KABARBURSA.COOM - Pemerintah Indonesia menyampaikan sejumlah penawaran kerja sama perdagangan kepada Amerika Serikat dalam rangkaian pertemuan bilateral yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Washington D.C. Pertemuan tersebut melibatkan berbagai lembaga pemerintah AS serta pelaku usaha dan asosiasi setempat.
Sebagai informasi, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari proses negosiasi terkait kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap sekitar 180 negara, termasuk Indonesia yang terdampak tarif sebesar 32 persen. Pembahasan awal mengenai hal ini telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya, Jumat, 18 April 2025.
Airlangga mengatakan bahwa delegasi Indonesia telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di Amerika Serikat, termasuk United States Trade Representative (USTR), Department of Commerce, Department of the Treasury, dan National Economic Council.
“Beberapa hal yang telah dicapai selaku Ketua Delegasi yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, Prabowo bahwa sejak pertemuan pertama dengan USTR sampai hari ini, pertemuan dengan semua stakeholder di Amerika Serikat, baik dari pihak pemerintah, asosiasi, maupun dunia usaha,” ujar Airlangga dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Jumat, 25 April 2025.
Dalam agenda tersebut, Airlangga menyebut bahwa Pemerintah Amerika Serikat dan pelaku usaha menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah kebijakan ekonomi Indonesia. Pertemuan dilakukan antara lain dengan Duta Besar Sarah Bianchi dari USTR, Secretary of Commerce Howard Lutnick, Secretary of the Treasury Scott Bessent, dan Director of the National Economic Council Kevin Hassett.
“Secara keseluruhan, baik itu pemerintah di Amerika Serikat, asosiasi, maupun dunia usaha, mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia membuka pembicaraan lanjutan terkait aspek teknis dan membuka ruang negosiasi dalam dua minggu ke depan.
“Dalam proses perundingan dan negosiasi, Indonesia berupaya mengedepankan kepentingan nasional dengan tetap mendorong pemuatan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat," terangnya
Adapun Airlangga mengungkapkan upaya pendekatan Indonesia telah diterima dan diapresiasi dengan sangat baik oleh USTR, Komers, maupun Treasury. Dan semua membuka ruang dialog, serta memberikan kesempatan untuk pembahasan teknis secara detail dalam dua minggu ke depan.
"Terdapat momentum yang baik untuk mendorong reformasi struktural yang sekarang sedang dilakukan untuk mendorong perdagangan dan investasi,” lanjutnya.
Dalam forum tersebut, Airlangga menyampaikan lima poin utama sebagai dasar penawaran kerja sama Indonesia ke Amerika Serikat. Lima poin itu mencakup:
- Pemenuhan kebutuhan dan ketahanan energi nasional.
- Peningkatan akses pasar Indonesia ke AS dengan tarif yang kompetitif.
- Deregulasi untuk meningkatkan kemudahan usaha, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja.
- Penguatan kerja sama dalam rantai pasok industri strategis dan critical mineral.
- Akses terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan di sektor kesehatan, pertanian, dan energi terbarukan.
“Tawaran Indonesia kepada Amerika Serikat untuk mewujudkan kerja sama perdagangan yang adil, fair, dan square, sepenuhnya mengacu kepada kepentingan nasional dan dirancang untuk menjaga perimbangan setidaknya pada lima manfaat,” ujar Airlangga.
Non-Disclosure Agreement
Indonesia resmi memasuki tahap awal negosiasi dagang dengan Amerika Serikat, setelah menandatangani non-disclosure agreement (NDA) dengan United States Trade Representative (USTR). Penandatanganan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 20 negara yang sudah memulai proses negosiasi awal terkait kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat.
“Indonesia telah menandatangani non-disclosure agreement dengan USTR, artinya kita sudah masuk dalam fase negosiasi dan Indonesia adalah salah satu dari 20 negara yang sudah memulai proses negosiasi awal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Jumat 25 April 2025.
Negosiasi ini merupakan kelanjutan dari pembahasan yang telah berlangsung sejak Jumat, 18 April 2025. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu dari 180 negara yang terdampak kebijakan tarif baru Amerika Serikat, dengan beban tarif sebesar 32 persen terhadap sejumlah komoditas.
Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus mendorong pendekatan diplomatik dan teknis untuk mengamankan kepentingan nasional. Langkah lanjutan yang akan dilakukan antara lain melibatkan konsultasi internal dengan pemangku kepentingan di dalam negeri serta komunikasi lanjutan dengan otoritas Amerika Serikat.
“Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia akan melakukan pendekatan dan konsultasi internal dengan para pengangkut kepentingan di dalam negeri dan juga akan berkomunikasi dengan pihak Amerika untuk melanjutkan proses negosiasi di tingkat teknis,” kata Airlangga.
Dalam proses negosiasi ini, Pemerintah Indonesia juga melibatkan komunikasi aktif dengan pelaku usaha, asosiasi bisnis, dan berbagai perusahaan besar di Amerika Serikat. Di antaranya adalah Semi Conductor Industry Association, US-ASEAN Business Council, United States-Indonesia Business Council (USIBC), dan The United States-Indonesia Society (USINDO), serta perusahaan seperti Amazon, Boeing, Microsoft, dan Google.
“Dalam rangka upaya negosiasi pemerintah, komunikasi dan masukan dari para pengusaha, asosiasi, bisnis, antara lain dari Semi Conductor Industry Association, US-ASEAN Business, USIBC, USINDO, dari korporasi antara lain Amazon, Boeing, Microsoft, Google, terutama seluruhnya dalam rangka penguatan kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat dan seluruh stakeholder tersebut mendukung upaya Indonesia untuk mendapatkan keadilan,” ujar Airlangga.
Airlangga menambahkan, secara keseluruhan pemerintah Amerika Serikat mengapresiasi strategi dan pendekatan serta proposal yang diusulkan oleh Indonesia. Kedua pihak pun sepakat untuk melanjutkan pembahasan secara lebih intensif di tingkat teknis.
“Secara keseluruhan pemerintah Amerika Serikat mengapresiasi strategi dan pendekatan serta proposal yang diusulkan oleh Indonesia dan kedua pihak menyentuh proses yang lebih intensif di tingkat teknis, bahkan secara teknis sudah dipersiapkan lima sektor khusus untuk sejenis working group agar ada kecepatan dalam pembahasan,” katanya.(*)