KABARBURSA.COM - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp400,3 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
"Infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun," ujar Presiden Joko Widodo dalam pidatonya saat menyampaikan RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 Jakarta, Jumat 16 Agustus 2024.
Anggaran tersebut akan mencakup berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan, energi, serta kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Selama satu dekade terakhir, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah. Presiden Jokowi sering menekankan pentingnya infrastruktur dalam menekan biaya logistik dan menghubungkan berbagai wilayah. Upaya ini terlihat dalam peningkatan peringkat Indonesia di IMD World Competitiveness Ranking bidang infrastruktur, dari posisi 54 pada 2014 menjadi peringkat ke-27 saat ini.
Pemerintah menetapkan 204 proyek dan 13 program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Sejak 2016 hingga pertengahan 2023, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat telah menyelesaikan 190 PSN dengan nilai investasi mencapai Rp1.514 triliun.
PSN tersebar di 14 sektor, dengan konsentrasi terbesar pada sektor jalan (48 proyek), bendungan dan irigasi (56 proyek), kereta api (13 proyek), energi (17 proyek), pelabuhan (15 proyek), sanitasi dan air bersih (9 proyek), serta bandara (7 proyek).
Menurut laporan KPPIP Semester II-2023, sebaran proyek PSN masih didominasi oleh Jawa dan Sumatera. Di Jawa terdapat 79 proyek dengan nilai investasi Rp1.288,4 triliun, sementara di Sumatera terdapat 40 proyek dengan investasi Rp611,83 triliun.
Selain itu, Sulawesi memiliki 27 proyek dengan nilai Rp1.170,36 triliun, diikuti Bali dan Nusa Tenggara dengan 20 proyek senilai Rp58,6 triliun. Kalimantan memiliki 13 proyek dengan nilai Rp205,76 triliun, dan Maluku serta Papua dengan 17 proyek bernilai Rp945,16 triliun.
Di sektor transportasi, sejumlah proyek besar telah rampung, termasuk kereta api Makassar-Parepare, Kereta Api Express Soekarno-Hatta-Sudirman, MRT Jakarta, LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi, LRT Sumatera Selatan, serta pembangunan pelabuhan hub internasional di Kuala Tanjung, Bitung, dan Patimban.
Menaikkan Indeks Infrastruktur
“Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir telah banyak selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya, pembangunan 61 bendungan selama 2014-2024, di mana 43 bendungan telah selesai untuk menjamin ketersediaan air dan ketahanan pangan nasional. Tahun ini ada 13 bendungan lagi selesai, sisa 5 bendungan selesai awal 2025,” kata Abdul Muis di Jakarta, Kamis 1 Agustus 2024.
Dengan tambahan bendungan yang telah selesai, daerah irigasi premium bertambah sebesar 396 ribu hektar, tambahan air baku sebesar 52.000 liter/detik, dan potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 255 MW.
Khusus untuk daerah irigasi, telah dibangun bendungan dan jaringan irigasi baru seluas 1,18 juta hektar, serta direhabilitasi bendungan dan jaringan irigasi eksisting seluas 4,38 juta hektar (dari total 7,5 juta hektar sawah) pada 2014 hingga 2024.
“Sehingga dengan tambahan pasokan air dari bendungan baru, pembangunan irigasi baru serta rehabilitasi irigasi eksisting, indeks pertanaman meningkat dari sekitar 1,4 (2014) menjadi 2,5 (2024),” ujar Abdul Muis.
Untuk mendukung konektivitas guna menekan biaya logistik, pada kurun waktu 2014-2024 telah diselesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.700 km, sehingga total jalan tol operasional menjadi 3.480 km (sepanjang 780 km tol telah operasional dari 1978-2014).
Untuk jalan nasional, pada 2015-2024 dibangun 6.000 km jalan baru, terutama di Jalan Trans dan Perbatasan Papua, Kalimantan, NTT, dan Jalur Pantai Selatan Jawa.
Menurut Abdul Muis, Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur energi, transportasi, pertanian, permukiman, serta teknologi informasi dan komunikasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa infrastruktur adalah kunci bagi masuknya investasi ke Indonesia, karena memiliki dampak pada berbagai sektor dan berkaitan dengan konektivitas.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa berkat pembangunan infrastruktur, tingkat daya saing nasional meningkat dari peringkat 34 dunia ke peringkat 27 dunia.
Ia menegaskan bahwa jika konektivitas dan infrastruktur tidak baik, maka tidak akan ada investor yang mau masuk berinvestasi ke Indonesia.
Pagu Indikatif
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pagu indikatif Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp75,63 triliun. Angka tersebut terpangkas jauh dari kebutuhan pagu untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 yang diusulkan sebesar Rp212,58 triliun.
“Pagu indikatif tersebut masih jauh di bawah kebutuhan anggaran sebesar Rp212,57 triliun berdasarkan surat Kementerian PUPR tanggal 4 April tentang kebutuhan anggaran,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Kamis 6 Juni 2024.
Basuki mengungkapkan bahwa skenario ini mirip dengan situasi saat transisi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2015. Dia mengenang, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2013-2014, pagu indikatif untuk Kementerian PUPR berkisar antara Rp75-76 triliun.
“Tapi begitu Pak Jokowi masuk, anggaran itu melonjak menjadi Rp120 triliun. Skenarionya hampir sama. Nantinya, tim sinkronisasi akan bertemu Menteri Keuangan untuk memberikan ruang bagi pemerintah baru dalam menentukan prioritas,” jelasnya.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.