KABARBURSA.COM – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengapresiasi kepercayaan Pemerintah dalam penempatan dana sebesar Rp55 triliun.
Dana segar yang diperoleh BRI tersebut diharapkan mampu memperkuat likuiditas sekaligus mempercepat pembiayaan ke segmen UMKM, fokus utama bisnis perseroan, serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Sebelumnya, pada Jumat, 12 September lalu, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI menempatkan dana total Rp200 triliun di lima bank pelat merah untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Alokasinya adalah Rp55 triliun untuk BRI, Mandiri, dan BNI, Rp25 triliun untuk BTN, serta Rp10 triliun untuk BSI.
Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyambut positif kebijakan pemerintah yang ingin memperkuat sektor perbankan dalam negeri tersebut.
“Penempatan dana ini menjadi bukti nyata dukungan pemerintah kepada perbankan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. BRI akan memastikan pembiayaan terus mengalir ke sektor riil, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia termasuk program prioritas Pemerintah,” jelasnya.
Hery menambahkan, pembiayaan akan disalurkan secara bijak dengan penerapan manajemen risiko yang ketat.
Kredit UMKM Dominasi Portofolio
Menurut data yang diungkapkan BRI, hingga akhir Triwulan II (April hingga Juni) 2025, penyaluran kredit BRI tumbuh sebesar 6,0 persen secara tahunan (YoY) menjadi Rp1.416,6 triliun.
Dari jumlah itu, kredit UMKM BRI tercatat mencapai Rp1.137,84 triliun atau setara 80,32 persen dari total portofolio pembiayaan BRI.
Di samping pembiayaan, BRI juga mendorong penguatan ekonomi akar rumput melalui Holding Ultra Mikro (UMi) bersama Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM).
Holding ini telah menjangkau 34,7 juta debitur aktif serta mengelola 126 juta rekening simpanan mikro, sehingga berperan penting dalam mempercepat inklusi keuangan nasional.
BRI Dorong UMKM Sejahtera
BRI tercatat telah membina 4.625 Desa BRILian, mengembangkan 41.217 klaster usaha lewat program KlasterkuHidupku, serta mendukung digitalisasi UMKM melalui platform LinkUMKM yang sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 12,9 juta pelaku usaha UMKM.
Selain itu, sepanjang tahun ini atau Januari hingga Agustus 2025, BRI mampu menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp114,28 triliun kepada 2,5 juta debitur, termasuk UMKM yang menjadi pemasok dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka ini setara dengan 65,31 persen dari alokasi KUR BRI 2025 sebesar Rp175 triliun.
Dukung Program Perumahan & Koperasi Desa
Di sektor perumahan, per Agustus 2025 BRI telah menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp14,21 triliun kepada 103.807 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia. Terbaru, BRI juga berkomitmen mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
“Fokus kami adalah menyalurkan pembiayaan kepada segmen UMKM dan program prioritas pemerintah yang memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi," imbuh Hery.
Ia menambahkan, BRI optimistis dapat terus mengembangkan akses pembiayaan ke lebih banyak nasabah di Tanah Air.
"Dengan jaringan dan kapabilitas yang dimiliki BRI, kami optimistis dapat memperluas akses pembiayaan hingga ke pelosok negeri sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Hery.
Kerja Sama BRI dengan Dukcapil
BRI kian serius memanfaatkan integrasi data kependudukan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Terobosan BRI dan Dukcapil ini terbukti menjadi motor efisiensi operasional, mempercepat layanan, sekaligus memperkuat kepercayaan nasabah.
Direktur Operations BRI, Hakim Putratama mengatakan, kolaborasi BRI dan Dukcapil menghasilkan banyak aspek positif, salah satunya pencairan kredit mikro mencapai triliunan rupiah.
“Melalui kerja sama strategis dengan Dukcapil, BRI mampu memaksimalkan proses verifikasi dan mengelola risiko, sehingga pencairan kredit mikro bisa mencapai Rp1 triliun per hari. Akses data yang luas dan akurat tersebut memungkinkan kami memberikan layanan yang jauh lebih cepat, efisien, dan aman bagi nasabah,” ujar Hakim dalam acara Satu Data Untuk Semua: Summit Data Kependudukan Semester I 2025, dikutip dari rilis resmi, Senin 15 September.
Akses Data 500 Ribu Kali Sehari
Sebagai bank dengan basis nasabah terbesar di Indonesia, BRI tercatat melakukan sekitar 500 ribu kali akses ke sistem Dukcapil setiap hari untuk memproses data nasabah maupun calon nasabah.
Sebelum adanya integrasi, proses verifikasi data membutuhkan waktu berjam-jam, bahkan kerap menurunkan kualitas layanan. Kini, sistem yang terhubung langsung ke database kependudukan nasional membuat proses menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.
“Jika akses ini tidak ada, mustahil bagi BRI mencairkan kredit mikro senilai Rp1 triliun per hari. Dampaknya bukan hanya bagi BRI, tetapi juga bagi program-program pemerintah yang kami jalankan, termasuk penyaluran Bansos dan KUR,” tambah Hakim.
Fondasi Layanan Digital BRI
Hakim menekankan bahwa di era digital, data merupakan aset strategis. Pihak yang unggul dalam teknologi informasi dan penguasaan data akan menjadi pemenang masa depan.
Konsep single identity berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi fondasi BRI dalam menghadirkan layanan perbankan modern. Integrasi ini memungkinkan verifikasi data secara real time, meningkatkan akurasi penilaian risiko kredit, serta memberikan layanan yang lebih personal sesuai kebutuhan nasabah.
“Kami tidak hanya mengandalkan data dari Dukcapil, tetapi juga mengombinasikannya dengan perilaku nasabah seperti pola transaksi, preferensi belanja, hingga kebiasaan konsumsi. Pendekatan ini membuat BRI dapat menghadirkan solusi keuangan yang lebih relevan dan tepat sasaran,” jelas Hakim.
Untuk menjaga implementasi integrasi data tetap sesuai regulasi, bank dengan kode saham BBRI ini terus menjalin komunikasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dukcapil.
“Kami senantiasa memastikan pemanfaatan data dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan privasi nasabah. Sinergi dengan regulator menjadi kunci untuk menghadirkan ekosistem layanan perbankan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Hakim. (info/bks/*)