KABARBURSA.COM - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan kesiapan Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk mendukung berbagai program Pemerintah, termasuk penguatan kelembagaan koperasi, swasembada pangan, hilirisasi, dan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Peran Kemenkop ini mendukung Asta Cita 2 terkait swasembada pangan, serta prioritas Asta Cita 3 terkait pengembangan industri agro-maritim berbasis koperasi dan industrialisasi melalui koperasi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.
Budi mengklaim, jika pihaknya memiliki proyek prioritas terdiri dari pengembangan koperasi sektor produksi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan bisnis koperasi, penguatan sistem pengawasan dan penjaminan simpanan koperasi dan fasilitas kerja sama antar lembaga ekonomi di desa.
Tak hanya itu, Budi menyampaikan bahwa Kemenkop juga telah melakukan pilot project terkait penguatan peran koperasi dalam MBG.
“Ada tiga koperasi yang telah kita tinjau dan dipersiapkan. Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Koperasi Konsumen Serikat Bisnis Pesantren Lampung SKD (Koperasi Sekunder), dan Koperasi Peternakan dan Pemerahan Air Susu Sapi Rakyat Sae Pujon di Malang, Jawa Timur,” ucapnya.
Budi memastikan bahwa dalam program MBG, koperasi berperan sebagai satuan pelayanan yang menyediakan Koperasi Penyedia Dapur dan Manajemen SDM. Selain itu, koperasi juga terlibat dalam pengadaan bahan pangan melalui koperasi jasa, koperasi pemasaran, koperasi pesantren, induk koperasi, dan lainnya.
“Koperasi juga hadir sebagai penyediaan bahan pangan, meliputi Koperasi Produsen (petani, peternak, dan nelayan) dan Koperasi Pasar bersama Koperasi Unit Desa (KUD), BUMDes, UMKM dan lainnya,” kata Budi.
Selanjutnya, untuk mendukung swasembada pangan, Kemenkop terus mengembangkan program MIRA (Minyak Makan Merah untuk Rakyat).
"Kami berharap kehadiran Minyak Makan Merah ini dapat berkontribusi dalam kesuksesan MBG," ujarnya.
Selain itu, Budi juga menyampaikan perkembangan terkait penghapusan Kredit Usaha Tani (KUT). Ia menjelaskan bahwa ketidakselesaan KUT menghambat KUD dalam mengakses pembiayaan perbankan melalui SLIK OJK, padahal KUD memiliki peran penting dalam program swasembada pangan.
Saat ini, jumlah KUD sebanyak 13.400 unit koperasi dan 826 LSM dengan besaran rata-rata diterima debitur sebesar Rp800 ribu hingga Rp10 juta.
“Penghapusan KUT ini, diharapkan agar koperasi dan petani dapat keluar dari daftar hitam perbankan, sehingga bisa mengikuti program ketahanan pangan,” katanya.
Lanjutnya, Budi mengusulkan agar KUD Penyalur KUT dikeluarkan dari daftar hitam SLIK OJK, sehingga dapat melakukan revitalisasi KUD sesuai dengan Asta Cita 2 dan 3.
Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menekankan pentingnya dukungan dari Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam penyaluran langsung pupuk ke badan usaha berbasis koperasi.
“Melalui Kemenko diharapkan akan dikoordinasikan antara Kemenkop, Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian terkait penyaluran pupuk langsung yang sangat penting sekali bagi masyarakat desa yang memang pekerjaan utamanya banyak di sektor pertanian,” ucapnya.
Ferry juga mengusulkan adanya satuan di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat untuk mempelajari kebijakan impor yang berdampak langsung bagi koperasi.
“Seperti protes yang terjadi di koperasi susu kemarin, setelah kami telaah itu juga terjadi akibat adanya kebijakan impor. Yakni, adanya peraturan bea masuk nol persen pada susu impor seperti susu bubuk,” ujarnya.
Yang seharusnya sesuai dengan Asta Cita swasembada pangan, ditujukan untuk mengurangi impor dan meningkatkan produksi dalam negeri.
Sementara itu, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, akan segera menindaklanjuti kerja sama antar Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, serta masukan dalam pengembangan program terkait pemberdayaan maupun peningkatan kapasitas.
“Seperti kesepakatan kementerian di bawah Kemenko ini untuk menyempurnakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masih sulit diakses koperasi maupun pekerja migran. Kalaupun ada skema pembiayaan baru tentu dengan persetujuan Presiden,” ucapnya.
Termasuk adanya dorongan penyempurnaan regulasi yang belum sempurna, yang belum melakukan perubahan termasuk Undang-Undang Koperasi yang sudah lama.
Dekopin Bicarakan Soal Sinergi dengan Pemerintah
Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, pada tanggal 1-3 Desember 2024.
Ketua Umum Dekopin 2019-2024 Sri Untari Bisowarno mengatakan dirinya sudah lima tahun memimpin dan sekarang ini mencari pemimpin baru Dekopin.
“Jadi hari ini saya memberikan laporan pertanggungjawaban selama lima tahun saya memimpin, dan Dekopin mencari ketua umum baru yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” kata Sri Untari kepada wartawan di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin, 2 Desember 2024.
Agenda lainnya, lanjut Sri Untari, yaitu menyusun program-program kerja lima tahun ke depan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Menyinggung calon Ketua Umum Dekopin yang menggantikannya, Sri Untari menyebut, seluruh anggota Dekopin se-Indonesia sudah mengenalnya.
“Insya Allah kita memiliki kesatuan pandangan, dan teman-teman sudah mencari sosok yang tepat menggantikan saya. Pertama melanjutkan kepemimpinan ini, dan kedua untuk bisa bersinergis dengan pemerintah, tentunya harus menjalankan organisasi ini dengan baik,” tuturnya. (*)