KABARBURSA.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menyatakan bahwa PBNU akan turut berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Mereka berencana mengumpulkan modal sekitar Rp 2-3 triliun untuk mewujudkan rencana ini.
Rencana investasi di IKN ini baru saja disampaikan secara langsung oleh Gus Yahya saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.
“Kami saat ini memiliki gagasan untuk mengkonsolidasikan modal, namun masih mencari cara terbaik untuk melakukannya. Nilainya masih akan dihitung, kemungkinan memerlukan sekitar Rp 2-3 triliun,” kata Gus Yahya.
Ungkapnya, pihaknya memiliki rencana membangun berbagai fasilitas di IKN, yang mencakup beragam sektor penting seperti fasilitas organisasi, pendidikan, hingga kesehatan.
Selain itu, PBNU juga tengah mempertimbangkan opsi untuk melihat dan memanfaatkan peluang bisnis yang potensial di IKN, apabila situasinya memungkinkan.
Gus Yahya juga menyampaikan kepada Jokowi bahwa PBNU berniat membeli lahan seluas 100 hektare di IKN. Katanya, PBNU meminta restu kepada Jokowi untuk melakukan hal tersebut.
“Kami sampaikan ke Presiden bahwa kami ingin juga ikut investasi di iKN, nanti Insya Allah kami akan beli tanah di IKN, mudah-mudahan bisa 100 hektare,” ujar Gus Yahya.
PBNU, lanjut Gus Yahya, menilai IKN adalah gagasan penting yang harus didukung dan berhasil diselesaikan pembangunannya. Maka dari itu, pihaknya berminat tutur berpartisipasi membangun ibu kota baru.
“Kalau keberlanjutannya, kan sudah ada Undang-undangnya. Artinya, sudah dipastikan (pembangunan IKN) berlanjut. Sudah ada UU, sudah ada komitmennya, bangunan sudah jadi, jadi akan jalan terus. Kami percaya ini gagasan penting untuk diwujudkan,” ujar Yahya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan persyaratan yang wajib dipenuhi supaya investor asing tertarik atau mau menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Berdasarkan pengalamannya selama 25 tahun sebagai pengusaha, Rosan menyatakan bahwa kepastian regulasi merupakan syarat utama bagi investor untuk merasa yakin dan bersedia mengembangkan proyek di suatu negara.
Rosan menyebutkan bahwa kepastian hukum atau aturan yang berlaku di suatu negara merupakan faktor kunci bagi investor untuk menanamkan modal. Jika aturan tersebut jelas, investor akan tertarik, termasuk untuk berinvestasi di IKN.
“Kalau dari sudut pandang investor asing, berdasarkan pengalaman saya selama 25 tahun, apa sih yang bikin mereka tertarik? Pertama, rule of law, that is the key, itu kuncinya. Kalau rule of law-nya jelas, mereka akan masuk. Jadi kita juga harus responsif,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta , Selasa, 20 Agustus 2024.
Mantan Ketua Umum Kadin Indonesia itu juga mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta dirinya tak segan untuk melakukan penyesuaian atau perubahan pada regulasi investasi di IKN.
Sebagai informasi, selaku Menteri Investasi, Rosan juga ditugasi sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 25 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN.
“Apabila perlu ada penyesuaian atau perubahan aturan agar masuk dan berikan manfaat kepada rakyat Indonesia itu akan segera diberlakukan,” ujar Rosan.
Urusan menjaring investasi asing, Rosan juga mengingatkan saat ini Indonesia pun harus berkompetisi dengan berbagai negara untuk menarik investasi. Semua negara tetangga pun melakukan reformasi regulasi untuk menarik hati investor.
“In the same time we are competing with our neighbouring countries juga nih, ya Malaysia, Philippines, Vietnam. Mereka kan juga actively reforming, revising, policy, and regulations. Memang itu harus dilakukan selama membawa asas manfaat bagi Indonesia,” pungkas Rosan.
Anggaran IKN di RAPBN 2025 Turun
Pemerintah telah mengumumkan alokasi anggaran untuk pembangunan IKN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp143,1 miliar. Angka ini menandakan penurunan drastis dibandingkan anggaran sebelumnya yang mencapai Rp42,5 triliun pada APBN 2024.
Penurunan anggaran ini menimbulkan tanda tanya besar tentang masa depan proyek ambisius yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi tersebut.
Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, melihat adanya perubahan pendekatan dari pemerintah terpilih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Meski Prabowo secara formal masih menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN, sinyalemen dari alokasi anggaran yang kecil tersebut justru menunjukkan IKN tidak lagi menjadi prioritas.
“Menurut saya Presiden terpilih, Prabowo, sebenarnya lebih realistis dan menyadari beratnya beban pembangunan IKN,” kata Yusuf saat dihubungi Kabar Bursa, Senin, 19 Agustus 2024.
Di waktu yang sama, Yusuf mengimbuhkan, lemahnya minat investor untuk masuk ke IKN hingga resistensi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dipindah ke IKN, merupakan indikasi yang semakin menambah suram masa depan IKN.
Memang, kata Yusuf, Prabowo hingga kini masih menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN. Namun, menurut dia, sikap tersebut hanya sementara.
“Jika hingga hari ini Presiden terpilih, Prabowo, masih menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN, menurut saya itu lebih merupakan bentuk penghormatan beliau kepada Presiden Jokowi,” ujar Yusuf.
Dia meyakini, setelah Prabowo resmi dilantik sebagai presiden, sikapnya akan berubah 180 derajat. Pandangan ini didasari oleh dua alasan utama. Pertama, IKN bukanlah janji politik Prabowo. Janji politik terbesar Prabowo sebagai Presiden Terpilih adalah program makan siang gratis atau makan siang bergizi yang membutuhkan dukungan sumber daya yang sangat besar.
Dalam banyak kesempatan, Prabowo menegaskan program makan siang gratis adalah program utama pemerintahannya. Program ini akan langsung dijalankan sejak tahun pertama kekuasaannya.
“Di beberapa kesempatan lain, Presiden terpilih maupun tim utamanya secara terbuka menyampaikan bahwa IKN meski tetap dilanjutkan namun tidak lagi menjadi prioritas. Hal ini logis dan tidak terhindarkan karena keterbatasan APBN,” kata Yusuf.
Kedua, peluang masuknya investor swasta ke IKN akan semakin sulit seiring turunnya komitmen pemerintahan baru. Yusuf menjelaskan dengan dukungan dan pemberian insentif yang luar biasa besar saja, tidak ada investor swasta yang berani masuk ke IKN karena tingginya risiko dan ketidakpastian megaproyek ini.
“Indikasi turunnya komitmen pembangunan IKN dari pemerintahan baru akan membuat pembiayaan pembangunan IKN yang 80 persennya diharapkan dari pihak swasta, akan semakin sulit diraih, bahkan hampir dapat dipastikan akan gagal,” jelasnya.
Maka, ketika dalam RAPBN 2025 anggaran pembangunan IKN hanya dialokasikan Rp143 miliar, alias turun sangat jauh dari alokasi di APBN 2024 yang Rp42,5 triliun, Yusuf menegaskan hal ini tidak terlalu mengejutkan.
“Alokasi anggaran yang hanya Rp143 miliar menunjukkan secara jelas bahwa IKN bukanlah prioritas Presiden Prabowo,” tegas Yusuf.
IKN adalah ambisi dan program terpenting dari Presiden Jokowi, yang tidak memiliki relevansi dengan pemerintahan baru. Yusuf menilai ambisi Jokowi mengejar pembangunan IKN adalah untuk meneguhkan IKN sebagai legacy utama pemerintahannya. Karena itu, kata Yususd, di ujung kekuasaannya, Jokowi berupaya keras melakukan seremonial upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2024 di IKN seraya berusaha mendorong pelantikan Presiden-Wapres terpilih 20 Oktober 2024 di IKN.
“Dengan dua event penting kenegaraan terlaksana di IKN, Presiden Jokowi berharap IKN sebagai legacy pemerintahannya ini akan dilanjutkan oleh penerusnya,” kata Yusuf.
Namun, Yusuf juga menekankan, ke depan, pemerintahan baru Presiden Prabowo akan lebih realistis dan mengevaluasi pembangunan IKN.
“IKN adalah warisan paling bermasalah dari Presiden Jokowi yang akan menyulitkan Presiden penerusnya. Melanjutkan IKN yang berbiaya sangat mahal secara jelas akan mempersempit ruang gerak Presiden terpilih Prabowo untuk mewujudkan janji politiknya,” katanya.
Selain itu, Yusuf juga mengatakan tidak mudah untuk menarik penduduk agar pindah dan menetap di IKN. Seandainya pun IKN terbangun, tidak ada jaminan penduduk akan bersedia pindah ke sana. Yusuf menjelaskan membangun kota tidak sekadar mendirikan gedung beton dengan desain fisik yang indah saja.
“Jika penduduk tidak tertarik pindah, IKN yang menelan biaya sangat besar akan berpotensi menjadi ‘kota hantu’ seperti pengalaman ibukota baru Myanmar, Naypyidaw,” ujarnya.
Memindahkan ibukota bukanlah hal baru di dunia, banyak negara yang melakukannya. Namun, Yusuf mengingatkan pemindahan ibu kota harus dilakukan secara berhati-hati dengan perencanaan yang mendalam dan partisipatif. “Bukan dengan terburu-buru seolah sedang kejar setoran seperti saat ini,” sindirnya.
Bakal Direvisi
Anggota Badan Anggaran DPR RI Ahmad Yohan, menanggapi kecilnya alokasi anggaran IKN dalam RAPBN 2025. Ia setuju dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa anggaran tersebut hanya merupakan baseline.
“Anggaran ini bisa berubah setelah Presiden Prabowo dilantik dan RAPBN 2025 direvisi,” kata Yohan saat dihubungi Kabar Bursa, hari ini.
Yohan membantah jika mungilnya anggaran IKN pertanda bahwa Prabowo tak memprioritaskan warisan Jokowi tersebut.
“Kehadiran Prabowo pada peringatan Hari Kemerdekaan di IKN menunjukkan komitmennya, namun pengembangan IKN memang akan dilakukan secara bertahap,” kata dia.
Yohan mengatakan alokasi anggaran untuk pembangunan IKN akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Menurut dia, penetapan anggaran IKN tidak bisa dilakukan sekaligus dalam satu waktu, melainkan akan disesuaikan seiring dengan pembahasan undang-undang terkait Ibu Kota Negara dan Ibu Kota DKI Jakarta.
“Soal anggarannya tentu akan kita perhatikan sesuai kebutuhan. Kan tidak mungkin sekaligus langsung jadi,” kata Yohan. (*)