KABARBURSA.COM - Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), Danis Hidayat Sumadilaga, mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur tahap satu Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, telah mencapai 93 persen.
"Pembangunan tahap satu ini mencakup berbagai infrastruktur seperti gedung pemerintahan, rumah tapak menteri, dan rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN)," jelas Danis dikutip di Jakarta pada Minggu 22 September 2024.
Saat ini, 20 unit rumah tapak untuk menteri telah selesai dibangun, sementara 14 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan. Danis menargetkan semua 28 unit akan rampung pada Oktober 2024.
Pada Oktober 2024, pemerintah juga berencana meresmikan sejumlah gedung yang telah selesai dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara. Gedung-gedung tersebut termasuk Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) satu, dua, dan empat, serta dua bangunan ikonik: Istana Garuda dan Istana Negara.
"Istana Garuda dan Istana Negara diprioritaskan untuk diresmikan sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir," ungkap Danis.
Istana Negara sendiri telah digunakan untuk perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024, serta untuk rapat koordinasi perangkat daerah dan TNI/Polri. Sementara itu, Istana Garuda telah menjadi tempat berlangsungnya beberapa rapat kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi pada Agustus dan September 2024.
Dengan kemajuan pembangunan ini, Kota Nusantara semakin mendekati jadwal penyelesaian tahap pertama, menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.
Alokasikan Anggaran Lanjutan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya mengalokasikan anggaran untuk lanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025 sebesar Rp9,11 triliun.
Menteri Basuki mengatakan, alokasi anggaran sebesar itu akan difokuskan pada berbagai program pembangunan di IKN yang dikategorikan sebagai program Non Qucik-Win.
“Dana ini dialokasikan untuk tiga direktorat utama di Kementerian PUPR, yaitu Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan,” kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024.
Dirincinya, untuk sektor Bina Marga, anggaran digunakan untuk proyek akses jalan dan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP), termasuk pembangunan akses perumahan dan peningkatan jalan di area Wes Residence, Precint Core, dan Sumbu Tripjaya.
Proyek lain yang dibiayai adalah pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Jalan Lingkar Sepaku 4, serta perbaikan jalan di Sumbu Kebangsaan sisi Barat dan Timur.
Selain itu, sejumlah proyek pembangunan jalan juga akan dilanjutkan, seperti Jalan Lingkar Sepaku Tahap 2, jalan feeder di kawasan IKN, serta jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bandara Sepinggan dengan tol Balikpapan-Samarinda, dan pembangunan jembatan Pulau Balang hingga Simpang Riko.
Sektor Cipta Karya akan fokus pada pembangunan fasilitas publik seperti kawasan peribadatan, kantor Kementerian PUPR, serta infrastruktur dasar seperti jaringan distribusi air minum (SPAM) di Sepaku, instalasi perpipaan air limbah, dan pembangunan sekolah, pasar, serta puskesmas di Kawasan Hunian ASN IKN.
Sementara itu, sektor Perumahan akan melanjutkan pembangunan 47 tower rumah susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak di kawasan strategis IKN.
Sebelumnya, Kementerian PUPR mendapat tambahan anggaran Rp40,59 triliun untuk tahun anggaran 2025, hampir 20 persen dari tambahan tersebut dialokasikan untuk pembangunan IKN.
“Untuk lanjutan pembangunan IKN dan operasi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) sebesar Rp9,11 triliun,” ujar Menteri Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR, Rabu 11 September 2024.
Tak hanya untuk kelanjutan pembangunan IKN, anggaran tambahan itu juga untuk program padat karya berupa revitalisasi sekolah yang banyak mengalami kerusakan, dengan anggaran sebesar Rp19,5 triliun.
Revitalisasi ini menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui perbaikan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar.
Perkuat Ketahanan Pangan
Selain itu, anggaran tambahan juga akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air, seperti bendungan dan jaringan irigasi, yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Total anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai Rp11,98 triliun. Nantinya, dana ini akan segera didistribusikan ke direktorat jenderal terkait, seperti Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya.
“Ditjen Sumber Daya Air mendapat alokasi tambahan untuk bendungan dan irigasi. Sementara untuk Bina Marga dan Cipta Karya, dana sebesar Rp9,11 triliun akan dialokasikan, dan Rp19,5 triliun lainnya berada di Cipta Karya untuk renovasi sarana dan prasarana pendidikan,” jelas Basuki.(*)