KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan diupayakan tetap stabil meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penghematan belanja pemerintah hingga Rp306,69 triliun.
Sri Mulyani menyatakan bahwa penghematan tersebut akan difokuskan pada belanja pemerintah, sementara proyeksi penerimaan negara tidak akan mengalami perubahan.
"Kalau postur diusahakan tidak, tetapi kan nanti kita juga akan sampaikan ke DPR pada saat nanti (laporan Semester I/2025)," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Sabtu 25 Januari 2025. Kemarin.
Rencana Efisiensi Belanja
Menurut Sri Mulyani, masing-masing kementerian/lembaga (K/L) saat ini sedang mengidentifikasi rencana efisiensi belanja yang akan dilakukan. Setelahnya, hasil identifikasi tersebut akan disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan terkait revisi anggaran berupa pemblokiran dana.
Setelah persetujuan diberikan, setiap K/L wajib melaporkan rencana efisiensi anggaran kepada Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa sebagian dari hasil penghematan anggaran tersebut mungkin akan dialokasikan untuk mendukung program unggulan Prabowo, yaitu makan bergizi gratis.
"BGN (Badan Gizi Nasional) kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit, memang perlu dibantu oleh banyak pihak, dan kita semuanya sedang memperkuatnya," jelas Sri Mulyani.
Instruksi Penghematan dari Presiden
Instruksi penghematan belanja ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 22 Januari 2024. Inpres tersebut mengatur efisiensi belanja hingga Rp306,69 triliun, yang terdiri dari pemangkasan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun dan pengurangan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo memerintahkan Sri Mulyani untuk menetapkan efisiensi anggaran belanja K/L, sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diminta memantau penghematan belanja oleh kepala daerah.
Jenis belanja yang diprioritaskan untuk dihemat meliputi belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Bahkan, Presiden meminta agar belanja perjalanan dinas dikurangi hingga 50 persen dan kegiatan seremonial diminimalkan.
Produk Domestik Bruto
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp507,8 triliun, atau setara dengan 2,29 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Dengan tambahan defisit APBN tentu menambah utang baru, yang pemerintahan baru akan bayar nantinya pokok utang berikut bunganya,” ujarnya melalui keterangan tertulis pada Rabu, 15 Januari 2025.
Anis mengungkap bahwa penerimaan pajak tahun 2024 tercatat hanya mencapai 97,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN, padahal selama tiga tahun berturut-turut sebelumnya, penerimaan pajak selalu sesuai dengan target.
“Rata-rata defisit tahun 2000-2004 hanya 1,75 persen, tahun 2005-2009 pada angka 0,80 persen, 2010-2014 sebesar 1,58 persen, sementara itu di dua periode pemerintahan Jokowi defisit meningkat tajam sebesar 2,32 persen rata-rata sepanjang 2015-2019, dan 3,39 persen di 2019-2024,” tambahnya.
Anis mengatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo dinilai dapat memperbaiki kondisi ini, mengingat pada rezim sebelumnya, defisit APBN selalu mengalami lonjakan signifikan, bahkan sebelum pandemi pun, defisit sudah meningkat tajam di atas 2 persen.
“Semoga pemerintah Prabowo bisa memperbaiki, karena pada rezim sebelumnya defisit selalu melonjak, bahkan di era sebelum pandemi pun, defisit meningkat tajam di atas 2 persen,” jelas Anis.
Terkait pendapatan negara di tahun 2024 legislator PKS ini mengomentari penyataan Kemenkeu yang menyebut pendapatan negara tumbuh positif.
“Padahal rasio Pendapatan Negara atas PDB secara historis terlihat tidak ada kemajuan, bahkan cenderung menurun. Pada tahun 2014 sebesar 14,57 persen, kemudian di 2024 Rasio Pendapatan Negara atas PDB menurun hingga 12,50 persen,” katanya.
Anis juga mengungkapkan faktor menurunnya penerimaan pajak di tahun 2024 diantaranya karena pemerintah seolah tidak berdaya menghadapi tekanan gejolak global dan turunnya harga komoditas. Sementara di dalam negeri sendiri, fundamental ekonomi nasional juga tidak kunjung membaik.
“Terjadinya deflasi selama lima bulan berturut-turut menunjukkan efek dari lemahnya daya beli masyarakat akibat pertumbuhan penghasilan yang tidak signifikan serta turunnya pendapatan masyarakat selama tahun 2024,” katanya.
Sektor-Sektor Strategis
Ia juga menambahkan pemerintah baru perlu fokus pada upaya menstabilkan ekonomi terlebih dahulu, guna memastikan penerimaan negara dapat optimal. Selain itu, perhatian khusus juga diperlukan untuk menambal kebocoran pajak, terutama di sektor-sektor strategis seperti sawit, pertambangan, dan bidang sumber daya alam (SDA) lainnya.
“Pemerintah baru perlu menstabilkan ekonomi terlebih dahulu, agar penerimaan negara optimal, selain itu pemerintah perlu menambal kebocoran pajak seperti di sektor sawit, tambang, dan bidang sumber daya alam (SDA) lainnya,” pungkasnya.(*)