KABARBURSA.COM - Alokasi dana untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, peningkatan dana ini harus diimbangi dengan hasil yang optimal dalam kepemilikan rumah oleh MBR.
Pengamat Next Policy Dwi Raihan menilai data dari laman BP Tapera per Agustus 2024, mayoritas penerima FLPP adalah pekerja swasta, yang mencapai 77,29 persen. Ini menunjukkan bahwa distribusi FLPP masih belum sepenuhnya optimal.
"FLPP sangat diperlukan bagi MBR karena terdapat backlog perumahan sebanyak 9.9 juta unit per 2023. Dimana 83,4 persen merupakan MBR. Ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kebutuhan perumahan dan pasokan yang tersedia," ujar Dwi kepada Kabar Bursa di Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024.
Apabila dikelola dengan baik, FLPP dapat memberikan dampak positif jangka panjang baik bagi MBR maupun perekonomian secara keseluruhan. Untuk MBR, FLPP berpotensi meningkatkan kepemilikan rumah dan menyediakan hunian yang layak.
"Bagi perekonomian, FLPP dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi langsung terhadap PDB," jelasnya.
"Penciptaan lapangan kerja, hingga mendorong investasi dan infrastruktur seperti pembangunan pusat perbelanjaan, sekolah, rumah sakit dan lain-lain," tambahnya.
Untuk menilai efektivitas program ini, beberapa indikator perlu diperhatikan, antara lain penyerapan MBR—seberapa banyak MBR yang memanfaatkan subsidi untuk kepemilikan rumah, ketersediaan dan lokasi rumah—apakah rumah yang tersedia memenuhi permintaan dan lokasi sesuai kebutuhan MBR, serta minat perbankan dalam pembiayaan FLPP.
Lanjutnya Dwi menungkap beberapa tantangan yang perlu diatasi mencakup memastikan bahwa FLPP tepat sasaran, tata kelola yang baik dan transparan, serta kebijakan yang berkelanjutan.
Selain itu, risiko-risiko seperti hunian tak berpenghuni, penyalahgunaan subsidi, dan kesalahan manajemen perlu diperhatikan.
Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin untuk memastikan bahwa hunian yang tersedia memenuhi standar kelayakan, birokrasi berjalan lancar, dan subsidi diberikan sesuai kebutuhan.
"Penting juga untuk mempertimbangkan pendapatan dan daya beli MBR di setiap daerah agar subsidi FLPP dapat lebih efektif dalam menjembatani kesenjangan perumahan di Indonesia," tukasnya.
FLPP Ditambah Ini Sektor Yang Terdampak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menambah kuota pembiayaan rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 200.000 unit. lalu sektor apa saja yang memberikan dampak signifikan pada pembangunan tersebut?
Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengungkap program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diperkirakan akan memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor ekonomi, terutama di sektor konstruksi. Ia menjelaskan bahwa pengembangan FLPP akan mempengaruhi sejumlah sektor secara luas.
“ketika FLPP dibangun maka sektor-sektor yang terpengaruh apa saja, tentu saja sektor konstruksi, kemudian sektor perdagangan, karena juga terkait dengan bahan baku daripada pembangun perumahan tersebut,” kata Tauhid kepada Kabar Bursa di Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024.
Ia menambahkan, sektor konstruksi secara langsung terlibat dalam pembangunan perumahan, sementara sektor perdagangan terhubung melalui penyediaan bahan baku. Industri bahan bangunan juga akan mendapatkan dorongan karena meningkatnya permintaan.
Lebih lanjut, Tauhid menjelaskan, bahwa sektor jasa keuangan juga akan terkena dampak karena FLPP memfasilitasi peminjaman atau kredit dalam sektor perumahan.
“Sektor jasa keuangan memainkan peran penting dalam mendukung pembiayaan melalui kredit, yang mempengaruhi keseluruhan ekonomi. Dengan adanya FLPP, kita mengharapkan adanya dorongan positif bagi sektor-sektor tersebut,” jelasnya.
Namun, Budi juga menambahkan, bahwa pengaruh konkret dari FLPP masih perlu dihitung secara mendalam. “Kami belum menghitung secara pasti berapa besar dampak ekonomi dari alokasi FLPP, seperti berapa triliun yang dikucurkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika tren menunjukkan hasil yang positif, ini akan menjadi hal yang sangat baik,” kata Tauhid.
Sementara itu, Tauhid mengungkapkan keyakinannya bahwa dampak positif dari FLPP akan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat sektor-sektor terkait.
“Jadi kalau misalnya katakanlah FLPP dikucurkan persekian triliun, multipiris, berapa besar kepertumbuhan, nah itu yang saya kira kalau trend katakanlah ternyata positif,” imbuhnya.
Kuota FLPP Ditambah
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2024 ditambah sebanyak 34.000 unit.
“Kuota FLPP untuk unit rumahnya dari 166.000 unit ditambah 34.000 unit. Dengan begitu tambahan anggarannya Rp4,3 triliun,” kata Menteri Basuki di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.
Penambahan kuota ini, kata Basuki, karena masih banyak masyarakat yang meminati bantuan pembiayaan perumahan FLPP untuk tahun ini.
“Jadi yang tambahan 34.000 unit itu karena kuota FLPP 2024 sebanyak 166.000 unit sudah habis. Jadi memang peminatnya masih banyak, jadi ditambah 34.000, karena yang 166.000 habis,” tuturnya.
Sebagai informasi, Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan FLPP sebesar Rp13,72 triliun tahun 2024 untuk 166.000 unit rumah.
Pemerintah, melalui Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana Rp0,68 triliun untuk 166.000 unit Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan dana peserta tabungan perumahan rakyat untuk Pembiayaan Tapera sebesar Rp0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah.
Pada 2023, pemerintah telah menyalurkan Rp26,3 triliun dana FLPP untuk 229.000 unit rumah, Rp895 miliar untuk penyaluran 220.000 unit SBUM, Rp52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit Bantuan Biaya Administrasi, dan Rp1,09 triliun dana peserta Tapera untuk penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera.
FLPP merupakan salah satu program di sektor perumahan yang memungkinkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah dengan bunga yang lebih ringan, yaitu 5 persen fixed rate selama tenor berjalan.
Terkait dengan kuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tidak menyebutkan berapa kuota yang diajukan Kementerian PUPR untuk program tersebut di 2025. Hanya saja, dia mengatakan kuota di tahun berikutnya akan lebih tinggi bila dibandingkan 2024.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.