Logo
>

IESR: Skema Baru Subsidi BBM Kuatkan Devisa tapi Berisiko

Ditulis oleh Dian Finka
IESR: Skema Baru Subsidi BBM Kuatkan Devisa tapi Berisiko

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM - Direktur Eksekutif for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai implementasi skema subsidi BBM dengan sistem blending dan pengalihan subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) berpotensi mengurangi ketergantungan impor BBM.

    Menurutnya kebijakan ini akan memperkuat cadangan devisa negara. Meski demikian, ia mengingatkan jika efek dari skema blending tersebut akan memicu inflasi jika harga kebutuhan pokok ikut merangkak naik, akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

    “Pengurangan subsidi ini bisa menghasilkan dana yang besar, yang bisa digunakan untuk mendukung sektor lain seperti industri kecil dan menengah, serta memberikan insentif untuk kegiatan yang bisa menyerap tenaga kerja. Namun, kebijakan ini berisiko menambah tekanan pada daya beli masyarakat, terutama jika harga barang-barang pokok ikut naik,” kata Febby kepada kabarbursa.com, Kamis, 16 Januari 2025.

    Fabby mengatakan, dampak lainnya dalam jangka panjang dari penguranganan subsidi BBM adalah perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi BBM. MIsal dalam penggunaan kendaraan bermotor diperkirakan akan menurun, terutama bagi konsumen yang terbiasa menggunakan subsidi.

    “Dengan harga BBM yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih bijak dalam menggunakan kendaraan. Ini akan berdampak pada penurunan konsumsi BBM, yang pada gilirannya akan menurunkan impor. Selain itu, penggunaan BBM yang lebih efisien dapat mengurangi polusi udara, yang tentunya berdampak positif bagi kualitas udara dan kesehatan masyarakat,” tambah Fabby.

    Lainnya, ia menekankan agar pemerintah lebih berhati-hati menetapkan skema yang tepat dalam penyaluran subsidi. Terutama terkait dengan sektor transportasi umum yang sangat bergantung pada BBM subsidi. Pengemudi ojek online dan transportasi umum lainnya, menurut Fabby, perlu dipertimbangkan agar mereka tidak terabaikan dalam program subsidi yang baru.

    “Pemerintah harus benar-benar mendata siapa saja yang berhak menerima subsidi. Terutama bagi sektor-sektor seperti ojek online yang sangat bergantung pada subsidi BBM untuk mengurangi biaya operasional. Jika ini tidak diperhitungkan, maka kebijakan ini bisa menambah ketimpangan sosial,” ujar Fabby.

    Ia juga berharap agar dana yang diperoleh dari pengurangan subsidi bisa digunakan secara optimal untuk mendorong kegiatan ekonomi yang produktif, seperti mendukung sektor industri kecil dan menengah (IKM), yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.

    “Dana yang diperoleh dari pengurangan subsidi bisa dialokasikan untuk mendukung kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti memberikan pinjaman berbunga rendah untuk IKM yang membutuhkan modernisasi alat atau peralatan. Ini akan menjadi langkah yang baik untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran,” tutup Fabby.

    Perubahan Skema BBM

    Pemerintah Indonesia berencana mengubah skema penyaluran subsidi BBM, dengan menggabungkan skema blending dan penjualan terbatas, sambil melakukan pengalihan subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa kebijakan baru ini masih dalam progres pengumpulan data calon penerima BLT dan konsumen yang berhak.

    Menanggapi rencana tersebut, Direktur Eksekutif untuk Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebutkan bahwa seharusnya persiapan untuk implementasi kebijakan ini sudah dilakukan sejak tahun lalu. Menurutnya, Menteri ESDM agak terlambat dalam menyiapkan skema baru ini, meskipun isu tentang reformasi subsidi BBM sudah lama dibahas sejak era Presiden Jokowi.

    “Ini seharusnya sudah dipersiapkan lebih awal. Bahkan, ide untuk mengubah skema subsidi BBM sudah dibahas bertahun-tahun, dan beberapa kali sudah ada uji coba, tapi tidak pernah terlaksana,” ujar Fabby Tumiwa kepada Kabarbursa.com di Jakarta, Kamis, 16 Januari 2025.

    Fabby menambahkan, meski terlambat, perubahan skema subsidi BBM sangat penting untuk mengatasi ketimpangan distribusi subsidi yang selama ini dinikmati oleh 80 persen konsumen yang tidak berhak. Menurut data pemerintah, sekitar 80 persen dari penerima subsidi BBM tidak memenuhi kriteria yang seharusnya.

    “Subsidi BBM ini sejatinya dinikmati oleh mereka yang tidak berhak. Reformasi ini sangat mendesak untuk memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Fabby.

    Fabby juga menyoroti pentingnya penetapan kriteria yang jelas untuk penerima subsidi. Menurutnya, kriteria ini harus mencakup kendaraan umum dan kendaraan dinas pemerintah yang mudah dipantau dan dikendalikan. Selain itu, kendaraan yang melayani kepentingan publik seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan pengangkut sampah, juga dapat menjadi prioritas penerima subsidi BBM.

    “Kalau sudah ada kriteria yang jelas, misalnya kendaraan umum, kendaraan pemerintah, atau kendaraan yang melayani kepentingan publik, ini akan lebih mudah diawasi. Tidak hanya itu, daerah-daerah tertentu juga bisa mendapatkan prioritas, seperti daerah yang rawan kemiskinan atau sulit dijangkau,” jelas Fabby.

    Namun, Fabby mengingatkan bahwa implementasi kebijakan ini akan sangat kompleks, terutama terkait dengan transportasi daring, baik mobil maupun motor. Ia menyoroti sektor transportasi daring motor yang saat ini menjadi salah satu penyedia lapangan kerja penting bagi masyarakat.

    “Transportasi daring, khususnya motor, saat ini menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap para pengemudi motor yang sangat bergantung pada subsidi BBM untuk operasional sehari-hari,” kata Fabby.

    Ia juga menyarankan agar pemerintah segera melakukan uji coba dengan kriteria yang sudah ada, guna mengurangi potensi kebingungan dan keterlambatan dalam implementasi kebijakan tersebut.

    “Meskipun ada banyak tantangan, saya rasa lebih baik mulai uji coba dengan kriteria yang ada, daripada terus menunggu. Keputusan yang cepat dan tepat akan lebih menguntungkan bagi masyarakat dan perekonomian,” tutup Fabby Tumiwa.

    Dengan persiapan yang lebih matang dan implementasi yang cepat, skema subsidi BBM yang baru diharapkan dapat memperbaiki distribusi subsidi yang selama ini dianggap tidak merata, sekaligus mengurangi beban anggaran negara. (*)

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Dian Finka

    Bergabung di Kabar Bursa sejak 2024, sering menulis pemberitaan mengenai isu-isu ekonomi.