IESR Kritik Ambisi Energi Prabowo, Kemandirian Dinilai Masih Berbasis Fosil

KABARBURSA.COM — Ambisi Presiden Prabowo Subianto mempercepat swasembada energi melalui bensin berbahan baku kelapa sawit, gasifikasi batu bara, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW dalam tiga tahun, hingga konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke listrik mendapat respons berlapis dari Institute for Essential Services Reform (IESR).

Lembaga riset energi tersebut menyambut visi besar penguatan kemandirian energi nasional. Namun, IESR mengingatkan sebagian strategi yang diusulkan pemerintah justru berpotensi menciptakan tekanan fiskal baru dan tidak menyelesaikan akar persoalan ketahanan energi Indonesia.

Sorotan pertama diarahkan pada gagasan pengembangan bensin berbasis minyak kelapa sawit (CPO), perluasan biofuel, serta pemanfaatan batu bara sebagai sumber bahan bakar sintetis.

Menurut IESR, persoalan utama yang selama ini membuat Indonesia rentan bukan semata kekurangan pasokan energi, melainkan tingginya ketergantungan terhadap komoditas energi fosil yang sangat dipengaruhi fluktuasi pasar global.

“Krisis yang terjadi saat ini pada dasarnya merupakan krisis energi fosil yang dipicu oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap komoditas energi fosil, yang harganya sangat volatil akibat berbagai faktor pasar global,” kata Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, dalam keterangan tertulis yang dikutip Rabu, 27 Mei 2026.

IESR menilai usulan memenuhi kebutuhan energi melalui sawit maupun batu bara belum tentu mengurangi risiko serupa di masa depan. “Usulan Presiden untuk memenuhi kebutuhan energi melalui bahan bakar berbasis kelapa sawit maupun batu bara berpotensi menambah biaya energi dan belum tentu menyelesaikan akar persoalan apabila krisis serupa kembali terjadi di masa depan,” ujar Deon.

Menurut lembaga tersebut, sawit dan batu bara tetap merupakan komoditas yang terpapar gejolak pasar sehingga berisiko menambah beban fiskal sektor energi apabila pemerintah harus memberi subsidi atau intervensi harga.

Tak hanya itu, IESR melihat potensi benturan antara agenda swasembada energi dan swasembada pangan. Permintaan sawit untuk energi berpotensi bersaing dengan kebutuhan minyak goreng, sementara pemanfaatan limbah jagung sebagai energi dapat memengaruhi pasokan pakan ternak.

Karena itu, IESR mendorong pemerintah lebih fokus meningkatkan bauran energi terbarukan sekaligus mempercepat elektrifikasi di sektor transportasi, industri, dan rumah tangga.

Target PLTS 100 GW Dinilai Ambisius

Berbeda dengan respons terhadap biofuel sawit, IESR menyambut lebih positif rencana pembangunan PLTS 100 GW dalam tiga tahun yang disampaikan Presiden Prabowo. IESR menilai target tersebut menjadi sinyal komitmen politik yang kuat terhadap percepatan transisi energi.

“IESR memandang aspirasi ini sebagai sinyal positif komitmen politik,” kata Deon.

Namun, mereka mengingatkan tantangan implementasinya sangat besar. “Dari perspektif teknis dan linimasa, target pencapaian dalam tiga tahun merupakan tantangan yang sangat besar,” kata IESR.

Lembaga ini menilai keberhasilan target tidak hanya ditentukan kapasitas pembangkit, tetapi juga kesiapan industri domestik, sumber daya manusia, stabilitas sistem listrik, hingga kejelasan institusi pelaksana.

IESR menekankan pemerintah perlu memastikan lembaga mana yang memimpin implementasi proyek tersebut. “Kejelasan mandat kelembagaan menjadi krusial karena akan menentukan efektivitas koordinasi lintas sektor, perencanaan program, pembagian peran, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan,” tulis IESR.

IESR juga menanggapi rencana konversi kendaraan BBM ke listrik yang disebut Presiden dapat mengurangi impor BBM sekaligus menghemat devisa negara. Secara prinsip, elektrifikasi kendaraan dinilai penting untuk transisi energi. Namun, lembaga ini menilai hambatan ekonomi masih besar.

Pertama, biaya konversi kendaraan masih tinggi karena komponen utama seperti baterai, motor listrik, dan inverter mendominasi total ongkos modifikasi.

Kedua, ekosistem pendukung di Indonesia dinilai belum matang. Jumlah bengkel konversi masih terbatas dan berbagai komponen utama masih bergantung pada impor.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan baru mengenai efektivitas kebijakan dalam mengurangi ketergantungan luar negeri.

“Pertanyaan utamanya adalah apakah konversi tersebut dapat menjadi solusi yang benar-benar ekonomis, baik bagi konsumen maupun bagi upaya transisi energi nasional,” tulis IESR.

Pandangan IESR menunjukkan tantangan utama pemerintah bukan sekadar mencari sumber energi alternatif, tetapi memastikan strategi transisi benar-benar menekan ketergantungan, menjaga ketahanan pangan, serta tidak memunculkan beban fiskal baru di masa depan. (*)