KABARBURSA.COM - Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto, berencana untuk meluncurkan dana ekonomi hijau dengan menjual kredit emisi karbon dari proyek-proyek seperti pelestarian hutan hujan, dengan target USD65 miliar hingga 2028. Mengutip Reuters, salah satu penasihat Prabowo dalam kebijakan iklim, Ferry Latuhihin, mengatakan nantinya akan ditujung regulator baru untuk aturan emisi karbon yang bertugas mengawasi upaya mencapai target emisi Indonesia di bawah perjanjian Paris.
Regulator tersebut kemudian akan membentuk "kendaraan misi khusus" yang akan mengelola dana hijau dan menjalankan proyek-proyek pengimbangan karbon. Proyek-proyek tersebut akan mencakup pelestarian hutan, reforestasi, serta penanaman kembali lahan gambut dan mangrove, untuk menghasilkan kredit karbon yang dapat dijual secara internasional.
Targetnya adalah untuk mengembangkan kebijakan tersebut hingga mencapai 1.000 triliun rupiah (USD65 miliar) pada 2028.
"Kita perlu memanfaatkan keunggulan komparatif Indonesia, yaitu alam," kata Latuhihin.
Skala dana yang diusulkan, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, memiliki potensi untuk membantu salah satu penghasil emisi terbesar di dunia dan rumah bagi hutan tropis terbesar ketiga di dunia mencapai tujuannya untuk netralitas karbon pada tahun 2060.
Namun, hal ini tentunya akan menghadapi tantangan besar, termasuk persaingan di pasar karbon global dan memastikan proyek-proyek tersebut dianggap kredibel.
Direktur pelaksana Energy Shift Institute Christina Ng, mengatakan bahwa ekosistem alami Indonesia yang luas menawarkan ruang untuk proyek offset karbon besar, tetapi target-target tersebut sangat ambisius dari segi finansial dan operasional. Energy Shift Institute sendiri adalah sebuah lembaga pemikir yang fokus pada transisi energi Asia.
Prabowo, yang akan dilantik pada 20 Oktober, telah berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen selama masa jabatannya yang lima tahun, dari 5 persen saat ini, termasuk melalui investasi dalam proyek-proyek hijau.
Latuhihin mengatakan bahwa proyek offset akan menciptakan peluang kerja besar dan dapat membantu mencapai target pertumbuhan.
Pemerintah yang akan datang bakal menyediakan modal awal, yang masih ditentukan, tetapi diharapkan dana tersebut akan berkembang dengan menjual kredit karbon di dalam negeri dan luar negeri serta membayar dividen kepada pemerintah setelah menjadi menguntungkan, katanya.
Mengumpulkan dana dalam entitas seperti itu akan memungkinkan Indonesia menjalankan proyek-proyek hijau berskala besar tanpa menggunakan anggaran pemerintah, kata Latuhihin.
Dia mengatakan bahwa standar internasional tentang verifikasi akan diikuti, dan teknologi akan diterapkan untuk memastikan seberapa banyak karbon dioksida (CO2) yang dihapus dari atmosfer oleh setiap proyek.
Target dan Tantangan
Ng mengatakan bahwa kredit karbon berbasis alam biasanya diperdagangkan antara USD5 hingga USD50 per metrik ton CO2 ekuivalen, tetapi harga rata-ratanya kurang dari USD10 per ton tahun lalu.
Bahkan pada harga USD50 per ton, mengumpulkan USD10 miliar per tahun - yang masih kurang dari yang dibutuhkan untuk mencapai target dana yang direncanakan dalam empat tahun ke depan - akan memerlukan penjualan 200 juta ton kredit karbon. Itu hampir mendekati total 239 juta ton penerbitan kredit karbon yang tercatat di pasar sukarela global pada puncaknya pada tahun 2021, kata Ng, menekankan tantangan untuk mencapai target dana tersebut.
Pada harga USD10 per ton, volume yang sama hanya akan menghasilkan USD2 miliar per tahun, menjadikan target USD65 miliar semakin jauh dari jangkauan.
"Mengingat lanskap kompetitif pasar karbon global, dengan negara-negara seperti Brasil dan negara-negara lain di Asia Tenggara juga menawarkan kredit berbasis alam, entitas tersebut perlu menunjukkan bahwa kredit mereka memenuhi standar tertinggi," katanya, mencatat bahwa catatan Indonesia telah ternoda oleh masalah tata kelola.
Tingkat deforestasi Indonesia telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sering melaporkan kebakaran hutan, sering kali dipicu oleh petani untuk membuka lahan bagi perkebunan.
Pemerintah yang akan datang akan mengadakan roadshow untuk mempromosikan proyek-proyek tersebut di luar negeri, berharap untuk bekerja sama dengan bank internasional utama dalam penjualan kredit karbon di pasar dengan harga karbon yang lebih tinggi, kata Latuhihin.
Peluncuran dana ekonomi hijau Indonesia merupakan langkah ambisius dengan potensi besar untuk mendukung tujuan lingkungan dan ekonomi negara. Namun, tantangan yang signifikan termasuk persaingan global, harga kredit karbon yang fluktuatif, dan kebutuhan untuk kredibilitas proyek. Keberhasilan akan bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan integritas kredit karbonnya, serta efektivitas pengelolaan dan transparansi proyek.(*)