KABARBURSA.COM - PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) membukukan nilai pra-penjualan sebesar Rp741 miliar pada kuartal II tahun 2024. Angka ini tercatat mencapai 52 persen dari target Perseroan untuk tahun 2024 sebesar Rp1,435 triliun.
Perseroan juga melaporkan total pendapatan sebesar Rp691 miliar pada paruh pertama tahun 2024, atau naik sebanyak 19,6 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan meningkatnya serah terima unit rumah tapak dan rumah toko kepada konsumen serta pendapatan lahan industri yang lebih tinggi.
"Pada paruh pertama tahun 2024, pendapatan utama Perseroan berasal dari serah terima rumah tapak, unit komersial atau ruko, lahan industri serta pendapatan non-properti dari pengelolaan kota Lippo Cikarang," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dikutip, Jumat, 20 September 2024.
Adapun proyek perumahan yang diserahterimakan pada tahun ini termasuk Waterfront Estates @Uptown, sebanyak 623 unit dan ruko The Hive @Uptown.
Lebih lanjut manajemen menyampaikan laba kotor Perseroan juga tercatat positif sebesar Rp278 miliar dengan margin laba kotor yang dapat dipertahankan pada level sehat sebesar 40 persen sepanjang kuartal kedua tahun 2024.
Di sisi lain, manajemen juga memaparkan pada 2Q24, EBITDA Perseroan dapat tetap dipertahankan positif sebesar Rp164 miliar atau margin sebesar 24 persen dari pendapatan. Selain itu, laba bersih tercatat positif sebesar Rp66 miliar.
Peluang Pertumbuhan di Industri Properti
Manajemen optimistis bahwa masih banyak peluang pertumbuhan di industri properti setelah Perseroan sukses mencapai pra-penjualan sebesar 52 persen dari target pra-penjualan ltahun 2024 serta mencatatkan peningkatan pendapatan dan margin yang sehat.
"Kami akan terus memperkenalkan produk-produk baru di kuartal selanjutnya untuk memenuhi permintaan market. Kami juga berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan untuk dapat melakukan serah terima tepat waktu kepada para konsumen kami,” terang Manajemen.
BI Rate Dipangkas, Emiten Properti Bisa Untung
Emiten properti dinilai terkena dampak positif setelah Bank Indonesia resmi memangkas suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen.
Senior Investment Information Mirae Asset Nafan Aji Gusta, mengakui pasar mengapresiasi langkah BI dalam memangkas suku bunga acuan. Terlebih untuk sektor properti, kata Nafan, pemangkasan suku bunga acuan itu menjadi angin segar.
“Ini meningkatkan kinerja permintaan kredit untuk sektor properti, baik itu KPR (Kredit pemilikan rumah) maupun KPA (Kredit Pemilikan Apartemen),” ujar dia kepada KabarBursa, Kamis, 19 September 2024.
Menurut Nafan, pemangkasan suku bunga acuan akan membuat bunga kredit menurun sehingga akan memberikan dampak terhadap permintaan kredit baik itu KPR dan KPA.
“Jadi nanti akan mempengaruhi daripada performa kinerja marketing sales ya,” ucap dia.
Apalagi Nafan melihat saat ini emiten-emiten berbasis properti juga gencar menjalankan pembangunan, baik itu kluster hunian baru hingga gedung apartemen.
Selain itu, lanjutnya, emiten properti juga memiliki masa depan cerah pada pemerintahan baru mendatang jika melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ini juga akan mendorong sektor properti untuk tumbuh, supaya emiten-emiten berbasis properti ini bisa gencar menjalankan ekspansi bisnis dan membangun properti di wilayah Kalimantan,” pungkasnya.
BI Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengatakan bahwa keputusan penurunan suku bunga (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen tersebut konsisten dengan rendahnya prakiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 dalam sasaran 2,5±1 persen.
“Penurunan BI Rate telah sesuai dengan stabilitas nilai tukar rupiah, perlunya upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi,” kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu, 18 September 2024.
BI juga menurunkan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen.
Selain itu, Perry menyebutkan, bahwa BI juga terus memantau peluang untuk menurunkan suku bunga kebijakan dengan mempertimbangkan proyeksi inflasi yang tetap rendah, nilai tukar rupiah yang stabil dan cenderung menguat, serta kebutuhan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga difokuskan pada dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pelonggaran kebijakan makroprudensial tetap dijalankan guna mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk sektor UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian.
Kebijakan sistem pembayaran pun diarahkan untuk berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan, khususnya di sektor perdagangan dan UMKM, dengan memperkuat infrastruktur, struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas penerimaan digitalisasi sistem pembayaran.(*)