KABARBURSA.COM - Empat perusahaan pupuk resmi masuk daftar hitam Kementerian Pertanian (Kementan) setelah terbukti menjual produk palsu. Langkah ini diambil usai sejumlah laporan masyarakat diterima melalui kanal pengaduan Kementan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan laporan-laporan tersebut dihimpun melalui kontak resmi yang disebarluaskan di berbagai media sosial. Menanggapi laporan tersebut, Kementan bergerak cepat dengan menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi produsen pupuk.
“Kami menerima laporan dari nomor handphone yang kami sebar di media. Setelah kami terima laporan, langsung kami cek dan kami tindak,” kata Amran dalam konferensi persnya di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa, 26 November 2024.
Amran mengungkapkan laporan mengenai pupuk palsu telah diterima sejak satu hingga dua bulan lalu. Menyikapi hal itu, Kementan pun membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi dan menguji sampel pupuk di laboratorium Institut Pertanian Bogor (IPB). Hasil pengujian menunjukkan pupuk tersebut mengandung bahan yang tidak sesuai standar dan menguatkan dugaan adanya praktik curang dalam distribusinya.
“Kami kirim ke laboratorium IPB dan laboratorium tanah BSIP, hasilnya 4 perusahaan pupuknya palsu,” ungkap Amran.
Di samping itu, Amran juga menemukan 23 perusahaan yang memproduksi pupuk jauh di bawah standar komposisi yang ditentukan Kementan. Puluhan perusahaan tersebut pun ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementan. “23 perusahaan yang tidak sesuai standar kami proses di Itjen, bisa kena penalti, dan kalau terbukti bersalah kami kirim juga ke penegak hukum,” tegasnya.
Amran mengatakan perusahaan yang masuk ke dalam daftar hitam Kementan tersebut akan terus dipantau. Jika ditemui mendirikan perusahaan baru, ia pun mengaku akan tetap memblokir produk tersebut.
Rugi Besar Petani dalam Negeri
Pelanggaran yang dilakukan para produsen tersebut berpotensi merugikan negara hingga Rp316 miliar. Amran menyebut kerugian yang dialami petani akibat praktik lancung ini diperkirakan mencapai Rp3,23 Triliun. “Dampaknya sangat besar kepada petani karena pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam berproduksi. Kami ingin semua diusut hari ini,” kata Menteri Pertanian dua era presiden ini.
Keempat perusahaan yang telah terbukti menjual pupuk palsu tersebut langsung di-blacklist oleh Kementan. Untuk hukuman lebih lanjut, Amran menyerahkan kepada keempat perusahaan pupuk tersebut kepada pihak berwenang. “Kami ambil langkah tegas karena merugikan petani kita yang menerima pupuk. Semua berkas kami proses ke penegak hukum,” ujarnya.
Di internal Kementan, Amran telah menonaktifkan 11 pegawai. Mereka yang dinonaktifkan terdiri dari pejabat eselon II, eselon III, dan sejumlah staf yang terlibat. Ia menyebut, langkah tersebut sejalan dengan niat baik Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas pihak yang merugikan para petani. "Mafia pupuk dan korupsi harus dihentikan demi keberlanjutan sektor pertanian yang lebih baik,” katanya.
Pangkas 145 Aturan
[caption id="attachment_99101" align="alignnone" width="1179"]
Menko Pangan Zulkifli Hasan (kiri) melaporkan hasil rapat koordinasi bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kanan), Wamentan, Wamenkomdigi, Wakil Dirut Bulog, Wadirut Pupuk Indonesia, Wamenkeu, dan Wamen ESDM di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa, 12 November 2024. Foto: Instagram @kemenkopangan.ri.[/caption]
Kementerian Koordinator Bidang Pangan memangkas 145 regulasi yang dianggap menghambat distribusi pupuk petani. Dengan pemangkasan ini, petani akan lebih mudah memperoleh pupuk subsidi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut langkah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mempermudah akses petani terhadap pupuk. “Pemerintah berkomitmen mempermudah akses petani terhadap pupuk subsidi dengan memangkas aturan yang selama ini jadi penghambat. Kita ingin petani lebih cepat mendapatkan pupuk tanpa melalui prosedur yang berlapis,” kata pria yang karib disapa Zulhas ini dalam keterangannya, Selasa, 12 November 2024.
Zulhas menjelaskan industri pupuk diatur oleh regulasi yang kompleks, antara lain dengan 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, serta enam peraturan dan instruksi presiden. Penyaluran pupuk ke petani pun membutuhkan persetujuan dari pemerintah daerah yang kerap menyebabkan keterlambatan distribusi.
“Mulai sekarang tidak ada lagi izin berlapis dari pemerintah daerah ataupun kementerian/Lembaga lain. Kementan langsung menetapkan alokasi setiap daerah ke PT Pupuk Indonesia berdasarkan data yang reliabel dan valid, dilanjutkan distribusi ke Gapoktan yang akan membagikan langsung ke petani binaan,” katanya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut keputusan ini sebagai kabar baik bagi para petani. Menurutnya, penyederhanaan aturan oleh pemerintah merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Ini adalah berkah bagi petani Indonesia. Dengan kebijakan ini, kita akan lebih fokus memenuhi kebutuhan pupuk petani secara tepat waktu. Arahan Presiden untuk menambah kuota pupuk subsidi dua kali lipat kini dapat dilaksanakan lebih efisien,” jelasnya.
Menurutnya, alur distribusi pupuk selama ini sering tertunda akibat persetujuan berjenjang dari pemerintah daerah, seperti bupati dan gubernur. Misalnya, keputusan soal pupuk subsidi turun pada Januari, namun Surat Keputusan dari daerah baru selesai pada Juni. "Ini jelas memperlambat distribusi. Ke depan, begitu keputusan ditetapkan pada Januari, petani bisa langsung menerima pupuk tanpa perlu menunggu SK dari pemerintah daerah,” kata Amran.(*)