KABARBURSA.COM — Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar USD12,8 triliun untuk disiapkan dalam bentuk bantuan pangan, subsidi transportasi mudik, hingga kebijakan Work From Anywhere bagi aparatur sipil negara dan sebagian pekerja.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menilai langkah tersebut relevan dengan pola ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Menurut dia, momentum Ramadan dan Lebaran selalu menjadi periode dengan lonjakan belanja terbesar dalam setahun.
“Konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto PDB. Artinya, ketika daya beli rakyat terjaga, stabilitas ekonomi nasional ikut terjaga,” ujar Amin dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Februari 2026.
Ramadan, kata Amin, bukan hanya momen religius, tetapi juga fase krusial dalam kalender ekonomi. Pergerakan orang dan uang terjadi serentak, dari kota ke desa, dari pusat bisnis ke kampung halaman.
Data Kementerian Perhubungan mencatat mobilitas mudik tahun lalu mencapai sekitar 146 juta orang. Angka itu memang lebih rendah dibandingkan 2024 yang menyentuh 193 juta orang, namun tetap menunjukkan skala pergerakan yang sangat besar, lebih dari separuh populasi Indonesia.
Perpindahan jutaan orang tersebut selalu diikuti perputaran uang dalam jumlah besar. Kalangan dunia usaha memperkirakan uang yang beredar selama periode Lebaran 2025 mencapai sekitar Rp137 triliun. Meski turun dari sekitar Rp157 triliun pada tahun sebelumnya, nilainya tetap mencerminkan dampak ekonomi musiman yang signifikan di berbagai daerah.
Amin melihat arus dana yang dibawa pemudik menjadi energi bagi sektor perdagangan dan usaha kecil. Pasar tradisional, toko kelontong, pelaku UMKM, transportasi lokal, hingga usaha kuliner ikut merasakan efeknya. “Daerah seperti Jember dan Lumajang yang menjadi tujuan mudik tentu merasakan dampak langsung. Uang berputar di pasar tradisional, toko kelontong, pelaku UMKM, dan jasa transportasi lokal,” ujarnya.
Jaga Harga dan Tekan Inflasi Musiman
Selain mendorong konsumsi, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan. Amin menilai kebijakan ini krusial untuk menahan lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang Lebaran.
Permintaan yang meningkat biasanya memicu kenaikan harga beras, gula, minyak goreng, dan komoditas lain. Tanpa intervensi, tekanan inflasi musiman bisa menggerus daya beli masyarakat bawah.
“Bantuan pangan bukan hanya soal distribusi bantuan, tetapi juga soal menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Namun pemerintah harus memastikan data penerima akurat dan distribusi tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan DPR akan menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran negara benar-benar efektif dan tidak menimbulkan kebocoran.
Komponen lain dari paket insentif adalah subsidi transportasi mudik. Amin menilai ongkos perjalanan kerap menjadi beban terbesar saat Lebaran. Dengan subsidi, masyarakat memiliki ruang belanja yang lebih longgar ketika tiba di kampung halaman. Menurut dia, pengurangan beban biaya transportasi akan memperkuat konsumsi domestik karena dana yang dihemat dapat dibelanjakan di daerah tujuan mudik.
Sementara kebijakan Work From Anywhere dinilai sebagai langkah adaptif. Fleksibilitas kerja memungkinkan pemudik mengatur waktu perjalanan lebih baik sehingga kepadatan arus bisa terurai tanpa mengganggu produktivitas.
Mengenai target pertumbuhan ekonomi enam persen tahun ini, Amin mengingatkan bahwa stimulus Ramadan dan Lebaran bukan satu-satunya faktor penentu. “Kebijakan ini bersifat penopang jangka pendek. Untuk mencapai 6 persen secara berkelanjutan, kita tetap membutuhkan investasi produktif, hilirisasi industri, penguatan ekspor bernilai tambah, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas,” jelasnya.
Meski demikian, ia tetap melihat momentum Ramadan dan Idulfitri sebagai katalis penting pada triwulan berjalan. Dengan jutaan orang bergerak dan potensi perputaran uang ratusan triliun rupiah, efek pengganda terhadap ekonomi nasional dinilai cukup terasa.
“Yang terpenting, rakyat merasakan langsung manfaatnya harga terkendali, mudik lebih terjangkau, usaha kecil ramai pembeli, dan ekonomi daerah bergerak. Itulah esensi kebijakan fiskal yang berpihak pada kepentingan rakyat,” katanya.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.