Menteri UMKM Siapkan Skema Penyaluran BBM Subsidi buat Ojek Pangkalan

KABARBURRSA.COM - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah merumuskan skema yang tepat untuk penyaluran alokasi BBM subsidi bagi para pengemudi ojek pangkalan.

Hal ini menyusul pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa pengemudi ojek online (ojol) berhak memperoleh BBM subsidi, mengingat mereka termasuk dalam kategori usaha mikro.

"Sedang kami siapkan strategi yang tepat, kami sedang mencari pola yang pas untuk ini," ujar Maman saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Kementerian UMKM, yang juga tergabung dalam Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Monitoring BBM Subsidi, sebelumnya telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah operator atau penyedia layanan ojol.

Maman menjelaskan bahwa beberapa operator ojol telah menunjukkan kesediaannya untuk membuka data jumlah mitra pengemudi yang tergabung dengan platform mereka. Data ini nantinya akan diselaraskan dengan PT Pertamina untuk penyaluran BBM subsidi melalui aplikasi My Pertamina.

"Alhamdulillah, mayoritas operator ojek online sudah sepakat untuk menyinkronkan data mereka dengan Pertamina. Secara prinsip, hampir semuanya sudah setuju, seperti Grab, GoJek, dan Maxim," tambahnya dengan tegas.

Rencana Pemerintah Larang Ojol

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Amin Ak, turut menyoroti rencana pemerintah yang berencana melarang pengemudi ojek online (Ojol) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia mengaku menolak rencana tersebut lantaran para pengemudi ojol masuk dalam kategori penerima subsidi.

“Pada hakikatnya pengemudi ojol merupakan pelaku usaha mikro, yang mereka jual adalah jasa transportasi. Mereka layak dapat bantuan,” kata Amin dalam keterangannya di Jakarta, Jum’at, 29 November 2024.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, pengemudi ojek online menjadi bagian dari pelaku usaha mikro yang menopang perekonomian keluarga. Dalam banyak kasus, Amin menyebut para ojol mengandalkan subsidi BBM untuk menjaga biaya operasional tetap rendah dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Merujuk data yang diolah dari berbagai sumber, Amin menyebut jumlah pengemudi ojol di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 4 juta orang dari berbagai platform pada tahun 2024. Ia menyebut, rata-rata penghasilan pengemudi ojek online di Indonesia bervariasi tergantung pada wilayah, jumlah pesanan, dan sistem insentif dari aplikator.

Menurut survei terbaru, per bulan, rata-rata pendapatan mereka berada di bawah Rp 3,5 juta, dengan jam kerja antara 8 hingga 12 jam per hari tanpa hari libur. “Kita harus memahami bahwa pengemudi ojek online bukan sekadar profesi, tetapi bagian dari sektor usaha mikro yang memiliki kontribusi nyata terhadap roda perekonomian,” ujarnya.

Menurut Amin, melarang mereka menggunakan BBM bersubsidi sama saja membebani mereka dengan biaya tambahan yang tidak sebanding dengan penghasilan mereka. Lebih lanjut, Ia menyoroti bahwa subsidi BBM bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Pengemudi ojek online termasuk dalam kelompok tersebut, sehingga tidak adil jika mereka dikecualikan dari akses subsidi yang seharusnya mereka terima. Amin mengimbau pemerintah untuk mencari solusi lain yang lebih adil dan berpihak pada rakyat kecil.

Jika ada kekhawatiran tentang penyalahgunaan subsidi BBM, pemerintah bisa meningkatkan pengawasan atau merancang skema distribusi yang lebih tepat sasaran. “Namun, jangan sampai para pelaku usaha mikro dan kecil justru menjadi korban dari kebijakan ini,” tegasnya.

Subsidi Khusus Angkutan Plat Kuning

Usai melaksanakan pencoblosan di kediamannya, Jakarta, Rabu, 27 November 2024, kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap, skema BBM bersubsidi hanya akan diprioritaskan untuk angkutan umum berplat kuning

Sementara pengemudi ojol, kata Bahlil, masuk dalam kategori bisnis perorangan melalui kemitraannya dengan pihak aplikator. Sedang angkutan plat kuning, diberikan subsidi untuk menjaga harga ongkos perjalanan.

Pada kesempatan lain, Bahlil, selaku Ketua Tim Penggodok Kebijakan Subsidi Energi, telah melaporkan hasil rapat kajiannya terkait BBM subsidi kepada Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, keputusan terkait subsidi sektor energi akan diumumkan oleh Presiden Prabowo.

“Jadi kemarin kami sudah diterima oleh Bapak Presiden, dan saya sebagai ketua tim daripada untuk membuat alternatif tentang subsidi yang tepat sasaran. Jadi, isunya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa tetap subsidi itu tidak dicabut. Tetap semuanya ada subsidi,” ujar Bahlil kepada para awak media di Jakarta, Rabu.

Keputusan terkait subsidi energi ini nantinya akan diumumkan langsung oleh Prabowo. Prabowo, kata Bahlil, hendak memastikan bahwa penerima subsidi adalah masyarakat yang tepat.

“Nanti Bapak Presiden insya Allah dengan kami akan mengumumkan. Kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran. Kalau ditanya kapan, akan diumumkan. Nanti lihat hari dan tanggal yang baik,” ujarnya.

Bahlil menambahkan, dari opsi skema subsidi yang dilaporkan kepada Presiden, salah satunya adalah opsi blending, di mana subsidi diberikan kepada barang dan sebagian lainnya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Skema ini dilakukan untuk menggairahkan daya beli masyarakat dan memastikan subsidi tepat sasaran.

Lebih jauh, Bahlil memastikan subsidi akan diberikan kepada masyarakat yang tepat. Saat ini data penerima subsidi telah dikaji, sehingga data yang digunakan akan seragam. “Selama ini-kan, kita tahu, seperti beberapa hari lalu saya sampaikan, bahwa subsidi ini ditengarai sebagian tidak tepat sasaran. Yang berhak mendapat subsidi inilah saudara-saudara kita yang memang, mohon maaf, ekonominya menengah ke bawah. Dan sekarang, setelah kita exercise oleh BPS, data kita sekarang sudah satu data. Yang pertama kita pastikan adalah satu data,” tegasnya.(*)