Majukan UMKM, Kementerian UMKM tidak bisa Kerja Sendiri

KABARBURSA.COM - Presiden RI Prabowo Subianto memisahkan Kementerian Koperasi dengan Kementerian UMKM. Langkah ini bertujuan untuk memberikan perhatian yang lebih fokus pada pengembangan sektor UMKM.

Mengutip dari data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekitar 60 persen, dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional.

Dengan hadirnya Kementerian UMKM diharapkan dapat mendorong UMKM untuk naik kelas dan semakin kompetitif di pasar global.

Pengamat UMKM, Faransyah Agung Jaya menegaskan, selaku Menteri UMKM, Maman Abdurrahman memiliki tugas utama yaitu memajukan 65 juta pelaku UMKM.

“Saat ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, hanya sekitar 15 persen UMKM yang berhasil naik kelas dari skala mikro ke kecil dan menengah. Maka dari itu, pelaku UMKM menaruh harapan besar pada Kementerian UMKM untuk menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas usaha mereka, terutama di era digital yang semakin kompetitif,” kata Coach Faran, panggilan akrab pria ini.

Dia pun meminta, dengan terbentuknya Kementerian UMKM, diharapkan seluruh deputi yang menangani UMKM bekerja lebih efektif.

“Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa 75 persen UMKM di Indonesia masih berada pada kategori mikro, yang seringkali kesulitan mengaskes pembiayaan, teknologi, dan pelatihan berkualitas,” ungkapnya.

“Kementerian ini diharapkan mampu merumuskan kebijakan tepat sasaran untuk mempercepat transformasi UMKM agar lebih bersaing di pasar domestik dan internasional,” sambungnya.

Lanjut Coach Faran, bahwa mayoritas dari 65 juta pelaku UMKM di Indonesia berharap bisa naik kelas. Namun, berdasarkan datang, kurang dari 10 persen UMKM yang mampu bertahan lebih dari lima tahun.

“Data ini dari laporan  statistik UMKM Bank Indonesia tahun 2022,” jelas Coach Faran.

Kata dia, Kementerian UMKM tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi multi pihak. Dan, pemerintah harus menggandeng dunia pendidikan, pihak swasta, dan seluruh elemen masyarakat hingga media massa.

Ia menyontohkan salah satu kolaborasi yaitu, Wiranesia Foundation, sebuah yayasan yang telah berperan dalam mendigitalisasi UMKM, melakukan scale up dan menyediakan program inkubasi usaha di seluruh Indonesia saat pandemi COVID-19.

“Data dari Wiranesia Foundation menunjukkan bahwa program digitalisasi telah meningkatkan penjualan UMKM peserta hingga 30 persen dalam satu tahun,” tuturnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Coach Faran optimistis bahwa transformasi UMKM dapat tercapai lebih cepat dan membawa dampak nyata bagi perekonomian nasional.

“Berdasarkan data Bank Indonesia, UMKM yang naik kelas dapat meningkatkan kontribusi PDB hingga 75 persen pada tahun 2030 karena didukung oleh kebijakan dan kolaborasi yang tepat,” pungkas Coach Faran.

Pelaku UMKM Minta Dibukakan Akses Pasar

Sebelumnya, Coach Faran menyarankan agar para pelaku UMKM tidak terkecoh dengan janji-janji yang hanya menawarkan modal mudah, modal murah, atau bahkan tanpa bunga.

Menurut CEO Coach Faran Academy ini, meski persoalan modal memang penting, hal tersebut tidak akan berkelanjutan jika tidak ada akses pasar yang kuat untuk mendukung kelangsungan bisnis.

“Modal tanpa pasar itu percuma,” ungkap Faran yang juga merupakan CEO One Integra Ventures ini kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024.

Coach Faran berharap di musim Pilkada kali ini, pelaku UMKM lebih kritis dan cermat dalam menilai janji-janji kampanye. Kata dia, janji permodalan sering kali kurang relevan dengan kebutuhan saat ini.

“Yang lebih diperlukan adalah kebijakan yang memfasilitasi penciptaan pasar dan akses konsumen yang lebih luas untuk produk-produk UMKM,” tegasnya.

Data statistik menunjukkan bahwa pasar adalah salah satu tantangan utama bagi UMKM. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, 83,9 persen UMKM mengalami kesulitan dalam memasarkan produk mereka. Hanya 14,7 persen dari total UMKM yang sudah memiliki akses pasar global, sementara mayoritas masih bergantung pada pasar lokal yang terbatas.

“Hal ini memperlihatkan bahwa akses pasar yang lebih luas, baik lokal maupun internasional sangat penting agar UMKM bisa berkembang,” ujar Coach Faran.

Lanjutnya, dengan menciptakan pasar lokal dan global yang lebih luas akan membantu UMKM bertahan dan berkembang.

Dia mendorong Pemerintah Daerah berperan aktif dalam memfasilitasi pembukaan akses pasar, baik melalui kerja sama dengan sektor swasta, e-commerce, maupun memperluas platform digital untuk UMKM.

Dengan peningkatan akses pasar, UMKM tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan.

UMKM juga memegang peran vital dalam meningkatkan ekonomi daerah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang 61,97 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dan di beberapa daerah seperti Jawa Barat. Kontribusi UMKM bahkan mencapai 70 persen dari PDB daerah.

Selain itu, UMKM menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional, menjadikannya sebagai penyedia lapangan kerja terbesar di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM juga berarti penguatan ekonomi lokal.

Lebih jauh, Coach Faran juga menyoroti perlunya calon pemimpin daerah untuk memikirkan strategi dalam membuka pasar lokal bagi UMKM.

“Bukannya hanya fokus pada modal, pemerintah daerah harus lebih mengutamakan bagaimana menciptakan pasar yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM di wilayah mereka,” ujarnya.

Dia pun mengingatkan kepada kabinet Prabowo-Gibran, khususnya yang menangani persoalan UMKM, agar fokus pemerintah tidak hanya pada modal, tetapi juga pada penciptaan akses pasar.

“Kementerian terkait bisa menjadi penggerak dalam membuat regulasi yang mendorong pemerintah provinsi dan daerah mendukung UMKM lewat kebijakan e-katalog, e-Order, dan inisiatif lain yang memudahkan pemasaran produk UMKM, seperti pembelanjaan produk lokal untuk kebutuhan dinas dan event pemerintah,” tuturnya.

Coach Faran berharap ada regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah menciptakan pusat oleh-oleh atau produk lokal UMKM di setiap provinsi dan kota, didukung oleh kolaborasi dengan kementerian pariwisata untuk menarik turis berbelanja produk UMKM lokal

“Dengan adanya pusat oleh-oleh yang didukung oleh pemerintah, produk UMKM bisa lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dan turis,” imbuh Coac Faran.

Coach Faran berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan ide-ide ini, sehingga UMKM bisa benar-benar naik kelas dan menjadi lebih kompetitif di pasar domestik maupun global. (*)