Bulog Diharapkan Serap Lebih dari 10 Persen Produksi Padi Lokal

KABARBURSA.COM - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono berharap Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dapat menyerap lebih dari 10 persen dari total produksi padi pada tahun 2025. Harapan ini disampaikan karena pemerintah optimistis bahwa produksi padi tahun depan akan mengalami peningkatan yang signifikan.

Sudaryono menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi padi, antara lain dengan memastikan ketersediaan pupuk, benih, dan irigasi.

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sawah tadah hujan juga menjadi bagian dari strategi untuk mendukung peningkatan hasil pertanian.

“Saya yakin, produksi kita akan naik tahun depan. Namun, fungsi penyerapan harus digerakkan. Karena itu, saya berharap Bulog dapat melakukan penyerapan secara maksimal,” ujar Sudaryono dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu, 1 Desember 2024.

Menurutnya, potensi kenaikan produksi padi sangat besar, terutama dengan adanya sinergi antara berbagai pihak terkait, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

“Dengan sinergi yang kuat, saya yakin lebih dari 10 persen produksi padi dapat diserap oleh Bulog. Kementan berharap ada satu komando dalam hal ini, di mana pupuk disediakan oleh PT Pupuk Indonesia, benih oleh Sang Hyang Seri, dan dibantu oleh ID Food,” ujarnya.

Sudaryono menekankan bahwa untuk mencapai swasembada pangan, peningkatan produksi menjadi kunci utama. Kerja sama yang erat antara semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan komponen dasar produksi, seperti benih, pupuk, air, dan off takers (badan yang menyerap hasil panen).

“Swasembada pangan kuncinya adalah peningkatan produksi. Ada empat hal yang sangat krusial dalam hal ini: bibit, pupuk, air, dan off takers. Jangan sampai meskipun pupuk sudah tersedia, namun penyerapan hasil panen kurang,” tegas Sudaryono.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya peran Bulog dalam mendukung program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah.

Menurut Zulkifli, peran Bulog akan semakin besar, terutama jika badan ini langsung berada di bawah kewenangan Presiden.

“Semua langkah ini dilakukan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, yang merupakan program unggulan yang disampaikan oleh Presiden. Sebagai negara besar, kita harus mampu berdaulat di bidang pangan,” ungkap Zulkifli.

Bulog akan di Bawah Kendali Presiden

Beberapa waktu lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan mendukung rencana transformasi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menjadi lembaga tersendiri yang tidak lagi berstatus sebagai BUMN.

Menurut Erick, perubahan tersebut merupakan langkah strategis yang sejalan dengan komitmen pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah mendengar kabar tentang pembahasan transformasi Bulog yang saat ini tengah diproses di DPR RI.

“Saya mendengar bahwa ada komisi di DPR yang tengah membahas rencana ini, dan saya setuju dengan usulan tersebut,” kata Erick Erick usai menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Jakarta, Kamis, 7 November 2024.

Menurutnya, keputusan untuk menjadikan Bulog sebagai lembaga yang lebih mandiri sangatlah tepat. Ini merupakan bagian dari upaya untuk menjalankan program besar yang telah digagas oleh Presiden Prabowo, yakni swasembada pangan.

Erick menekankan pentingnya memiliki badan yang dapat mengelola sektor pangan secara lebih efektif, apalagi terkait dengan operasional yang mencakup skala nasional. Tanpa adanya lembaga yang mampu mengoperasikan kebijakan pangan secara luas dan terintegrasi, sulit bagi Indonesia untuk mencapai target swasembada pangan.

“Jika kita berbicara tentang swasembada pangan, tentu kita membutuhkan lembaga yang bisa melakukan operasi massal. Tidak mungkin program besar seperti itu bisa berjalan tanpa adanya lembaga yang memiliki kapasitas untuk melaksanakannya,” jelas Erick.

Pernyataan ini merujuk pada tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasar. Salah satu contoh yang ia sebutkan adalah ketika petani mengeluhkan harga pangan yang rendah, sementara di sisi lain, ketika harga pangan naik, tidak ada upaya yang cukup untuk memberikan solusi konkret.

Erick menilai, dalam situasi seperti ini, Bulog memiliki peran yang krusial untuk menjaga keseimbangan harga.

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa Bulog seharusnya menjadi lembaga yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang seringkali memberatkan para petani maupun konsumen.

Sebagai contoh, ketika harga pangan mengalami lonjakan, petani seharusnya bisa mendapatkan manfaat lebih dari harga yang lebih tinggi, tetapi hal tersebut sering kali tidak terjadi.

Menurut Erick, Bulog harus memiliki kemampuan untuk menjaga “ekuilibrium” harga pangan, baik yang melibatkan stabilitas pasokan maupun kontrol terhadap harga agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Equilibrium atau keseimbangan harga pangan ini harus dijaga oleh Bulog, yang memiliki kemampuan untuk mengatur fluktuasi harga yang selama ini menjadi masalah,” tuturnya. (*)