KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan Maruarar Sirait seolah tak ragu meminta para kepala desa (kades) agar memanfaatkan dana desa untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan, dana desa tak hanya untuk pembangunan infrastruktur desa, tetapi juga bisa dialokasikan demi menyediakan hunian layak bagi masyarakat kecil.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, menyampaikan rencananya untuk mengundang Asosiasi Kepala Desa guna membahas penggunaan dana desa dalam program tersebut. Hal ini diungkapkan Ara usai menghadiri Rapat Kerja Komite II DPD RI bersama Kementerian Perumahan, Kawasan, dan Pemukiman (PKP) di Jakarta.
Dalam rapat itu, anggota Komite II DPD RI, Bustami Zainudin, menyarankan agar dana desa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan rumah, yang juga didukung Wakil Ketua Komite II DPD, Angelius Wake Kako.
“Kita perlu segera mengundang Asosiasi Kepala Desa. Mungkin kita bisa memberikan desain rumah untuk membantu mereka membangun rumah masyarakat. Di sinilah peran pemerintah sebagai fasilitator menjadi sangat penting,” ujar Ara kepada wartawan di Jakarta, Senin 9 Desember 2024.
Ara menekankan pentingnya berbagai inovasi dalam sektor perumahan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah, terutama dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang membuat pembangunan rumah menjadi lebih mudah dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kebijakan harus pro rakyat, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri telah menyepakati sejumlah langkah strategis, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, serta percepatan proses perizinan PBG dari maksimal 45 hari menjadi 10 hari.
Selain itu, Ara juga menginisiasi pemanfaatan lahan hibah dari pihak swasta, tanah milik pemerintah/BUMN, hingga lahan sitaan koruptor untuk mendukung pembangunan rumah murah.
“Kami berkomitmen menciptakan kebijakan yang tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, dan pelaku usaha, sehingga keberlanjutan program dapat terjaga. Intinya adalah mempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan proses,” tutup Ara.
Program Terancam Gagal
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pentingnya tambahan anggaran untuk mewujudkan program 3 juta rumah bagi masyarakat. Dalam rapat kerja dengan Komite II DPD RI, Ara menegaskan bahwa tanpa tambahan anggaran, program tersebut berisiko gagal.
“Saya sampaikan terbuka, kalau pakai anggaran ini Rp 5 sekian triliun pasti saya gagal, failed membangun untuk bagaimana memberikan itu semua (program 3 juta rumah). Kan begitu,” tegas Menteri Ara saat rapat kerja dengan Komite II DPD RI, di Jakarta, Senin 9 Desember 2024.
Menteri Ara juga mengungkapkan bahwa pada 10 Desember 2024, ia akan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Bappenas, dan BPKP untuk menyusun peta jalan anggaran bagi Kementerian PKP. “Kami akan menyusun langkah-langkah yang perlu diambil dan memperkirakan anggaran yang bisa diperoleh pada 2025, namun kami akan tetap berusaha meski menghadapi tantangan,” tandasnya.
Dana Tambahan Program
Dia memaparkan, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung Program 3 Juta dan membutuhkan dana yang cukup besar. Dia pun berharap mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP,” kata Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait dalam siaran pers, Sabtu, 16 November 2024.
Selain itu, maruarar meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabatnya yang berkompeten untuk membantu. serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.
Menurut dia, hal itu diperlukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik, serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kemenkeu.
Diketahui, pada tahun anggaran 2025, Kementerian PKP hanya menerima alokasi dana sebesar Rp5,1 Triliun. Berdasarkan usulan dari Satgas Perumahan, kebutuhan dana untuk pembangunan rumah mencapai Rp53,6 Triliun. Artinya, masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp48,4 Triliun yang harus dipenuhi.
“Kami berharap Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan dalam penganggaran Kementerian PKP, sehingga program perumahan untuk masyarakat dapat berjalan sesuai rencana,” pungkas Maruarar.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.