap periode pemerintahan, dan oleh setiap periode pemerintahan yang diterjemahkan dalam APBN dari tahun ke tahun,” tegas Suahasil.
Dengan kombinasi subsidi belanja yang terukur, efisiensi anggaran, serta fundamental perekonomian yang dinilai tetap solid, pemerintah optimistis APBN 2026 tetap mampu menjadi bantalan utama perekonomian nasional di tengah tekanan global yang belum mereda.(*)