Investasi China Rp1.098 Triliun di Nikel RI Picu Lonjakan PLTU

KABARBURSA.COM — Ledakan investasi China di sektor nikel Indonesia memang bikin angka ekonomi melonjak. Tapi di balik itu, ada cerita lain yang mulai mencuat. Industri tumbuh cepat, tapi jejak lingkungannya juga makin berat.

Laporan terbaru Climate Energy Finance atau CEF mencatat aliran dana China ke sektor nikel Indonesia sudah menembus lebih dari USD65 miliar atau sekitar Rp1.098 triliun sejak kebijakan hilirisasi dijalankan. Angka itu bahkan mencakup lebih dari separuh total investasi global China di sektor mineral kritis yang mencapai USD120 miliar atau sekitar Rp2.028 triliun sejak 2023.

Indonesia pun makin kokoh sebagai pemain utama nikel dunia. Dengan cadangan sekitar 22 persen dari total global, posisi ini jadi magnet investasi besar. Kawasan industri seperti Morowali di Sulawesi Tengah dan Weda Bay di Halmahera menjadi bukti nyata derasnya arus modal tersebut. Namun, pertumbuhan ini tidak berdiri sendiri. Ia datang bersama konsekuensi.

China Masuk Bukan Sekadar Gali

Masuknya perusahaan China ke Indonesia bukan hanya soal tambang. Mereka langsung membangun ekosistem dari hulu sampai hilir. Mulai dari ekstraksi hingga pengolahan. Analis Transformasi Net Zero CEF, Matt Pollar, menjelaskan pola ini sudah menjadi strategi.

“Di banyak negara Global South, perusahaan China tidak hanya berfokus pada ekstraksi, namun juga mendorong pembangunan industri pengolahan domestik dan peningkatan nilai tambah. Mereka menginvestasikan modal pada infrastruktur pendukung, menciptakan lapangan kerja terampil, serta memfasilitasi transfer teknologi sebagai timbal balik atas akses jangka panjang terhadap rantai pasok komoditas strategis,” kata Matt Pollar dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Maret 2026.

Kehadiran raksasa seperti Tsingshan, CATL, dan Zhejiang Huayou Cobalt memperkuat arah tersebut. Indonesia bukan lagi sekadar penyuplai bahan mentah, tetapi mulai menjadi pusat produksi bahan baku baterai kendaraan listrik.

Di balik ekspansi itu, persoalan mulai muncul. Industri nikel yang berkembang pesat ternyata masih sangat bergantung pada energi kotor. Banyak smelter menggunakan listrik dari PLTU batu bara captive. Artinya, setiap lonjakan produksi nikel hampir selalu diikuti peningkatan konsumsi energi fosil.

Policy Strategist CERAH, Naomi Devi Larasati, menyebut hingga 2025 perusahaan China telah membangun PLTU dengan total kapasitas mencapai 7,7 gigawatt di Indonesia. Angka ini justru berlawanan arah dengan agenda transisi energi. Ia juga menyoroti persoalan lain yang belum terselesaikan.

“Belum lagi temuan dari berbagai organisasi, termasuk Climate Rights International, yang menunjukkan warga yang tinggal di sekitar kawasan tambang dan smelter menghadapi ancaman serius terhadap hak atas tanah, akses terhadap air bersih, serta hak atas kesehatan akibat aktivitas pertambangan dan smelter seperti di IWIP. Dalam kondisi ini, sulit untuk menyebut model investasi China sebagai ‘saling menguntungkan’ ketika dampak sosial dan lingkungan yang ditanggung Indonesia masih begitu besar,” ungkap Naomi.

Masalah tenaga kerja asing juga masih menjadi sorotan. Klaim pembukaan lapangan kerja untuk tenaga lokal dinilai belum sepenuhnya tercermin di lapangan.

Koordinator Policy Strategist CERAH, Dwi Wulan Ramadani, mengingatkan arah kebijakan ke depan tidak bisa hanya mengejar pertumbuhan industri. Menurut dia, investasi harus mulai diarahkan pada model industrialisasi yang selaras dengan transisi energi rendah karbon. Antara lain penggunaan energi terbarukan di smelter, standar lingkungan yang lebih ketat, hingga skema pembiayaan yang lebih inklusif.

“Tanpa adanya pergeseran ini, Indonesia berisiko terjebak dalam model pembangunan yang mengunci emisi jangka panjang, rentan secara finansial, dan tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan dari transisi energi. Sehingga perlu lebih matang dalam perencanaan industrial policy yang lebih hati-hati dan sinkronisasi terhadap supply-demand global terhadap mineral kritis Indonesia,” kata Dwi.

Ketergantungan Menguat

Di balik kritik soal lingkungan, sektor nikel tetap menjadi mesin devisa yang sulit diabaikan. Data perdagangan menunjukkan aliran uang yang tidak kecil. Pada semester pertama 2025 saja, ekspor nikel Indonesia ke China mencapai USD3,26 miliar atau sekitar Rp55,09 triliun. Dalam periode Januari hingga Maret 2025, nilainya sudah menyentuh USD2,02 miliar atau sekitar Rp34,14 triliun.

Nikel telah menjadi salah satu penopang utama ekspor nasional. Namun di saat yang sama, ketergantungan terhadap satu pasar juga semakin dalam. Sekitar 94 persen ekspor nikel Indonesia mengalir ke China. Situasi ini membuat hubungan industri nikel Indonesia tidak hanya soal produksi, tetapi juga soal arah pasar. Ketika satu negara menjadi pembeli utama, maka dinamika harga dan permintaan ikut ditentukan dari luar.

Pertumbuhan industri pengolahan nikel berjalan beriringan dengan lonjakan kebutuhan energi. Smelter yang dibangun di berbagai kawasan industri membutuhkan pasokan listrik besar dan sebagian besar masih disuplai dari pembangkit batu bara.

Proyeksi kebutuhan batu bara untuk industri smelter bahkan diperkirakan mencapai 84,2 juta ton pada 2026. Angka ini menempatkan industri nikel sebagai salah satu pendorong utama konsumsi energi fosil domestik. Artinya, di tengah narasi transisi energi dan kendaraan listrik, proses produksi bahan bakunya justru masih sangat bergantung pada energi kotor. Kontradiksi ini menjadi titik kritik yang terus berulang.

Klaim “Ramah Lingkungan”

Masalahnya tidak berhenti di emisi. Dampak lingkungan mulai terlihat di wilayah industri, meski pembangunan smelter Morowali dibumbui dengan narasi tentang kawasan industri ramah lingkungan oleh pemerintah daerah di sana. WALHI Sulawesi Tengah menilai klaim tersebut tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.

Pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid soal pengembangan industri ramah lingkungan, yang disampaikan dalam forum pelantikan Kadin Parigi Moutong pada Januari 2026, dinilai terlalu jauh dari realitas yang dihadapi masyarakat sekitar kawasan industri. Bagi WALHI, istilah ramah lingkungan dalam konteks industri nikel di Sulawesi Tengah lebih menyerupai jargon ketimbang fakta.

“Klaim ini hanyalah ilusi yang menutup mata terhadap penderitaan rakyat, sementara industri terus merampas ruang hidup mereka,” kata Manager Kampanye dan Media WALHI Sulawesi Tengah, Wandi, dikutip dari laman walhisulteng.org.

Pengalaman di kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park, Indonesia Huabao Industrial Park, hingga Stardust Estate Investment disebut menjadi cermin. Di wilayah-wilayah ini, ekspansi industri dinilai meninggalkan persoalan lingkungan yang tidak sederhana.

WALHI mencatat hilangnya akses air bersih, pencemaran udara, kerusakan hutan, hingga meningkatnya risiko bencana ekologis. Alih-alih menghadirkan kesejahteraan, kehadiran industri justru memicu tekanan baru terhadap ruang hidup masyarakat.

Sorotan utama diarahkan pada kawasan Stardust Estate Investment di Morowali Utara yang menaungi sejumlah perusahaan pengolahan nikel. Aktivitas smelter berbasis PLTU batu bara, operasional terminal khusus, hingga lalu lintas tongkang disebut menjadi sumber pencemaran udara, air, dan laut.

Temuan di lapangan memperlihatkan dampak yang lebih konkret. Uji laboratorium terhadap air sungai di sekitar kawasan industri menunjukkan sejumlah parameter penting berada di atas ambang batas yang ditetapkan pemerintah. Kandungan seperti BOD, COD, klorida, hingga bakteri coliform tercatat melampaui standar baku mutu sesuai regulasi PP 22/2021. Kondisi ini membuat kualitas air tidak lagi memenuhi kategori layak, baik untuk konsumsi maupun untuk mendukung ekosistem perairan.

Tidak hanya di darat, perairan laut di sekitar terminal industri juga menunjukkan adanya logam berat berbahaya. Kandungan nikel, arsen, hingga sianida terdeteksi dalam air laut. Yang lebih mengkhawatirkan, hasil pengujian terhadap ikan dan kerang yang dikonsumsi masyarakat menemukan adanya merkuri, timbal, dan kadmium. Zat-zat ini dikenal memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut.(*)