KABARBURSA.COM - Total ekspor batu bara Indonesia mencatatkan angka signifikan sepanjang masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa ekspor batu bara mencapai 600 juta ton dalam periode tersebut.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, melaporkan produksi batu bara pada tahun 2015, saat awal kepemimpinan Jokowi, mencapai 461 juta ton. "Selama bapak memimpin dari 2015-2023, kita produksi mencapai 775 juta ton batu bara dan sekitar 500-600 juta ton kita ekspor, selebihnya dalam negeri," ujar Bahlil dalam acara IIGCE 2024, Rabu, 18 September 2024.
Selain batu bara, produksi nikel juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2015, produksi nikel hanya mencapai 10 juta ton, namun meningkat tajam menjadi 170 juta ton pada tahun 2023. Pertumbuhan produksi dan ekspor komoditas ini berdampak positif terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pada tahun 2015, PNBP tercatat sebesar Rp 118,7 triliun dan saat ini mencapai hampir Rp 300 triliun, mengalami kenaikan lebih dari 100 persen. "Total PNBP dari 2015-2023 sudah mencapai Rp1.670 triliun," jelas Bahlil.
Sementara itu, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menegaskan bahwa batu bara masih menjadi komoditas utama dalam menunjang ketahanan energi nasional, meskipun pemerintah sedang menggalakkan transisi energi bersih.
Ketua Umum Perhapi, Rizal Kasli, mengatakan cadangan batu bara Indonesia masih melimpah dan dapat bertahan hingga 150 tahun ke depan. "Cadangan batu bara kita cukup luar biasa, bisa bertahan sampai 150 tahun. Ini anugerah Tuhan pada kita semua, pada negara kita yang harus kita manfaatkan," ujar Rizal dalam seminar di Jiexpo Jakarta.
Rizal menambahkan, pemerintah perlu belajar dari langkah China yang tengah gencar melakukan transisi energi namun tetap mempertahankan operasi penambangan batu bara untuk menjamin ketahanan energi. Dengan demikian, indeks trilema energi dapat ditingkatkan, yang berarti implementasi energi di Indonesia akan berjalan seimbang antara ketahanan energi, pemerataan energi, dan kelestarian lingkungan.
Produksi 1 Miliar Ton
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan target ambisius untuk produksi batu bara nasional pada tahun 2024, yakni hampir mencapai 1 miliar ton. Rencana produksi batu bara 1 miliar ton ini disampaikan oleh Plt Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Bambang Suswantono, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR, Maret 2024 lalu.
Pemerintah menyetujui 587 dari 883 permohonan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang diajukan sektor batu bara. Dengan persetujuan ini, produksi batu bara dalam tiga tahun mendatang diproyeksikan mencapai 922,14 juta ton pada 2024, 917,16 juta ton di 2025, dan 902,97 juta ton pada 2026.
Menteri ESDM saat itu, Arifin Tasrif–sebelum diganti Bahlil Lahadalia– menegaskan peningkatan produksi ini dipicu oleh melonjaknya permintaan pasar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. “Kenaikan permintaan terutama dari proyek-proyek pembangkit 35 GW yang masih berlangsung, serta gangguan pada pasokan energi alternatif,” ujarnya dalam konferensi pers Januari 2024. Selain itu, pencapaian target domestic market obligation (DMO) yang mencapai 213 juta ton, atau 121 persen dari target, turut mendorong peningkatan produksi batu bara sepanjang tahun 2023.
Meskipun produksi batu bara terus mengalami kenaikan, ada tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah. Beberapa kalangan, termasuk Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik, Salamudin Daeng, mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat memastikan peningkatan produksi ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara, terutama dalam hal pendapatan.
Potensi Pendapatan Fantastis dari Batu Bara
Salamudin mengungkapkan, produksi batu bara sebesar 1 miliar ton berpotensi mendatangkan pendapatan yang sangat besar bagi pemerintah. Dengan harga acuan batu bara (HBA) sebesar USD125,85 per ton, potensi nilai jual dari 1 miliar ton tersebut bisa mencapai USD125,85 miliar, atau setara dengan sekitar Rp2.000 triliun jika dikalikan dengan kurs Rp15.500 per dolar.
Namun, ia juga menekankan pentingnya pemerintah mengelola potensi ini dengan hati-hati, terutama mengingat tantangan dalam memastikan penerimaan negara. “Dengan hasil penjualan batu bara sebanyak 1 miliar ton, pemerintah akan memperoleh sedikitnya 28 persen dari nilai penjualan, atau sekitar Rp560 triliun,” ujar Salamudin dalam keterangannya kepada KabarBursa, Kamis, 12 September 2024.
Pemerintah memang memiliki ketentuan yang jelas terkait pembagian hasil dari penjualan batu bara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak di sektor tambang, penerimaan negara dari batu bara dikenakan tarif bervariasi tergantung harga jualnya. Tarif tertinggi sebesar 28 persen diterapkan untuk harga batu bara yang di atas atau sama dengan USD100 per ton.
Namun, Salamudin mengingatkan potensi besar ini bisa saja tergerus jika tidak ada pengawasan yang ketat. Menurutnya, ada kecenderungan pengusaha batu bara untuk melaporkan harga jual yang lebih rendah, terutama untuk ekspor, guna menghindari tarif pajak yang lebih tinggi. “Jika pengusaha melaporkan menjual batubara seharga 40 dolar per ton, maka pemerintahan Prabowo Gibran dapatnya seupil,” kata Salamudin.(*)