PGAS Mulai Lirik Hidrogen, RUPS Bisa Jadi Penanda Arah Baru Bisnis Energi

KABARBURSA.COM — Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPS PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) pada 22 Mei mendatang memuat sejumlah keputusan rutin, mulai dari penggunaan laba hingga perubahan pengurus. Namun di antara agenda administratif itu, terdapat satu poin yang berpotensi memberi sinyal lebih panjang terhadap arah bisnis perseroan.

PGAS akan meminta persetujuan pemegang saham terkait penambahan kegiatan usaha PT Pertamina Gas (Pertagas) ke bidang energi baru dan terbarukan, termasuk industri hidrogen. Agenda tersebut masuk sebagai mata acara ketujuh dalam RUPS tahun buku 2025.  

Sekilas, perubahan kegiatan usaha tampak seperti penyesuaian korporasi biasa. Namun di tengah percepatan transisi energi global, keputusan semacam itu kerap menjadi penanda awal perubahan model bisnis perusahaan energi.

Dalam dokumen bahan RUPS, PGAS menjelaskan rencana penambahan usaha Pertagas mencakup bidang New & Renewable Energy dengan klasifikasi industri gas, termasuk hidrogen.  

“Terdapat rencana penambahan kegiatan usaha … berupa kegiatan usaha di bidang New & Renewable Energy … antara lain hidrogen,” demikian tertulis dalam bahan mata acara RUPS PGAS yang dilihat KabarBursa.com, Jumat, 15 Mei 2026.

Kalimat itu tampak singkat. Namun maknanya bisa lebih luas. Hidrogen dalam beberapa tahun terakhir mulai diposisikan sebagai salah satu sumber energi masa depan karena dinilai mampu mendukung dekarbonisasi sektor industri berat, transportasi, hingga pembangkit listrik.

Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan hingga kawasan Eropa telah memasukkan hidrogen dalam strategi transisi energi nasional. Perusahaan energi global seperti Shell dan BP juga mulai memperluas investasi ke proyek hidrogen hijau.

Potensi ekonomi hidrogen menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan energi global mulai bergerak lebih awal. Kajian Hydrogen Council memperkirakan hidrogen dapat memenuhi sekitar 18 persen kebutuhan energi dunia pada 2050 dan membentuk pasar senilai USD2,5 triliun atau sekitar Rp42.250 triliun per tahun.

Indonesia sendiri mulai menyiapkan fondasi. Kementerian ESDM telah menerbitkan Strategi Hidrogen Nasional yang menempatkan hidrogen sebagai bagian dari transisi energi dengan pemanfaatan bertahap untuk industri, pupuk, pembangkit listrik hingga transportasi.

Proyeksi kebutuhan hidrogen domestik bahkan diperkirakan meningkat dari sekitar 1,8 juta ton per tahun menjadi 32,6 juta ton per tahun pada 2060. Lonjakan itu menunjukkan bahwa pasar hidrogen nasional masih berada pada tahap awal, namun berpotensi tumbuh signifikan dalam beberapa dekade mendatang.  

Pertanyaannya, apakah PGAS mulai bergerak ke arah yang sama?

Hidrogen dan Dilema Perusahaan Energi

Perusahaan berbasis gas menghadapi tekanan baru dalam satu dekade terakhir. Di satu sisi, gas alam masih dipandang sebagai energi transisi yang lebih bersih dibanding batu bara. Namun di sisi lain, target penurunan emisi global mulai mendorong perusahaan energi mencari ruang pertumbuhan baru di luar bisnis konvensional.

Masuk ke industri hidrogen dapat dibaca sebagai upaya membuka ruang tersebut. Namun langkah ini juga membawa konsekuensi. Bisnis hidrogen bukan sektor dengan hasil cepat. Pengembangan infrastruktur, teknologi, hingga pasar pengguna membutuhkan investasi besar dan waktu panjang.

Artinya, keputusan memperluas bisnis ke hidrogen berpotensi menambah kebutuhan belanja modal atau capital expenditure di masa depan.

Di titik inilah pasar biasanya mulai membaca lebih jauh. Bukan hanya soal ekspansi, tetapi juga bagaimana perusahaan menyeimbangkan kebutuhan investasi dengan ekspektasi pemegang saham terhadap laba dan dividen.

Agenda hidrogen menjadi semakin penting karena dijalankan melalui Pertagas, anak usaha yang kontribusinya terhadap PGAS tidak kecil.

Dokumen RUPS mencatat pendapatan Pertagas berdasarkan laporan keuangan audit 2025 mencapai sekitar USD861,5 juta atau setara Rp14,56 triliun. Nilai itu menyumbang 21,67 persen terhadap pendapatan konsolidasi PGAS yang mencapai USD3,9 miliar atau sekitar Rp65,91 triliun.  

Kontribusi yang melebihi 20 persen membuat perubahan kegiatan usaha Pertagas wajib memperoleh persetujuan RUPS sesuai ketentuan OJK. Dengan porsi pendapatan sebesar itu, perubahan arah bisnis Pertagas berpotensi ikut memengaruhi strategi jangka panjang PGAS secara keseluruhan.

“Rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan dinilai layak untuk dilaksanakan dan diproyeksikan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang,” tertulis dalam kajian kelayakan yang disebut dalam bahan RUPS.  

Meski demikian, proyeksi kontribusi positif tetap bergantung pada kecepatan adopsi pasar terhadap energi hidrogen di Indonesia.

RUPS PGAS tahun ini juga membawa agenda lain seperti potensi penugasan pengelolaan jaringan gas rumah tangga dari pemerintah hingga perubahan susunan pengurus. Namun dibanding agenda rutin, masuknya hidrogen justru memberi gambaran yang lebih panjang.

Bagi investor, keputusan pada mata acara ketujuh nanti mungkin tidak langsung mengubah kinerja kuartalan perusahaan. Tetapi pasar sering membaca sinyal lebih awal, ke mana perusahaan energi mulai mengarahkan dirinya ketika bisnis lama perlahan menghadapi tekanan transisi?

Karena itu, persetujuan hidrogen dalam RUPS mendatang bisa jadi bukan sekadar penambahan klasifikasi usaha. Keputusan itu  dapat menjadi petunjuk apakah PGAS masih ingin dikenal sebagai perusahaan distribusi gas atau mulai membuka jalan menuju pemain energi yang lebih luas dalam dekade berikutnya.(*)