KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan langkah-langkah efisiensi anggaran yang diambil Kementerian PKP sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Maruarar, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD, anggaran awal Kementerian PKP yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp5,274 triliun dipangkas menjadi Rp1,613 triliun.
"Menurut saya efisiensi ini tetap membuat kami semangat dan kreatif untuk tetap menjalankan program tiga juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi. Kami tetap berusaha, kita diminta Pak Prabowo untuk tetap optimis dengan situasi yang ada, tetap optimis," ujar Maruarar dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.
Ia menjelaskan bahwa efisiensi ini telah dilakukan secara bertahap. Awalnya, anggaran kementerian dipangkas dari Rp5,274 triliun menjadi Rp3,661 triliun, sebelum akhirnya ditetapkan pada angka Rp1,613 triliun.
Dari anggaran yang tersedia, Rp435,67 miliar dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen, sementara Rp1,177 triliun diperuntukkan bagi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. "Pembagian anggaran detailnya sudah ada. Kita bicarakan secara terbuka pemanfaatan anggarannya," kata Maruarar.
Dalam rapat tersebut, ia juga meminta persetujuan Komisi V DPR RI terkait rencana efisiensi di masing-masing Unit Eselon I. Hal ini diperlukan agar Kementerian PKP dapat mengajukan usulan pembintangan anggaran kepada Menteri Keuangan melalui Ditjen Anggaran paling lambat 14 Februari 2025.
Terkait evaluasi Program Perumahan Tahun Anggaran 2024—yang saat itu masih dikelola oleh Ditjen Perumahan dengan anggaran Rp14,68 triliun.
Maruarar menyampaikan bahwa dari target 139.489 unit rumah, realisasi pembangunan mencapai 138.566 unit atau 99,34 persen. Sementara itu, serapan anggaran mencapai Rp14,13 triliun atau 96,26 persen.
Untuk program Pembiayaan Perumahan 2024, dari anggaran Rp31,11 triliun, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp30,97 triliun atau 99,55 persen, dengan pembangunan rumah sebanyak 206.080 unit dari target 207.521 unit atau 99,31 persen.
Program Strategis Nasional
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merancang Program Strategis Nasional (PSN) untuk menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini bertujuan mempercepat pembangunan perumahan yang terjangkau.
Melalui PSN ini, pemerintah menargetkan pembangunan hingga 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota, dengan total mencakup 50 wilayah kabupaten/kota di Indonesia.
“Kalau satu kabupaten/kota PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu artinya totalnya bisa mencapai 1 juta unit,” kata Nusron di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2024.
Menurut Nusron, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan lahan sekitar 178 hektare di setiap kabupaten/kota, dengan alokasi rata-rata 60 meter persegi per unit rumah.
Ia menekankan bahwa PSN ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran serta mengantisipasi potensi spekulasi harga lahan.
“Biasanya, begitu diketahui akan ada pembangunan besar, harga tanah langsung melonjak akibat ulah spekulan. Dengan PSN, harga tanah harus sesuai appraisal, tidak boleh lebih mahal,” jelas Nusron.
Guna merealisasikan pekerjaan ini, pemerintah akan melibatkan sejumlah perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai mitra pelaksana konstruksi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungannya apa yang dikatakan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Dia mengaku, bersama Nusron telah menyampaikan konsep PSN tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Salah satu yang saya dan Pak Nusron sepakati adalah memperjuangkan PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar saat menghadiri perayaan HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.
Menurut Maruarar, program tersebut sedang dalam tahap finalisasi sebelum diajukan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“PSN ini bukan hanya proyek, tapi program yang diharapkan menjadi terobosan. Kami berharap dukungan agar proses ini segera rampung di Menko Perekonomian,” ujar Ara, panggilan akrab Menteri PKP ini.
Program PSN perumahan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk mendukung target pembangunan 3 juta unit rumah, yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.