Kementerian PKP Gandeng Kakaknya Erick Thohir Garap Rumah Rakyat di Kalsel

KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak sektor swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan rumah rakyat guna mendukung target Program 3 Juta Rumah per tahun.

Pengusaha besar seperti Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, pemilik PT Adaro Energy Tbk (ADRO), dijadwalkan memulai proyek pembangunan rumah rakyat di Kalimantan Selatan.

Sementara itu, PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) akan menginisiasi proyek serupa di Kalimantan Timur sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Bulan depan, doakan saya akan menghadiri dua groundbreaking, di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, dari dua pengusaha besar, yaitu Boy Thohir untuk Kalimantan Selatan, dan Berau Coal untuk Kalimantan Timur,” kata Maruarar Sirait di Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Kamis, 28 November 2024.

Menteri Maruarar menekankan, keterlibatan sektor swasta menjadi kunci utama untuk merealisasikan target pembangunan rumah rakyat. Hal ini mengingat keterbatasan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang hanya mampu membiayai sekitar 200.000 unit rumah per tahun.

“Konsepnya gotong royong. Sudah ada enam konglomerat yang berkomitmen membangun rumah rakyat. Rumah ini bukan untuk dijual, tapi diberikan kepada masyarakat,” jelas Ara, panggilan akrab Menteri PKP ini.

Ia berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat menghidupkan semangat gotong royong, sehingga pembangunan rumah rakyat tidak hanya bertumpu pada bantuan pemerintah. Dukungan perusahaan besar diharapkan dapat mempercepat capaian target yang dicanangkan.

Selain keterlibatan swasta, Maruarar menyoroti pentingnya efisiensi dalam pembangunan untuk menekan biaya dan menjadikan rumah lebih terjangkau bagi masyarakat.

Ia mencontohkan, pembelian material dalam jumlah besar memungkinkan mendapatkan harga lebih murah, dan keuntungan efisiensi ini harus dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.

“Kalau kita beli semen 100 juta ton dengan 100 miliar ton, pasti harganya beda. Diskonnya harus untuk rumah rakyat,” ujarnya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan optimalisasi biaya, Menteri PKP Maruarar Sirait optimis target pembangunan rumah rakyat dapat tercapai.

Proyek di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan menjadi langkah awal konkret dari dukungan pengusaha besar untuk meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat Indonesia.

KAI Hibahkan 17 Hektar Lahan

Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mengalokasikan lahan seluas 17 hektare untuk pembangunan hunian sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa lokasi strategis telah disiapkan, di antaranya di sekitar Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Balapan (Solo), Stasiun Gubeng (Surabaya), Stasiun Cicayur (BSD Tangerang), dan Stasiun Sudimara (Bintaro, Tangerang).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Siarit menegaskan bahwa aset lahan milik negara yang dikelola PT KAI sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai rumah rakyat. Lokasi lahan yang berada di kawasan perkotaan dinilai strategis untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

“Kita akan memetakan potensi, permasalahan, dan kesiapan. Banyak tanah negara yang selama ini tidak dimaksimalkan dan tidak ditata dengan baik,” kata Maruarar dalam pernyataan resminya, Kamis, 28 November 2024.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmen BUMN untuk terus mendukung program pemerintah, khususnya dalam pembangunan kawasan hunian berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD). Namun, Erick menyoroti pentingnya regulasi yang jelas untuk memperlancar kerja sama antar pihak.

“Banyak gagasan yang telah kami dorong, tapi yang terpenting adalah regulasi. Kalau BUMN saja sering terhambat oleh isu regulasi, apalagi sektor swasta,” ujar Erick.

Erick juga mengapresiasi langkah Menteri PKP dalam mendukung pengembangan kawasan TOD. Rencana pembangunan TOD berikutnya akan difokuskan di sekitar Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Stasiun Gubeng, dan Stasiun Kiaracondong (Bandung).

“Saat ini kita sudah memiliki 9 TOD. Meski saya tahu itu belum cukup, ini langkah awal yang baik. Dengan regulasi yang dipermudah, saya yakin improvisasi dan pengembangan dapat dilakukan,” ucap Erick.

Pembangunan hunian berbasis TOD diharapkan tidak hanya mendukung target 3 juta rumah, tetapi juga menciptakan kawasan hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi publik untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi masyarakat perkotaan.

Anggaran Program 3 Juta Rumah Kurang Rp48 Triliun

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menggelontorkan dana tambahan untuk Program 3 Juta Rumah.

Dia memaparkan, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung Program 3 Juta dan membutuhkan dana yang cukup besar. Dia pun berharap mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP,” kata Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait dalam siaran pers, Sabtu, 16 November 2024.

Selain itu, Maruarar meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabatnya yang berkompeten untuk membantu. serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.

Menurut dia, hal itu diperlukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik, serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kemenkeu.

Diketahui, pada tahun anggaran 2025, Kementerian PKP hanya menerima alokasi dana sebesar Rp5,1 Triliun. Berdasarkan usulan dari Satgas Perumahan, kebutuhan dana untuk pembangunan rumah mencapai Rp53,6 Triliun. Artinya, masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp48,4 Triliun yang harus dipenuhi.

“Kami berharap Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan dalam penganggaran Kementerian PKP, sehingga program perumahan untuk masyarakat dapat berjalan sesuai rencana,” pungkas Maruarar. (*)