KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, mengatakan ada dua emiten yang bersiap groundbreaking rumah gratis. Ia membeberkan, dua emiten tersebut adalah Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO).
Menurut Ara, panggilan akrab Menteri PKP, program ini menjadi salah satu bentuk konkret kontribusi perusahaan terhadap pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat kurang mampu. Lebih dari sekadar menyediakan bangunan fisik, rumah-rumah ini juga akan dilengkapi dengan perabotan dasar untuk menunjang kenyamanan penghuni.
PT Berau Coal Energy Tbk adalah salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia. BRAU akan memulai langkah monumental dalam tanggung jawab sosial perusahaan dengan groundbreaking 500 unit rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kalimantan Timur.
Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 Desember 2024, menandai komitmen nyata BRAU terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasionalnya.
Proyek yang dimulai pada akhir 2024 ini merupakan bagian dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) yang menunjukkan peran aktif sektor swasta dalam mendukung pembangunan nasional.
Dengan tambahan 500 unit rumah dari BRAU, diperkirakan akan ada suplai 750 unit rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada 2025, termasuk 250 unit yang sebelumnya telah dibangun di Tangerang.
Langkah BRAU ini juga menjadi inspirasi bagi perusahaan tambang lainnya. Maruarar mengungkapkan bahwa PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), perusahaan milik konglomerat Garibaldi Thohir, juga telah berkomitmen untuk memulai pembangunan serupa di Kalimantan Selatan pada Januari 2025.
Hal ini mempertegas sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat menikmati akses terhadap kebutuhan dasar, termasuk perumahan yang layak.
Kontribusi BRAU dan ADRO dalam penyediaan hunian tidak hanya menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan yang luar biasa, tetapi juga membuka jalan bagi kolaborasi lebih luas di berbagai sektor untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.
Tidak Semua Rumah Digratiskan
Menanggapi kritik dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang menilai Program 3 Juta Rumah dapat membuat rakyat menjadi malas, Ara menegaskan bahwa tidak semua rumah dalam program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan diberikan secara gratis kepada masyarakat.
“Oh iya dong, enggak mungkin semua gratis,” kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2024.
Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bertujuan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sebagian pembangunan rumah gratis didukung oleh kontribusi para pengusaha.
“Memang ada sebagian rumah gratis dari teman-teman pengusaha, itu untuk yang membutuhkan. Tapi jumlahnya enggak banyak, kebanyakan tetap berbayar,” tambah Ara.
Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan rincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Dalam rapat bersama DPD RI, Ara menyampaikan keinginannya agar kementerian berpikir lebih kreatif untuk mencapai target ambisius tersebut.
Meskipun Ara mengungkapan sebenarnya bisa saja menyerah dengan anggaran sekitar Rp 5 triliun yang hanya cukup untuk membangun sekitar 250.000 rumah. Ia pun cukup melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kegagalan mencapai target 3 juta rumah disebabkan oleh keterbatasan anggaran.
“Bagi saya, yang paling mudah adalah menjalankan saja anggaran Rp 5 triliun itu. Lalu awal tahun depan saya bilang ke Pak Prabowo, tahun 2026, ‘Pak, ini gagal karena uangnya enggak ada.’ Padahal kita sudah tahu dari sekarang kalau anggarannya memang enggak cukup. Kan gampang saja ngomong begitu,” ujar Ara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga pemerintahan. Penyerahan ini menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2025, di mana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5,2 triliun untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.
Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), menyatakan kesiapan untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo. Ia juga menegaskan pentingnya semangat gotong royong dari berbagai mitra kerja di sektor perumahan untuk merealisasikan pembangunan rumah rakyat. Menurut Ara, program tersebut mencakup pembangunan rumah yang bersifat gratis maupun berbayar.
“Anggaran Kementerian PKP tahun 2025 mendatang Rp 5,274 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat dan mendorong rumah gratis dari teman-teman pengusaha meskipun tidak banyak jumlahnya, ada yang gratis tapi tidak semuanya gratis,” ujar Ara dalam keterangan resmi di Jakarta, 11 Desember 2024.
Penyerahan DIPA juga menjadi penanda pengalokasian belanja negara melalui APBN 2025 yang mencapai Rp 3,621 triliun, meningkat 8,9 persen dibandingkan APBN 2024. Anggaran tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).
Untuk belanja pemerintah pusat sendiri, alokasi anggarannya sebesar Rp 2,701 triliun, yang akan digunakan berdasarkan fungsi, organisasi, dan program. Salah satu pos utama dalam anggaran ini adalah pembiayaan kementerian, termasuk Kementerian PKP, untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah di tahun mendatang.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.