CERAH Dukung Pemangkasan Produksi Batu Bara, Ajak Pemerintah Percepat Transisi Energi

KABARBURSA.COM – Keputusan pemerintah menurunkan target produksi batu bara nasional dari kisaran 790 juta ton menjadi 600 juta ton menandai perubahan nada dalam kebijakan energi. Langkah itu tidak lagi semata dibaca sebagai strategi menjaga keseimbangan pasar, tetapi mulai dilihat sebagai penanda bahwa fondasi energi nasional yang selama ini bertumpu pada batu bara sedang memasuki fase koreksi.

Di balik kebijakan tersebut, sektor batu bara masih berdiri sebagai penopang utama listrik nasional dengan kontribusi sekitar 60 persen sekaligus sumber penerimaan negara. Namun ruang geraknya tak lagi selapang satu dekade lalu. Permintaan global menunjukkan tren melambat, terutama dari dua pasar utama Asia, China dan India. Nilai ekspor batu bara Indonesia pada 2025 turun 19,7 persen menjadi USD24,48 miliar atau sekitar Rp412,49 triliun.

Program and Policy Manager CERAH Wicaksono Gitawan menilai pemangkasan produksi seharusnya tidak dipahami sebagai langkah jangka pendek untuk mendongkrak harga. Menurut dia, kebijakan tersebut justru mempertegas bahwa industri batu bara telah memasuki fase sunset industry.

Penurunan target produksi batu bara ini memperkuat persepsi bahwa industri batu bara merupakan sunset industry, dan ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Perencanaan energi nasional seharusnya diarahkan untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan pada batu bara dan pada saat yang sama, menggenjot energi terbarukan besar-besaran secara cepat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat pekan lalu.

Gambaran pelemahan pasar terlihat dari data perdagangan global. Impor batu bara Asia pada 2025 turun 4,4 persen menjadi 1,09 miliar ton. India mengurangi impor sekitar 6 persen menjadi 163 juta ton. Sementara China mencatat penurunan sekitar 52 juta ton secara tahunan berjalan. Angka-angka itu, menurut Wicaksono, memperlihatkan penyusutan yang bersifat struktural.

Ketergantungan yang berkepanjangan juga membawa konsekuensi biaya. Batu bara selama ini kerap dianggap sebagai sumber listrik murah karena adanya kebijakan kewajiban pasokan domestik. Dalam praktiknya, ongkos pembangkitan justru meningkat dari Rp637 per kilowatt-jam pada 2020 menjadi Rp941 per kilowatt-jam pada 2024. Kenaikan itu dipicu oleh infrastruktur yang menua, biaya operasi dan perawatan yang membesar, serta kebutuhan pemenuhan standar kepatuhan.

“Seluruh biaya ini ujungnya akan terkompensasi melalui subsidi. Dari tahun ke tahun menunjukkan adanya tren kenaikan yang signifikan untuk subsidi listrik. Artinya, seiring berlanjutnya ketergantungan pada batu bara, beban terhadap APBN terus membengkak,” kata Wicaksono.

Dalam konteks kebijakan, pengurangan produksi jangka panjang menuntut perubahan aturan yang lebih mengikat. Draf revisi Peraturan Presiden tentang percepatan pengembangan energi listrik yang masih membuka ruang pembangunan PLTU baru dinilai berjalan berlawanan dengan arah transisi. Begitu pula Kebijakan Energi Nasional yang masih menempatkan porsi batu bara hingga 47–50 persen pada 2030.

Dorongan perubahan tidak hanya datang dari sisi regulasi, tetapi juga pembiayaan. Policy Strategist CERAH, Naomi Devi Larasati, melihat perbankan nasional perlu mulai menghitung ulang risiko jika terus menempatkan dana di sektor batu bara. Peralihan pembiayaan ke energi bersih dapat menjadi pengungkit percepatan pembangunan pembangkit berbasis surya yang ditargetkan mencapai 100 gigawatt.

Ia menggambarkan skenario pembangunan 80 gigawatt pembangkit surya yang tersebar di 80 ribu desa dan 20 gigawatt dalam skala terpusat bukan sekadar proyek listrik. “Jika proyek 100 GW PLTS yang terdiri dari 80 GW di 80 ribu desa dan 20 GW PLTS tersentralisasi dapat dijalankan, ini akan membantu mendorong meningkatnya perekonomian daerah-daerah tersebut. Dengan adanya akses listrik yang direncanakan mencapai 1-1,5 MW per desa, aliran listrik tersebut bukan hanya dapat membantu dengan penerangan rumah tangga, namun juga membantu mendorong tumbuhnya bisnis lokal di daerah tersebut. Selain itu, rencana ini juga dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan industri panel surya nasional,” ujarnya.

Di titik itu, pemangkasan produksi batu bara tidak lagi berdiri sebagai kebijakan sektoral semata. Ia menjadi simpul yang menghubungkan persoalan fiskal, arah investasi perbankan, struktur ketenagalistrikan, hingga masa depan industri energi domestik. Transisi yang selama ini lebih sering terdengar sebagai wacana mulai mendapatkan bentuk konkret, meski jalurnya masih menyisakan tarik-menarik kepentingan.

Bukti Nyata Produksi yang Melonjak

Pemangkasan target produksi batu bara mulai menemukan konteksnya ketika angka-angka produksi beberapa tahun terakhir dibuka. Data Kementerian ESDM menunjukkan tren yang justru berlawanan dengan arah pembatasan. Pada 2023 produksi tembus 775,2 juta ton atau 112 persen dari target 694,5 juta ton. Setahun kemudian angkanya kembali naik menjadi 836 juta ton atau 117 persen dari target 710 juta ton. Untuk 2025, target awal 739 juta ton diperkirakan kembali terlampaui dengan realisasi mendekati 790 juta ton. Lonjakan berulang di atas target itu membuat pemangkasan untuk periode 2026 hingga 2028 sulit dibaca sekadar sebagai respons siklus harga, melainkan mulai menyerupai koreksi struktural atas produksi yang terlalu ekspansif.

Di sisi lain, struktur energi nasional belum banyak berubah. Bauran energi primer pada 2024 masih didominasi batu bara sebesar 40,37 persen, disusul minyak 28,82 persen dan gas 16,17 persen. Energi baru terbarukan baru mencapai 15,75 persen. Memang ada kenaikan dari 2024 yang angkanya tercatat 14,65 persen, tetapi masih di bawah target 17-20 persen yang ditetapkan untuk tahun. Dalam sistem kelistrikan, ketergantungan itu bahkan lebih terasa. RUPTL mencatat kapasitas PLTU sudah mencapai sekitar 31,95 gigawatt dari total kapasitas terpasang PLN 63,3 gigawatt. Hingga kini lebih dari separuh listrik nasional masih disuplai batu bara.

Rencana penambahan pembangkit 2021 hingga 2030 memang menempatkan energi baru terbarukan sebagai porsi terbesar, sekitar 20,9 gigawatt dari total tambahan 40,6 gigawatt. Namun pada saat yang sama program pensiun dini PLTU baru menyasar sekitar 1,1 gigawatt hingga 2030. Di Jawa dan Bali, sistem bahkan masih dibayangi kelebihan pasokan listrik sekitar 5 sampai 6 gigawatt, sebagian berasal dari PLTU tua yang tetap harus dibayar melalui skema take or pay dengan produsen listrik swasta. Beban tetap itu membuat biaya pokok penyediaan listrik terus naik dan pada akhirnya menekan subsidi.

Gambaran tekanan dari sisi pasar terlihat pada kinerja ekspor. Badan Pusat Statistik mencatat volume ekspor batu bara pada 2024 sebesar 405,76 juta ton dengan nilai USD30,49 miliar atau sekitar Rp513,76 triliun. Pada 2025 volumenya turun menjadi 390,93 juta ton dan nilainya merosot ke USD24,48 miliar atau sekitar Rp412,49 triliun. China masih menjadi tujuan utama dengan pangsa sekitar 42 persen. Pemerintah sebelumnya menargetkan ekspor 650 juta ton pada 2025, namun realisasinya bahkan tidak mencapai dua pertiga dari target tersebut.

Seluruh angka itu memperlihatkan satu ironi. Produksi selama ini terus melampaui rencana, tetapi ruang pasar menyempit dan sistem kelistrikan masih terkunci pada kontrak jangka panjang berbasis batu bara. Tanpa percepatan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan dalam skala besar, pemangkasan produksi berisiko hanya menjadi penyesuaian di atas kertas.(*)