KABARBURSA.COM — Dorongan mempercepat kedaulatan energi berbasis surya memasuki tahap baru. Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merilis kajian yang memetakan implementasi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt, dari penghentian bertahap PLTD hingga elektrifikasi desa untuk menopang ekonomi lokal.
Peluncuran kajian The Solar Archipelago: Indonesia’s 100 GW Leap to Energy Sovereignty di Jakarta, Senin, 23 Februari 2026, menjadi penanda awal penyusunan kerangka teknis program PLTS 100 GW yang sebelumnya diperintahkan Presiden Prabowo pada pertengahan 2025. Dokumen ini tidak hanya memotret kebutuhan kapasitas pembangkit, tetapi juga merinci integrasi sistem penyimpanan energi baterai (BESS) serta implikasinya terhadap perencanaan kelistrikan nasional.
Kajian tersebut menempatkan penghentian bertahap pembangkit listrik tenaga diesel sebagai langkah awal. Skema ini dinilai selaras dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN sekaligus membuka ruang bagi pengembangan sistem surya terdesentralisasi di desa-desa, yang diarahkan untuk menopang koperasi, UMKM, industri lokal, hingga rantai pendingin hasil perikanan dan pertanian.
Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kemenko Perekonomian, Sunandar, menyebut transisi energi tidak diposisikan sebagai agenda lingkungan semata, melainkan bagian dari strategi pertumbuhan.
“Inisiatif PLTS 100 GW membuka peluang besar bagi industri dalam negeri karena menciptakan kepastian pasar untuk menarik investasi manufaktur panel surya dan pengembangan rantai pasok domestik, sehingga dapat memperkuat industri nasional dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, inisiatif ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyediaan energi yang mendukung kegiatan ekonomi desa, sehingga produktivitas dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujar Sunandar, dikutip dari keterangan tertulis IESR, Selasa, 24 Februari 2026.
Di sisi lain, IESR melihat program ini sebagai titik balik struktur energi nasional. Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menilai potensi teknis energi surya Indonesia yang mencapai sekitar 7,7 terawatt memberi ruang transformasi dari ketergantungan pada fosil menuju sistem kelistrikan rendah karbon.
“Transformasi ini memerlukan tata kelola yang transparan, peta jalan yang jelas, pengadaan yang kompetitif, pengawasan independen, dan penguatan kapasitas institusional. Dengan strategi implementasi yang tepat, program PLTS 100 GW dapat menyediakan listrik yang handal dan terjangkau bagi puluhan juta masyarakat, menghemat subsidi BBM hingga Rp21 triliun, mendorong investasi USD 50-70 miliar dari energi surya, menciptakan 118 ribu lapangan kerja hijau, serta secara signifikan berkontribusi menurunkan emisi GRK hingga 24 juta tCO2eq,” ujar Fabby.
Kebutuhan pembiayaan program ini diperkirakan mencapai sekitar USD70 miliar dalam lima tahun. Angka tersebut mensyaratkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dukungan perbankan, skema pembiayaan hijau, serta partisipasi sektor swasta. Pada saat yang sama, kebutuhan tenaga kerja instalasi, operasi, dan pemeliharaan diproyeksikan meningkat, sehingga pusat pelatihan di berbagai daerah perlu dilibatkan.
Dari sisi implementasi, IESR mengidentifikasi tahap awal sebesar 26 GW PLTS terdesentralisasi yang berasal dari program pemerintah dan PLN, terutama untuk menggantikan PLTD di wilayah 3T dan memperluas elektrifikasi desa.
“Tahap awal ini menjadi pondasi percepatan sebelum integrasi penuh mencapai PLTS 100 GW secara nasional. Sisa kapasitas menuju target PLTS 100 GW perlu diintegrasikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Hal ini mensyaratkan perlu adanya trade off kebijakan yaitu percepatan pengakhiran operasi PLTU yang sudah tua dan tidak efisien sebelum tahun 2030, serta pengurangan atau pembatalan pembangunan PLTU baru,” papar Kepala Pemodelan dan Analisis Sistem Energi IESR Alvin Putra Sisdwinugraha.
Tanpa langkah tersebut, ruang pengembangan energi surya dinilai akan terbatas dan berpotensi menimbulkan kelebihan kapasitas pembangkit berbasis fosil. Kajian ini sekaligus menempatkan revisi RUPTL sebagai prasyarat agar target PLTS tidak bertabrakan dengan proyek pembangkit eksisting.
Sebagai langkah awal, IESR mengusulkan rencana aksi 180 hari yang mencakup pembentukan satuan tugas melalui Perpres atau Inpres, penyusunan model mini-PPA, penyediaan pendanaan awal, hingga penguncian harga modul surya dan BESS melalui perjanjian kerangka nasional. Paket proyek regional di NTT, Maluku, dan Papua juga diusulkan sebagai proyek percontohan dengan kewajiban operasi dan pemeliharaan jangka panjang.
Selain itu, program Green Skills Compact ditargetkan mencetak sedikitnya 5.000 teknisi bersertifikat melalui pelatihan cepat dan magang terintegrasi. Skema ini dilengkapi pembentukan dana operasi dan pemeliharaan serta dashboard nasional untuk memantau kinerja PLTS dan BESS, termasuk indikator sosial-ekonomi.
IESR menilai pendekatan tersebut diperlukan untuk memastikan transisi energi berjalan seiring dengan pemerataan akses listrik dan penguatan ekonomi lokal. Melalui integrasi kebijakan, pembiayaan, dan pengembangan kapasitas, program PLTS 100 GW diposisikan bukan hanya sebagai proyek kelistrikan, tetapi sebagai instrumen pembangunan yang lebih luas.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.