KABARBURSA.COM – Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan mandatori Biodiesel 50 atau B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), sekaligus meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit nasional.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai kebijakan B50 layak diapresiasi meski masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah.
“B50 merupakan pengembangan B40 yang sudah diluncurkan secara resmi pada 1 Januari 2025. Terlepas dari berbagai kekurangan, kebijakan mandatori B50 patut diapresiasi sebagai upaya untuk menekan impor BBM, menghemat devisa, dan meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit,” ujar Fahmy.
Ia menjelaskan B50 merupakan bahan bakar mesin yang terdiri atas campuran 50 persen minyak nabati berbahan baku minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan 50 persen solar berbasis energi fosil.
Menurut Fahmy, penggunaan B50 berpotensi mengurangi impor solar. Berdasarkan data yang disampaikannya, konsumsi solar nasional pada 2025 mencapai 39 juta kiloliter. Dengan implementasi B40, impor solar telah turun menjadi 23,4 juta kiloliter, sementara pemerintah kini menargetkan penghentian impor solar melalui penerapan B50.
Namun, ia mengingatkan target tersebut tidak serta-merta menghilangkan ketergantungan terhadap impor energi karena Indonesia masih membutuhkan impor minyak mentah untuk menghasilkan solar yang digunakan dalam campuran B50.
“Di satu sisi stop impor BBM Solar dapat menurunkan impor BBM Solar, namun di sisi lain menaikkan impor minyak mentah,” katanya.
Selain itu, Fahmy menilai fluktuasi harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar dunia juga akan mempengaruhi biaya produksi B50. Ketika harga CPO meningkat, biaya keekonomian biodiesel ikut terdorong sehingga pemerintah berpotensi menambah beban subsidi.
“Pada saat harga CPO tinggi akan mendongkrak harga keekonomian B50 sehingga Pemerintah harus merogoh APBN untuk menaikkan subsidi B50,” ujarnya.
Fahmy juga menyoroti potensi persaingan kebutuhan CPO antara sektor energi, pangan, dan ekspor. Menurutnya, persoalan tersebut pernah memicu krisis minyak goreng ketika produsen lebih memilih mengekspor CPO karena harga internasional yang lebih menguntungkan.
“Penggunaan B50 juga menimbulkan trade off kebutuhan CPO lintas sektor energi, pangan dan ekspor,” katanya.
Ia mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi tambahan permintaan CPO dari sektor energi agar tidak kembali memicu gangguan pasokan bahan baku minyak goreng di dalam negeri.
Di sisi lain, Fahmy menyebut peningkatan kebutuhan CPO memang dapat diimbangi dengan meningkatkan produksi kelapa sawit. Namun, ia mengingatkan agar langkah tersebut tidak ditempuh melalui pembukaan hutan secara masif.
“Jangan sampai perluasan tanaman Kelapa Sawit itu dilakukan dengan membabat hutan besar-besar di Papua. Pembabatan hutan secara ugal-ugalan pada saatnya menyebabkan banjir bandang seperti yang terjadi di Sumatera,” katanya.
Karena itu, Fahmy menekankan kebijakan B50 seharusnya mampu menjadi solusi bagi ketahanan energi nasional tanpa menimbulkan persoalan baru pada sektor pangan maupun lingkungan.
“B50 seharusnya mengatasi masalah energi, tanpa menimbulkan masalah krisis pangan dan babat hutan,” katanya.
Target B50 dalam Angka
Implementasi B50 menjadi kelanjutan dari program mandatori biodiesel yang terus ditingkatkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), realisasi pemanfaatan biodiesel domestik sepanjang 2025 mencapai 14,2 juta kiloliter atau 105,2 persen dari target 13,5 juta kiloliter.
Capaian tersebut turut menekan impor solar dari sekitar 8,3 juta ton pada 2024 menjadi sekitar 5 juta ton pada 2025. Pemerintah menargetkan penghentian impor solar pada 2026 melalui penerapan B50 yang didukung peningkatan kapasitas kilang dalam negeri.
Pada awal penerapan B40, pemerintah menetapkan alokasi biodiesel sebesar 15,6 juta kiloliter yang terdiri atas 7,55 juta kiloliter untuk sektor Public Service Obligation (PSO) dan 8,07 juta kiloliter untuk sektor non-PSO. Program tersebut diproyeksikan mampu menghemat devisa sekitar Rp147,5 triliun sekaligus meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) menjadi biodiesel.
Seiring peningkatan campuran biodiesel menjadi B50, kebutuhan bahan baku sawit juga diperkirakan meningkat. Kajian yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) memperkirakan implementasi B50 membutuhkan sekitar 20,1 juta kiloliter biodiesel atau setara sekitar 18,69 juta ton CPO.
Dengan asumsi produksi minyak sawit nasional sekitar 53 juta ton per tahun, kebutuhan domestik untuk biodiesel, pangan, dan industri oleokimia diperkirakan mencapai sekitar 28,6 juta ton, sementara sisanya dialokasikan untuk pasar ekspor.
Pemerintah juga mencatat implementasi program biodiesel sepanjang 2025 memberikan dampak ekonomi berupa penghematan devisa sebesar Rp130,21 triliun, pengurangan emisi sekitar 38,88 juta ton karbon dioksida ekuivalen, serta peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp20,43 triliun.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.