KABARBURSA.COM – Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini berada di bawah pengelolaan Danantara.
Menurutnya, peran DPR dalam hal ini sangat strategis untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMN tetap mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam segala aspek operasionalnya.
Amin Ak menjelaskan bahwa dalam kerangka hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, DPR memiliki peran pengawasan yang penting melalui alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN.
Salah satu instrumen yang digunakan dalam pengawasan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana pemerintah yang disalurkan kepada BUMN, seperti penyertaan modal negara, dan bukan terkait aktivitas bisnis BUMN itu sendiri.
“Walaupun pengelolaan BUMN di bawah Danantara mengalami perubahan struktural, peran DPR tetap sangat vital. Komisi VI DPR memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan berorientasi pada kepentingan nasional,” ujar Amin Ak kepada KabarBursa.com di Jakarta, Sabtu, 29 Maret 2025.
Sebagai salah satu bagian dari Komisi VI, Amin menekankan pentingnya pengawasan yang dilakukan melalui tiga fungsi utama DPR: legislasi, pengawasan, dan penyeimbangan kewenangan. Fungsi-fungsi tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa pengelolaan BUMN dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian negara, sekaligus memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Lebih lanjut, Amin Ak menambahkan bahwa pengawasan DPR akan fokus pada beberapa aspek, antara lain transparansi dalam penggunaan dana negara, akuntabilitas dalam laporan keuangan, dan dampak positif yang ditimbulkan oleh BUMN terhadap ekonomi dan masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, tugas kami adalah memastikan bahwa BUMN yang dikelola oleh Danantara benar-benar bekerja untuk kepentingan publik, bukan hanya untuk kepentingan perusahaan semata. Itu sebabnya, kami akan terus memastikan agar pengelolaan BUMN tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegas Amin.
Dalam beberapa kesempatan, Amin juga mengingatkan pentingnya evaluasi kinerja berkala terhadap BUMN yang berada di bawah Danantara, untuk menghindari potensi penyalahgunaan dana negara dan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
DPR Terus Bersinergi dengan Pemerintah dan Stakeholder Lain
Amin mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR juga akan terus bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai stakeholder lainnya, untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap BUMN berjalan maksimal. Sinergi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat daya saing BUMN di tingkat global.
“Keberhasilan BUMN yang dikelola Danantara bukan hanya menguntungkan bagi negara, tetapi juga berdampak langsung kepada rakyat. Oleh karena itu, pengawasan yang kuat dari DPR harus berjalan beriringan dengan peran aktif dari pemerintah dan seluruh pihak terkait,” tutup Amin Ak.
Dengan pengawasan yang ketat dan kolaborasi yang baik antara DPR, pemerintah, dan berbagai stakeholder lainnya, diharapkan BUMN yang berada di bawah pengelolaan Danantara dapat berkontribusi lebih besar dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan mendukung kesejahteraan masyarakat.
Lembaga Audit Independen
Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Bakhrul Fikri, menilai pengawasan terhadap Danantara tidak bisa hanya mengandalkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, perlu ada lembaga audit independen untuk memastikan akuntabilitas holding investasi tersebut.
“BPK dan KPK masuk dalam struktur pengawasan, sehingga ada potensi bias. Maka, harus ada lembaga independen dari luar yang mengawasi kinerja Danantara,” ujar Bakhrul kepada kabarbursa.com di Jakarta, Jumat, 28 Maret 2025.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran publik, termasuk media, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, dalam melakukan pengawasan. “Sebagai pengelola Sovereign Wealth Fund, Danantara wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan yang detail, terutama terkait keuangan dan kinerja masing-masing BUMN di bawahnya,” tambahnya.
Bakhrul juga menyoroti skema inbreng yang digunakan dalam pembentukan Danantara. Menurutnya, pengalihan kepemilikan saham BUMN strategis ke satu entitas dapat menyulitkan pemantauan publik.
“Semua BUMN strategis kini berada di bawah satu holding yang tidak tunduk langsung pada mekanisme politik, seperti pengawasan DPR terhadap aksi korporasi besar. Ini memang meningkatkan fleksibilitas bisnis, tetapi juga membuka celah tata kelola yang kurang transparan,” jelasnya.
Ia menilai, tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko kebijakan strategis di sektor perbankan, energi, dan infrastruktur lebih banyak ditentukan oleh manajemen Danantara tanpa keterlibatan DPR.
Ia juga mengingatkan bahwa banyak BUMN yang selama ini bermasalah dan merugi. Dengan masuknya seluruh BUMN ke dalam satu holding, ada kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan sehat akan menanggung beban perusahaan yang sedang sakit.
“Banyak BUMN yang kondisinya sudah sakit-sakitan selama lebih dari satu dekade. Jika disatukan dengan BUMN kategori blue chip, ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan aset negara,” ujarnya.
Pengawasan DPR Berpotensi Melemah
Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Bakhrul Fikri, menyoroti dampak pembentukan holding Danantara terhadap mekanisme pengawasan DPR.
Menurutnya, pengalihan kepemilikan saham BUMN strategis ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai induk holding berisiko melemahkan fungsi kontrol parlemen terhadap aset negara.
“Dari sisi kebijakan publik dan good governance, langkah ini bisa mengurangi peran DPR dalam mengawasi BUMN strategis. Sebelumnya, pengawasan bisa dilakukan secara langsung melalui Kementerian BUMN, namun sekarang mekanismenya menjadi lebih tidak langsung atau indirect,” ujar Bakhrul kepada Kabarbursa.com, di Jakarta, Jumat, 28 Maret 2025.