KABARBURSA.COM – Upaya memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama pemerintah, auditor negara, dan profesi akuntan dalam menghadapi target Indonesia Emas 2045.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Public Sector Governance Summit (PSGS) 2026 bertema Mengelola Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas: Transparansi, Akuntabilitas dan Keberlanjutan yang digelar di Auditorium Badiklat PKN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis, 25 Juni 2026.
Forum yang diselenggarakan Kompartemen Akuntan Sektor Publik Ikatan Akuntan Indonesia (KASP IAI) itu mempertemukan regulator, auditor, akuntan, akademisi, kementerian, pemerintah daerah, hingga berbagai pemangku kepentingan sektor publik untuk membahas arah baru tata kelola keuangan negara di tengah meningkatnya kompleksitas pembangunan, risiko fiskal, transformasi digital, dan tuntutan keberlanjutan.
Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ardan Adiperdana mengatakan pelaporan keberlanjutan kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola sektor publik. Menurut dia, sektor publik tidak lagi hanya dituntut menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, tetapi juga mampu menunjukkan dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan yang dijalankan.
"Pelaporan keberlanjutan sektor publik menjadi semakin penting untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan terkait risiko serta peluang iklim," kata Ardan.
Ia menjelaskan, perkembangan global menunjukkan semakin besarnya perhatian terhadap pelaporan keberlanjutan sektor publik. Salah satunya ditandai dengan diterbitkannya IPSASB Sustainability Reporting Standard Nomor 1 tentang Climate-related Disclosures yang menjadi acuan internasional bagi pelaporan keberlanjutan sektor publik dan akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2028.
Menurut Ardan, perkembangan tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Namun, Indonesia dinilai memiliki modal yang kuat setelah berhasil menerapkan akuntansi berbasis akrual secara penuh sejak 2015 serta mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada sebagian besar instansi pemerintah.
Pencapaian itu, kata dia, menjadi fondasi penting untuk melangkah menuju akuntabilitas yang lebih berorientasi pada dampak dan keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks tersebut, IAI bersama para pemangku kepentingan tengah mempersiapkan berbagai perangkat pendukung, termasuk pengembangan Standar Reporting Keberlanjutan (SRK) yang diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam praktik pelaporan keberlanjutan di Indonesia.
Ardan menegaskan peran akuntan sektor publik juga mengalami transformasi. Akuntan tidak lagi hanya berfungsi sebagai penjaga kepatuhan, tetapi menjadi bagian dari proses transformasi pemerintahan yang menghasilkan informasi andal untuk mendukung pengambilan keputusan.
"Akuntan sektor publik tidak hanya menjadi penjaga kepatuhan, tetapi juga mitra transformasi pemerintah dalam menghasilkan informasi yang andal, menjaga integritas, mengelola risiko, dan memastikan kebijakan publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Selain penguatan standar, IAI juga terus memperkuat kapasitas profesi melalui peningkatan kompetensi, sertifikasi profesional, serta penguatan tata kelola yang berorientasi pada penciptaan nilai publik berkelanjutan. Dalam PSGS 2026, IAI juga menyelenggarakan yudisium sertifikasi Certified Government Accounting Associate (CGAA) dan Certified Government Accounting Expert (CGAE), serta mengumumkan hasil Call for Papers yang telah melalui proses penjurian pada 19 Juni 2026.
Sementara itu, Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono mengatakan auditor memiliki peran strategis dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki negara, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Ia menilai tantangan pengelolaan keuangan negara saat ini semakin kompleks. Kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat, risiko fiskal semakin beragam, sementara transformasi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru bagi pengelolaan sektor publik.
"Tata kelola modern tidak cukup hanya memastikan kepatuhan, tetapi juga harus mampu menciptakan nilai publik, mengelola risiko, dan menjaga keberlanjutan pembangunan nasional," kata Budi.
Menurut dia, paradigma audit sektor publik kini telah berubah secara signifikan. Jika sebelumnya audit lebih banyak berfokus pada pengawasan kepatuhan dan pertanggungjawaban keuangan, kini lembaga pemeriksa dituntut berkontribusi lebih luas terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan pencapaian tujuan pembangunan.
BPK, lanjut Budi, tidak hanya memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga membantu mengidentifikasi akar masalah, memberikan pembelajaran bagi perbaikan kebijakan, serta menghadirkan perspektif terhadap peluang dan tantangan yang dapat memengaruhi keberlanjutan pembangunan nasional.
Perubahan tersebut turut mengubah ukuran keberhasilan audit. Jika sebelumnya keberhasilan sering diukur dari jumlah temuan dan rekomendasi yang dihasilkan, kini fokusnya bergeser pada dampak yang dihasilkan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan.
"Keberhasilan audit tidak lagi diukur dari banyaknya temuan atau rekomendasi, tetapi sejauh mana hasil pemeriksaan mampu mendorong perubahan nyata bagi tata kelola dan pembangunan," ujarnya.
Ia menjelaskan manfaat pemeriksaan dapat terlihat melalui perbaikan sistem pengendalian internal, peningkatan efisiensi penggunaan anggaran, penertiban aset negara, perbaikan pengelolaan keuangan negara, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Untuk mendukung hal tersebut, BPK terus memperkuat kompetensi pemeriksa, sistem manajemen mutu, metodologi pemeriksaan, serta pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaatan analisis data, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan teknologi digital dinilai mampu membuat proses pemeriksaan menjadi lebih cepat, lebih luas, dan lebih responsif terhadap berbagai risiko yang muncul.
Meski demikian, Budi menegaskan bahwa teknologi tidak dapat berdiri sendiri. Digitalisasi harus berjalan seiring dengan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko agar mampu meningkatkan akuntabilitas sekaligus mencegah penyimpangan.
Ia juga mengungkapkan bahwa fokus pemeriksaan BPK kini semakin luas, mencakup berbagai isu strategis seperti ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, perubahan iklim, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Bahkan, pengalaman BPK dalam melakukan pemeriksaan di bidang ketahanan pangan telah dibagikan kepada lembaga pemeriksa negara lain melalui berbagai pelatihan internasional yang mencakup tata kelola perikanan, hutan bakau, dan masyarakat pesisir.
Di tingkat global, BPK juga aktif berkontribusi melalui berbagai organisasi internasional seperti ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI, dan SAI20. Budi mengatakan terpilihnya BPK RI sebagai Ketua INTOSAI periode 2028–2031 serta anggota United Nations Board of Auditors menjadi momentum penting untuk memperkuat kontribusi Indonesia dalam pengembangan tata kelola dan akuntabilitas sektor publik dunia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyoroti pentingnya memastikan setiap anggaran negara memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurut dia, pengelolaan keuangan negara tidak cukup hanya dilihat dari realisasi anggaran atau laporan pertanggungjawaban semata.
"Pengelolaan keuangan negara tidak hanya melihat angka-angka pertanggungjawaban APBN, tetapi bagaimana angka-angka itu memberikan dampak bagi masyarakat dan keberlanjutan pembangunan," kata Yassierli.
Ia menjelaskan pendekatan tersebut sangat relevan dengan tugas Kementerian Ketenagakerjaan yang mengelola sektor ketenagakerjaan dengan jumlah angkatan kerja mencapai sekitar 155 juta orang.
Menurut Yassierli, berbagai program Kemnaker diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus produktivitas nasional. Program tersebut antara lain mencakup kenaikan upah minimum dalam dua tahun terakhir, pemberian bonus hari raya bagi pengemudi ojek online, perluasan program magang yang ditargetkan menjangkau 150.000 peserta tahun ini, program jaminan kehilangan pekerjaan, bantuan subsidi upah, hingga perlindungan pekerja rumah tangga dan awak kapal perikanan.
Meski demikian, tantangan ketenagakerjaan masih cukup besar. Jumlah pengangguran masih mencapai sekitar 7,24 juta orang, sementara proporsi pekerja informal terus meningkat. Selain itu, sekitar 86 persen angkatan kerja Indonesia masih berpendidikan maksimal SMA dan SMK.
Kondisi tersebut mendorong Kemnaker mulai mengintegrasikan pendekatan Environmental, Social and Governance(ESG) dalam penyusunan kebijakan dan pelaporan kinerja. Yassierli mengatakan kementeriannya juga mulai menyusun sustainability report yang mengacu pada kerangka Global Reporting Initiative (GRI), mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Menurut dia, pendekatan ESG dapat membantu pemerintah mengukur dampak anggaran secara lebih luas, tidak hanya dari sisi administrasi dan kepatuhan, tetapi juga kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, produktivitas tenaga kerja, dan keberlanjutan pembangunan.(*)