KABARBURSA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan langkah yang dapat membantu Indonesia keluar dari middle-income trap atau jebakan pendapatan menengah, yakni dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai alat utama.
"Bonus demografi harus dimanfaatkan sebagai peluang, bukan menjadi kendala. APBN juga berperan sebagai amunisi dalam proses transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja," ujar Jokowi saat menyampaikan Nota Keuangan dan APBN Tahun 2025 di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Agustus 2024.
Jokowi juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi Indonesia melalui peningkatan ekspor produk-produk dengan nilai tambah yang tinggi. Pemerintah berkomitmen untuk mendukung perdagangan ekspor dengan menawarkan insentif fiskal yang kompetitif, sambil tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
Ia memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan akan tetap didorong oleh permintaan domestik, mengingat kondisi global yang diperkirakan stagnan.
"Kombinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan terus dijaga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan," kata Jokowi.
Target Ekonomi Makro
Jokowi telah menetapkan sejumlah target ekonomi makro untuk tahun 2025, yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.
Berikut adalah asumsi ekonomi makro Indonesia untuk tahun 2025:
- Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen
- Inflasi: 2,5 persen
- Nilai tukar rupiah: Rp16.100 per USD
- Tingkat bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun: sekitar 7,1 persen
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP): USD82 per barel
- Target lifting minyak: 600 ribu barel per hari
- Produksi gas bumi: 1,005 juta barel setara minyak per hari
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan strategi untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Ada tujuh poin yang menjadi strategi transformasi ekonomi yang disampaikan dalam Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025 yang akan dilaksankan presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Strategi jangka menengah diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Jokowi, di depan Sidang Paripurna ke-1 tahun 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Tujuh poin tersebut, yaitu:
- Mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, dan renovasi sekolah, serta kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial
- penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, yang rendah emisi, dan berorientasi ekspor.
- Meningkatkan inklusivitas dan berkeadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas.
- Pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
- Peningkatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM.
- Penguatan pertahanan dan keamanan serta Kemandirian pangan dan energi. Kedelapan, penguatan Nasionalisme, Demokrasi, serta penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia.
Sementara untuk mengakselesari pertumbuhan ekonomi, saat menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanjat Negara (RAPBN) 2025 dan Nota Keuangan, Jokowi menyampaikan pesannya.
Jokowi mengatakan arsitektur APBN 2025 menjadi pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang.
"APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tutur.
Lima strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah, yaitu:
- Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel.
- Program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan. Ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan.
- Untuk mendorong produktivitas, menjaga pasokan, dan keterjangkauan harga pangan diperlukan penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi.
- Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat.
- Peningkatan permodalan bagi UMKM.
Jokowi juga menyebutkan harus ada reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, dan meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan. (*)