KABARBURSA.COM – Keputusan MSCI mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar berkembang (emerging market) disambut positif oleh pelaku pasar. Namun, status tersebut belum sepenuhnya aman karena Indonesia masih menghadapi ancaman penurunan ke frontier market apabila berbagai reformasi yang diminta belum menunjukkan kemajuan signifikan hingga November 2026.
Sebelumnya, MSCI pada 19 Juni 2026 merilis Global Market Accessibility Review 2026 yang menyoroti sejumlah aspek aksesibilitas pasar Indonesia, terutama terkait transparansi dan kemudahan akses informasi bagi investor.
Kemudian pada 23 Juni 2026 waktu New York atau 24 Juni 2026 WIB, MSCI memutuskan mempertahankan klasifikasi Indonesia sebagai emerging market.
Meski demikian, MSCI memperpanjang masa evaluasi hingga November 2026. Dalam keterangannya, lembaga indeks global tersebut menyebut Indonesia masih berada dalam proses peninjauan dan berpotensi diturunkan ke kategori frontier market apabila kemajuan reformasi pasar modal dinilai belum memadai.
Ekonom sekaligus Dosen Departemen Akuntansi Universitas Brawijaya, Noval Adib, mengatakan keputusan MSCI sebenarnya sudah dapat diperkirakan sejak hasil Global Market Accessibility Review diumumkan pekan lalu.
"Dari pengumuman minggu lalu publik sudah bisa memperkirakan bahwa Indonesia masih akan tetap masuk dalam kelompok emerging market," kata Noval kepada KabarBursa.com, Kamis, 25 Juni 2026.
Meski begitu, ia menilai keputusan terbaru MSCI memiliki pesan yang lebih kuat karena disertai peringatan mengenai kemungkinan penurunan status Indonesia.
"Pengumuman kali ini lebih tegas disertai ancaman akan memasukkan Indonesia ke dalam kelompok frontier market jika sampai November 2026 progres perbaikan masih dianggap belum cukup," ujarnya.
Menurut Noval, keputusan tersebut memang melegakan bagi pasar. Namun, Indonesia belum sepenuhnya keluar dari tekanan karena masih harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang menjadi perhatian investor global.
"Indonesia baru saja memenangkan satu babak pertempuran, namun belum memenangkan peperangan secara keseluruhan," katanya.
Ia menilai, tugas terbesar kini berada di tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang harus memastikan reformasi pasar modal berjalan sesuai ekspektasi MSCI.
Dari sisi pasar, Noval memperkirakan pengumuman MSCI akan direspons positif, tetapi tidak berlebihan. Sebab, keputusan mempertahankan Indonesia di kelompok emerging market telah diantisipasi pelaku pasar sejak publikasi laporan aksesibilitas pasar pada 19 Juni lalu.
"Status tetap di emerging market sudah direspons sejak minggu lalu sehingga sudah priced in," ujarnya.
Selain isu pasar modal, Noval menilai investor asing masih mencermati sejumlah faktor lain seperti kepastian hukum dan penyederhanaan birokrasi yang menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Ia juga menyoroti isu free float yang menjadi salah satu perhatian MSCI. Menurut dia, tenggat waktu tambahan hingga November 2026 berpotensi mendorong percepatan implementasi kebijakan free float minimum 15 persen yang selama ini direncanakan dilakukan secara bertahap.
"Sangat bisa jadi MSCI mendorong pemberlakuan free float sesegera mungkin karena itu bagian dari perbaikan tata kelola pasar modal Indonesia," kata Noval.
Menurut dia, tuntutan peningkatan free float hingga 15 persen sebenarnya telah disampaikan MSCI sejak awal tahun dengan target implementasi pada Mei 2026. Karena itu, tambahan waktu hingga November harus dimanfaatkan secara maksimal oleh regulator.
Meski masih banyak emiten yang memiliki porsi saham publik di bawah 15 persen, Noval tidak melihat risiko delisting massal sebagai dampak langsung dari kebijakan tersebut.
"Saya kira tidak akan sejauh itu dampaknya. Perlu dilihat dulu apa sanksi bagi emiten yang tidak memenuhi kewajiban minimum free float," ujarnya.
Menurut dia, BEI juga memiliki kepentingan menjaga jumlah perusahaan tercatat agar pasar modal Indonesia tetap aktif dan menarik bagi investor.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai Indonesia seharusnya tidak hanya berfokus menghindari penurunan status ke frontier market.
Momentum evaluasi MSCI justru perlu dimanfaatkan untuk memperdalam pasar keuangan dan meningkatkan kualitas tata kelola pasar modal nasional.
"Ada beberapa pekerjaan rumah yang sangat krusial dan mendesak yang harus diselesaikan bersama oleh OJK, BEI, Bank Indonesia, dan pemerintah," kata Rahma.
Menurut dia, persoalan terbesar yang saat ini menjadi sorotan MSCI adalah transparansi struktur pasar. "Eksekusi riil transparansi struktur pasar merupakan PR terbesar dari MSCI," ujarnya.
Rahma menjelaskan, transparansi tersebut harus dimulai dari keterbukaan beneficial ownership atau kepemilikan akhir saham. Ia menilai regulator perlu menerapkan kewajiban pelaporan kepemilikan saham di atas 1 persen, bukan lagi 5 persen, agar investor dapat mengetahui siapa pemilik akhir saham yang beredar di pasar.
Selain itu, ia menilai BEI perlu lebih agresif membersihkan praktik coordinated trading atau perdagangan terkoordinasi yang berpotensi mengarah pada manipulasi harga saham.
Menurut dia, pengawasan pasar perlu didukung teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi, mengumumkan, dan menindak indikasi perdagangan semu maupun praktik yang kerap dikaitkan dengan aksi bandar saham.
Rahma juga menyoroti persoalan likuiditas dan kualitas free float yang selama ini menjadi perhatian investor global. Menurut dia, OJK dan BEI perlu melakukan audit ketat terhadap emiten yang mengklaim telah memenuhi ketentuan free float, baik sebesar 7,5 persen maupun target baru 15 persen.
Ia menegaskan saham yang dikategorikan sebagai free float harus benar-benar dimiliki oleh publik yang aktif bertransaksi, bukan ditempatkan pada perusahaan cangkang atau pihak yang masih terafiliasi dengan pemegang saham pengendali.
Untuk mendorong peningkatan kepemilikan publik, Rahma menilai pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian insentif pajak penghasilan badan bagi perusahaan terbuka yang mampu menjaga porsi kepemilikan publik dalam jumlah besar sekaligus memiliki likuiditas perdagangan yang tinggi.
Selain aspek tata kelola, Rahma menilai modernisasi infrastruktur pasar modal juga menjadi agenda yang tidak kalah penting. Menurut dia, BEI perlu menyediakan fasilitas transaksi yang setara dengan bursa regional seperti Singapura dan Hong Kong agar lebih kompetitif di mata investor internasional.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah mengaktifkan fasilitas short selling dan securities lending and borrowing yang aman. Menurut Rahma, keberadaan transaksi dua arah tersebut sangat dibutuhkan investor institusi global untuk melakukan lindung nilai atau hedging.
Tanpa pasar pinjam-meminjam efek yang likuid dan aman, kata dia, banyak fund manager global akan tetap memandang pasar modal Indonesia sebagai pasar yang belum cukup matang.
Rahma juga menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi transaksi dan proses kliring. Percepatan penyelesaian transaksi serta penurunan biaya transaksi dinilai dapat meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga.
Di sisi lain, ia menilai pendalaman pasar valuta asing domestik menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah penting. Dalam hal ini, Bank Indonesia perlu menyeimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah dengan kebutuhan investor global terhadap fleksibilitas transaksi.
Rahma mendorong penguatan instrumen lindung nilai seperti Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan repo valas, serta penyederhanaan akses bagi investor asing untuk melakukan konversi maupun repatriasi dana tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.
Selain reformasi infrastruktur dan tata kelola, Rahma menilai Indonesia membutuhkan lebih banyak emiten berkapitalisasi besar atau giant listings. Menurut dia, bobot suatu negara dalam indeks MSCI sangat ditentukan oleh jumlah perusahaan besar yang memenuhi kriteria Standard Index.
Karena itu, Indonesia perlu mendorong lebih banyak IPO jumbo, baik dari perusahaan teknologi, sektor energi hijau, maupun privatisasi anak usaha BUMN yang sehat dengan porsi saham publik yang besar sejak awal.
Langkah tersebut dinilai penting agar struktur pasar modal Indonesia tidak hanya bergantung pada sejumlah saham perbankan besar yang selama ini mendominasi indeks.
Rahma mengingatkan persaingan antarnegara dalam menarik modal global semakin ketat. Ia mencontohkan Vietnam yang saat ini terus membenahi sistem pre-funding atau kewajiban penyetoran dana sebelum transaksi demi meningkatkan status pasar modalnya.
"Jika Indonesia tidak bergerak cepat menyelesaikan PR operasional dan transparansi ini, modal asing di kawasan Asia akan dengan mudah berpaling ke pasar lain yang menawarkan kepastian hukum dan keterbukaan informasi yang jauh lebih bersih," kata Rahma.(*)