KABARBURSA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong PT Pertamina (Persero) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dijual di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia. Hal itu dianggap penting untuk memastikan kualitas BBM sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menuturkan, kualitas BBM yang baik tidak hanya berdampak pada efisiensi kendaraan, tetapi juga berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih bersih dan penghematan ekonomi masyarakat.
“Oleh karena itu, Pertamina harus memastikan bahwa seluruh SPBU, baik yang dikelola langsung maupun yang bermitra, mematuhi standar kualitas BBM yang berlaku,” ujar Amin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 27 November 2024.
Amin menegaskan, pengawasan kualitas BBM merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konsumen. Ia pun berharap, audit yang hendak dilakukan dapat mendeteksi adanya potensi penyimpangan, seperti campuran bahan yang tidak sesuai standar atau praktik curang lainnya.
“Kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina sangat tinggi. Namun, kepercayaan itu harus terus dijaga dengan memastikan produk BBM yang dijual benar-benar berkualitas,” ungkapnya.
Amin menilai, audit berkala adalah langkah strategis untuk menjaga reputasi Pertamina sebagai BUMN energi yang terpercaya. Kasus kerusakan sejumlah mesin kendaraan yang mengkonsumsi BBM jenis Pertamax berpotensi merusak kepercayaan konsumen.
Menurutnya, kasus-kasus tersebut dapat mengganggu kampanye pemerintah agar masyarakat beralih menggunakan Pertamax untuk mengurangi penggunaan BBM bersubsidi. “Jangan sampai, animo masyarakat untuk beralih dari BBM bersubsidi ke Pertamaz, dirusak oleh oknum yang mencari keuntungan sesaat dengan memanipulasi kualitas BBM,” tegasnya.
Selain audit internal, Amin juga mendorong Pertamina untuk berkolaborasi dengan regulator terkait, seperti Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dalam memastikan standar operasional di lapangan terpenuhi. Ia juga mengingatkan bahwa kemitraan dengan SPBU swasta tidak boleh menjadi celah bagi penurunan kualitas layanan.
“Kami di Komisi VI akan terus memantau proses ini. Kami ingin memastikan bahwa BBM yang digunakan masyarakat sesuai dengan klaim produk yang tertera di SPBU, baik dari sisi oktan, efisiensi, maupun dampak lingkungan,” tegasnya.
Lebih jauh, Amin juga mendorong Pertamina untuk menggandeng Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melindungi hak masyarakat sebagai konsumen. Ia berharap, langkah audit ini dapat menjadi rutinitas yang diterapkan tidak hanya oleh Pertamina, tetapi juga oleh semua pelaku industri energi di Indonesia.
“BBM adalah kebutuhan strategis masyarakat. Standar tinggi harus diterapkan agar kita tidak hanya memberikan pelayanan terbaik tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan sektor energi nasional,” tutupnya.
Polusi Udara dan Urgensi BBM Berkualitas
Beberapa waktu lalu, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengungkap, target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8 persen terancam gagal lantaran polusi udara di Indonesia masih sangat besar. Adapun polusi udara ini berdampak langsung pada perekonomian karena penyakit yang diderita publik.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengungkap, kerugian ekonomi akibat polusi udara dapat mengurangi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Mengutip laporan Bank Dunia, dampak polusi udara mengurangi PDB hingga USD220 milar.
“Kerugian yang ditimbulkan oleh polusi udara juga sangat besar. Berdasarkan laporan Bank Dunia, polusi udara di Indonesia dapat mengurangi PDB negara ini sekitar USD220 miliar atau sekitar 6,6 persen per tahunnya. Ini dari angka PDB tahun 2019,” ungkap Fabby dalam acara Diskusi Laporan: Analisis Dampak Kebijakan Pengetatan Standar Kualitas BBM pada Aspek Lingkungan, Kesehatan, dan Ekonomi, Selasa, 19 November 2024.
Ia menuturkan, dampak polusi yang ditanggung masyarakat mencakup biaya perawatan kesehatan, kerugian produktivitas, hingga rusaknya lingkungan yang berpengaruh terhadap sektor pariwisata dan pertanian. Karenanya, Fabby menilai polusi udara merugikan Indonesia, baik dari segi kualitas hidup maupun ekonomi.
“Tentunya kalau Presiden Pak Bowo ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen musuh utama kita adalah polusi udara. Tanpa mengurus polusi udara saya tidak yakin pertumbuhan 8 persen itu bisa terjadi,” tegasnya.
Di Indonesia sendiri, tutur Fabby, kematian akibat polusi udara sebesar 60 ribu jiwa setiap tahunnya menurut data World Health Organization (WHO). Ia menuturkan, 27 persen kematian yang terjadi akibat stroke dan penyakit kardiovaskular penyebab serangan jantung. Menurutnya, penyakit-penyakit tersebut bersumber dari tingginya polusi di Indonesia.
“Ini adalah angka yang sangat besar sehingga bisa kita pahami bahwa ini adalah persoalan yang sangat serius. Selain korban jiwa, polusi udara juga mengarah pada peningkatan biaya perawatan kesehatan yang sangat tinggi,” ujar Fabby.
“polusi udara juga menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja karena banyak orang yang sakit dan tidak dapat bekerja. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, di mana polusi udara sudah mencapai tingkat yang sangat berbahaya masyarakat terpaksa menghabiskan waktu lebih banyak di dalam rumah atau tinggal di rumah sakit,” tambahnya.
Salah satu langkah strategis untuk mengurangi polusi udara, tutur Fabby, pemerintah harus segera memperbaiki kualitas bahan bakar minyak yang digunakan oleh kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) dan industri. Sementara saat ini, kualitas BBM di indonesia sendiri masih jauh dari standar internasional yang ditetapkan negara maju.
“Bahan bakar diesel di Indonesia misalnya, mengandung sulfur hingga 3.500 ppm. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan standar Euro 4 yang hanya membatasi sulfur ada 50 ppm. Zat-zat berbahaya seperti sulfur, benzena, dan toluena yang terkandung dalam bahan bakar ini sangat berkontribusi pada polusi udara dan berdampak pada kesehatan manusia,” ungkapnya.
Untuk itu, kata Fabby, salah satu solusi yang paling efektif adalah dengan meningkatkan kualitas bahan bakar, khususnya menurunkan kandungan sulfur dalam diesel dan mengurangi bahan-bahan kimia berbahaya dalam bensin. Jika bercermin pada standar kualitas bahan bakar yang lebih baik, pemerintah perlu menggalakkan penerapan standar Euro 4 atau 5 sebagaimana negara maju.
“Maka kita dapat mengurangi emisi dari kendaraan bermotor, memperbaiki kualitas udara, dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat,” tegasnya.(*)