KABARBURSA.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah resmi membentuk tim khusus guna mengawal pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero). Langkah ini diambil demi memangkas biaya operasional (OPEX) perseroan guna menyelamatkan keuangan negara.
Bahlil menjelaskan, pembentukan tim lintas instansi ini telah mendapatkan restu langsung dari Presiden Prabowo. Nantinya, tim tersebut akan diisi oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) ESDM, Inspektorat Jenderal ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta internal PLN.
"Kami meminta izin sama Bapak Presiden, dan Alhamdulillah Bapak Presiden membentuk tim. Supaya apa? Kita ingin tahu agar tidak ada masalah di teknis," ujar Bahlil dalam keterangannya, dikutip Jumat, 19 Juni 2026.
Menurut Bahlil, kehadiran negara dalam pengawasan pasokan energi primer ini sangat krusial. Pasalnya, PLN merupakan badan usaha yang mendapatkan subsidi batu bara dan gas melalui skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di sektor hulu, serta menerima kompensasi dan subsidi dari negara di sektor hilir.
Jika manajemen pasokan tidak diawasi secara presisi, kata Bahlil, potensi pembengkakan biaya operasional (cost) sangat besar. Hal ini dinilai berbahaya karena margin PLN dihitung sebesar 7 persen dari nilai OPEX.
"Semakin tinggi OPEX-nya, itu semakin membebani keuangan negara. Nah, dalam rangka meminimalisir OPEX-nya, maka negara harus hadir dengan dilakukan pengawasan yang profesional," tegas Bahlil.
Selain masalah efisiensi biaya, tim khusus ini dibentuk untuk memastikan setiap penugasan alokasi batu bara yang diterbitkan Kementerian ESDM benar-benar dieksekusi hingga sampai ke pembangkit listrik (power plant). Bahlil tidak ingin rantai pasok terhambat hanya karena masalah koordinasi di lapangan.
Terkait kesiapan pasokan batu bara tahun ini, Bahlil menegaskan kondisi pemenuhan batu bara untuk PLN relatif aman. Dari total kebutuhan pembangkit PLN yang mencapai 154 juta ton pada tahun 2026, mayoritas sudah berhasil diamankan melalui kontrak jangka panjang.
"Secara overall tadi dibahas tidak ada masalah. Dari total kebutuhan 154 juta ton PLN pada tahun 2026, PLN sudah melakukan kontrak 134 juta ton. Jadi tinggal kurang lebih sekitar 20 juta ton yang belum," pungkasnya. (*)