KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya dukungan anggaran bagi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dia mengatakan itu saat bertemu dengan Wakil Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Oni Febriarto Rahardjo, di gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.
Dalam kesempatan itu, Ara, panggilan akrabnya, menanyakan kapasitas BTN dalam menyalurkan FLPP setiap tahunnya. Oni mengatakan, angka tertinggi yang pernah dicapai BTN yaitu mencapai 300.000 unit.
“Kita tertinggi 300.000. Tapi, tahun 2023 kemarin hanya 200.000-an,” kata Oni.
Lalu, Maruarar menanyakan penyebab ketidakstabilan angka tersebut. Oni menjelaskan, pencapaian tersebut dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang diberikan pemerintah, khususnya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Tergantung dengan anggarannya dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Lalu, Maruarar menanyakan soal bunga dan harga unit FLPP. Kata Oni, bunga yang dikenakan sebesar 5 persen, dengan harga per unitnya bervariasi sesuai daerah, dimulai dari angka sekitar Rp170 jutaan.
“Bunganya 5 persen. Kalau harga tergantung daerahnya, mulai Rp170 jutaan,” ungkap Oni.
Kemudian Maruarar menyinggung soal pentingnya dukungan anggaran negara untuk memastikan program FLPP dapat berjalan dengan optimal. Apalagi, FLPP dinilai sebagai program yang diminati oleh masyarakat.
Selain itu, Maruarar juga menanyakan soal Non-Performing Loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah untuk program ini. Kata Oni, NPL FLPP hanya sekitar 1,9 persen. Artinya, angka yang cukup rendah dan menunjukkan bahwa risiko kredit untuk program ini cukup terkendali.
Setelah mendengar pemaparan itu, Maruarar menekankan pentingnya dukungan anggaran yang lebih besar untuk FLPP. Ia pun mengusulkan rencana kerja sama antara bank-bank BUMN, seperti BTN, BRI, Bank Mandiri, dan BNI, agar dapat mendorong pembangunan hingga satu juta unit rumah bagi masyarakat.
Politisi Partai Gerindra ini meyakini dengan kolaborasi antar bank BUMN dapat menutupi kebutuhan perumahan rakyat secara lebih masif, dan akan mendapat respon positif dari pengembang dan asosiasi di daerah.
“Kalau saja BRI, Mandiri, BNI dan BTN berkolaborasi, bisa menyediakan 1 juta rumah untuk rakyat,” ujarnya.
Lalu Maruarar menyarankan agar biaya perumahan bisa ditekan asalkan ketersediaan tanah dan material bangunan terjamin. Dengan begitu, harga jual rumah akan menurun.
“Kalau komponen tanahnya sebagiannya bisa kita bagikan secara gratis, maka harga rumah akan murah. ,” jelas Maruarar.
Namun dia heran, dengan alasan apa program tersebut belum dilaksanakan. Dia mencurigai adanya ketidakberesan. Baginya, hal itu bukan hal yang menyulitkan, hanya memerlukan keberanian dan kemauan untuk bertindak.an kemampuan,” pungkas Maruarar.
Maruarar Sirait Sumbang 2 Hektar Lahan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menyumbangkan dua hektare lahan miliknya untuk memulai program pembangunan 3 juta rumah di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar mengatakan yang dilakukannya ini bertujuan untuk mendorong para pengembang swasta turut berpartisipasi dalam program tersebut.
“10 November nanti, saya akan mengadakan peletakan batu pertama di Tangerang. Untuk siapa? Untuk rakyat. Apakah akan disewakan atau dijual? Tidak. Ini akan diberikan cuma-cuma,” kata Maruarat Sirait di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.
Dia memastikan bahwa hunian yang dibangun akan disediakan gratis bagi masyarakat yang memenuhi syarat. “Gratis, bentuknya apa, kita kasih aja,” ujarnya.
Namun, lanjut Maruarar, dengan catatan hunian ini ditujukan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang mencakup kalangan masyarakat umum, aparatur sipil negara (ASN), hingga anggota TNI/Polri.
“Rencana saya nih, tolong didoain ya, mudah-mudahan berhasil. Di sana nanti ada gurunya, TNI berpenghasilan rendah, polisi berpenghasilan rendah. Karena kalau TNI/Polri yang Bintara, Tamtama itu jatuhnya pindah-pindah tempat. Ada ASN juga,” ungkap pria yang akrab disapa dengan panggilan Ara ini.
Dia menegaskan pentingnya penyaluran hunian ini agar tepat sasaran, mengingat bantuan langsung tunai (BLT) sering kali meleset dari target.
“Isunya hanua satu, diberikan kepada rakyat yang tepat, yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai salah sasaran. Kita kasih BLT (Bantuan Langsung Tunai) saja sering salah sasaran. Jadi kita harus berikan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Kemudian dia menyinggung pihak swasta agar ikut berpartisipasi dalam penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun bentuk partisipasinya beragam, bisa berupa hunian vertikal seperti apartemen atau rusun, maupun rumah tapak.
“Silakan bentuknya apa. Dari swasta tanahnya, yang bangun swasta, sama isinya. Besok-besok bapak dari Intiland, terserah bagaimana. Mau memberikan tanah saja seperti yang saya lakukan, dan yang bangun orang lain,” tuturnya. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.