Luhut Ucap Family Office Bebas Pajak, Suharso Tak Sepakat

KABARBURSA.COM – Pemerintah berencana menghadirkan skema Wealth Management Consulting (WMC) atau family office di Indonesia. Adapun skema tersebut, memungkinkan orang kaya raya untuk menanamkan modalnya tanpa dikenakan biaya pajak dengan catatan berinvestasi pada beberapa proyek di Indonesia.

Skema family office, pertama kali digaungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam unggahan di akun resmi Instagramnya pada Senin, 1 Juli 2024 lalu.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPn/Bappenas), Suharso Monoarfa menilai, pembebasan pajak bagi para investor tidak dapat diformalkan.

Menurutnya, insentif fiskal bagi para investor bukan kebijakan yang tepat. Dia bahkan mengaku telah meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, untuk menghemat dan berhati-hati dalam memberikan insentif fiskal.

“Itu kan tidak ada. Yang lalu itu tidak diformalkan. Saya berpendapat tidak selamanya kita harus memberikan insentif fiskal. Saya pernah sampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan, kita sekarang harus berhemat-hemat untuk memberikan kesempatan terhadap insentif fiskal,” kata Suharso kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Kendati begitu, Suharso menegaskan, ketidaksepahaman itu bukan berarti menolak investor. Menurutnya, ada beberapa kemudahan yang bisa disediakan pemerintah untuk mengundang para investor masuk di Indonesia.

“Misalnya gini, sebuah investasi ingin melakukan pembangunan satu pabrik. Tapi untuk jalan ke pabriknya dia harus bangun sendiri. Untuk penyediaan airnya dia harus bangun sendiri. Listriknya dia harus bangun sendiri. Tapi sekarang bagaimana kalau di luar seluruh fasilitas itu bisa disiapkan oleh pemerintah, tetapi juga kemudahan-kemudahannya dia dapat dengan segera,” ujarnya.

“Orang menganggap kita memang memberikan kemudahan, tetapi dalam pelaksanaannya belum. Itu yang harus kita koreksi. Menurut saya itu lebih bagus memberikan hal yang seperti itu dibandingkan insentif fiskal,” ungkapnya.

Suharso juga mengaku prihatin dengan peran Sri Mulyani yang mendorong naiknya tax ratio, tetapi juga diwajibkan memberikan insentif fiskal dalam skema family office. Kendati ampuh mengundang investor masuk, dia menilai insentif fiskal juga berdampak pada ekonomi Indonesia.

“Saya juga satu sisi harus memahami kesulitan yang dihadapi oleh kita sendiri dalam hal untuk mendapatkan tax rasio yang baik. Pada saat yang sama kita dorong-dorong untuk lakukan itu,” ujarnya.

“Orang kaya itu nggak perlu dikasih insentif pajak. Karena di negaranya dia pasti kena tax sudah. Nah dia kesini ya dikasih kemudahan, dia senang menjadi family ini,” tutupnya.

Family Office Dibebaskan Pajak

Diketahui, family office merupakan skema yang merujuk pada sistem yang memperkenankan orang kaya dari luar negeri menempatkan uangnya atau berinvestasi dalam negeri. Mengutip laporan Forbes, family office dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan tingkat kekayaan yang tinggi melingkupi, manajemen keuangan, perpajakan, filantropi, dan manajemen kekayaan.

Adapun skema family office dibahas mengacu pada catatan The Wealth Report, di mana populasi individu dengan kekayaan tertinggi di Asia tumbuh 38,3 persen selama periode 2023-2028. Adapun hal itu terlihat dari peningkatan jumlah aset finansial dunia yang di investasikan di luar negaranya.

Sebelumnya, Luhut juga menyebut family office merupakan upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Skema family office, kata dia, memperkenankan orang kaya menyimpan dana di Indonesia.

“Berangkat dari trend tersebut (The Wealth Report), saya melihat adanya kesempatan bagi Indonesia untuk menarik dana-dana dari family office,” kata Luhut dalam akun instragram resminya, Senin, 1 Juli 2024.

Di sisi lain, Luhut menekankan pemilik modal mesti berinvestasi dalam beberapa proyek di Indonesia kendati tidak dikenankan pajak. “Mereka tidak dikenakan pajak, tapi harus investasi dan investasi nanti akan kita pajaki,” jelasnya.

Menurutnya, skema family office tidak sekadar meningkatkan peredaraan modal dalam negeri. Luhut menilai, family office juga dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan lapangan kerja dari investasi yang masuk.

“Family office bukan hanya meningkatkan peredaran modal di dalam negeri nantinya, tetapi juga menghadirkan potensi peningkatan PDB dan lapangan kerja dari investasi dan konsumsi lokal,” jelasnya.

Luhut juga mengaku, skema family office telah di bahas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam rapat terbatas (ratas) itu, Luhut juga mengaku ada beberapa yang perlu dipersiapkan untuk memaksimalkan peluang pengembangan family office.

“Seperti perancangan sistem perpajakan dan regulasi yang mendukung untuk aset asing, stabilitas dan kondusifitas politk dan pemerintahan, penyedia jasa manajemen aset, serta lingkungan bisnis yang mendukung,” tutupnya. (And/*)