Gubernur BI: Digitalisasi RI Tercepat, Ekonomi Siap Tancap Gas?

KABARBURSA.COM – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengklaim bahwa Indonesia masuk dalam kategori negara yang transformasi digitalnya tercepat dibanding dengan negara-negara lainnya. Menurutnya digitalisasi ini telah terjadi sejak lima tahun belakangan dan berhasil menyelamatkan Indonesia dan ekonomi nasional dari pandemi Covid

“Pasca pandemi akseptasi digital semakin meluas di masyarakat dan juga di berbagai sektor usaha, termasuk juga UMKM dalam ekonominya maupun pengembangan model bisnis baru berbasis digital yang produktif dan inovatif. Termasuk juga adalah cepatnya digitalisasi keuangan daerah,” kata Perry dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Darah P2DD di Jakarta, Senin, 23 September 2024.

Perry mengungkapkan bahwa digitalisasi di bidang sistem pembayaran telah diluncurkan sejak tahun 2019-2025 dan telah diperbaiki sampai 2030. Melalui blueprint sistem pembayaran pada tahun 2022, BI bersinergi dengan program dari pemerintah pusat dan daerah.

“Melalui pengembangan KRIS QR Indonesia Standard, melalui BIFAS, melalui juga Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah dan berbagai aspek kita terus kembangkan. Ini menjadi dukungan untuk bagaimana mempercepat digitalisasi pembayaran tidak hanya ekonomi keuangan nasional tapi juga keuangan daerah,” ujarnya.

Kontribusi ke Pusat dan Daerah

Perry mengungkapkan bahwa peningkatan pemanfaatan digitalisasi dari waktu ke waktu telah terlihat dari data pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, peningkatan digitalisasi berkontribusi sekaligus berkorelasi dengan peningkatan dan pemulihan ekonomi pemerintah pusat dan daerah.

Kontribusi tersebut diwujudkan dalam hal efisiensi kerja pemerintah serta mengoptimalkan perolehan pajak dan retribusi. Digitalisasi memungkinkan pemerintah bisa mendapat pajak langsung dari masyarakat.

Pembayaran pajak itu langsung sampai ke rekening pemerintah di pusat dan daerah. Begitu juga dengan pengeluaran anggaran juga dimudahkan serta lebih efisien berkat adanya digitalisasi.

“Dari sisi pendapatan KRIS juga untuk pembayaran pajak dan retribusi terus mengalami peningkatan. Demikian hanya dari sisi pengeluaran transaksi bantuan sosial juga dilakukan secara non-tunai untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam penyalurannya,” jelasnya.

Selain mendukung pengelolaan keuangan di pemerintah pusat dan daerah, digitalisasi juga berperan mendukung inklusivitas serta penguatan ekonomi lokal dan UMKM di daerah.

Selain punya potensi, Perry menyarankan agar semua pihak waspada terhadap perkembangan digitalisasi karena masih memiliki risiko yang perlu dihadapi. Salah satu hal yang perlu dipikirkan adalah terkait dengan manajemen risiko cyber dan perlindungan data pribadi.

“Pada level daerah bagaimana peran perbankan termasuk perbankan di daerah juga perlu terus ditingkatkan agar meningkatkan kapasitas dalam pelayanan ekonomi dan keuangan daerah. Oleh karena itu untuk menjawab tantangan ini transformasi digital baik di pusat maupun di daerah perlu harus kita sinergikan,” ujarnya.

Digitalisasi Ekonomi Syariah

Selain berfokus meningkatkan pemasukan di pusat dan daerah melalui digitalisasi, BI menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkuat kerja sama dalam pengembangan instrumen dan digitalisasi ekonomi serta keuangan syariah.

Tujuan dari kerja sama ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kedua lembaga ini menandatangani MoU terkait dengan pengembangan instrumen keuangan syariah, pasar keuangan syariah, instrumen moneter syariah, UMKM syariah, ekonomi keumatan, dan pengelolaan keuangan syariah secara digital.

Kerja sama ini juga meliputi dukungan penetapan fatwa dan konsultasi pemenuhan prinsip-prinsip syariah atas instrumen serta usulan kebijakan BI terkait keuangan syariah.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan apresiasi atas kerja sama BI dan MUI dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Dia menekankan pentingnya konsistensi dalam membangun komunikasi dan kerja sama untuk kepentingan umat serta kontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Pemberdayaan ekonomi dan keuangan syariah diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Nota kesepahaman BI dan MUI merupakan bagian dari penajaman peran Bank Indonesia sesuai dengan mandat UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Bank Indonesia berkomitmen untuk mempererat kerja sama strategis antar institusi terkait guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memajukan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi kantor-kantor perwakilan BI dalam dan luar negeri dalam mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Digitalisasi Ekpansi Pasar Ritel

Digitalisasi dan kemajuan teknologi kini menjadi fokus utama para pelaku industri sektor ritel di Indonesia. Transformasi ini mendorong pertumbuhan bisnis dan inovasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai, ekspansi pasar ritel melalui e-commerce memungkinkan jangkauan konsumen yang lebih luas dan sinergi antara saluran penjualan online dan offline.(*)