KABARBURSA.COM - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menyerukan agar pemerintah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara transparan sebelum mengeksekusi rencana ambisius pembangunan energi di Papua. Ia menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap izin lahan dan keterlibatan masyarakat adat Papua sebagai pemangku utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.
Dorongan ini muncul menyusul wacana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Papua sebagai wilayah swasembada energi, memaksimalkan potensi sumber daya lokal yang dikelola langsung oleh masyarakat setempat.
“Imbauan saya tegas: pembangunan energi harus selaras dengan keselamatan lingkungan dan keadilan sosial. Papua bukan laboratorium untuk eksperimen kebijakan. Sekali salah langkah, dampaknya bisa masif dan sulit dipulihkan,” ujar Johan di Jakarta, Selasa 23 Desember 2025.
Politisi Fraksi PKS ini menyoroti rencana penanaman kelapa sawit di Papua yang digadang-gadang sebagai salah satu solusi energi. Menurut Johan, pendekatan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari perspektif ekonomi atau ketahanan energi. Aspek ekologi, sosial, dan tata kelola lahan harus diuji secara cermat.
“Pelajaran dari bencana ekologis di Aceh dan Sumatra harus menjadi perhatian nasional. Sawit sendiri bukan tanaman yang salah, tetapi jika ditanam tanpa perencanaan ekologis ketat, tanpa menghormati daya dukung lingkungan dan hak masyarakat adat, risikonya sangat besar,” ujarnya.
Johan menekankan Papua memiliki karakter ekologis yang sangat sensitif, dengan hutan alam yang luas, wilayah adat yang kompleks, dan fungsi hidrologi yang lebih rentan dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Karena itu, menurut Johan, kebijakan penanaman sawit di Papua tidak dapat disamakan dengan pendekatan yang diterapkan di wilayah lain.
“Papua berbeda. Pembangunan harus berbasis kehati-hatian, ilmu pengetahuan, dan penghormatan penuh terhadap masyarakat adat,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana pemerintah menjadikan Papua sebagai wilayah swasembada energi, dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang dikelola masyarakat setempat. Kebijakan ini bertujuan menekan ketergantungan Papua terhadap pasokan BBM dari luar serta menurunkan harga energi agar lebih terjangkau.
Prabowo juga menekankan pemanfaatan energi terbarukan untuk wilayah terpencil di Papua, seperti tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil.
Selain itu, pengembangan tanaman penghasil bahan bakar seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong turut didorong sebagai bagian dari strategi swasembada energi nasional dalam lima tahun mendatang.(*)