KABARBURSA.COM - Pemerintah resmi mencairkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 kepada tiga badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Persero, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero, dan PT Industri Kereta Api (INKA) Persero.
Penyaluran dana PMN tersebut dilakukan melalui PT Danantara Asset Management (DAM) untuk segera dieksekusi oleh masing-masing BUMN.
Chief Financial Officer (CFO) BPI Danantara, Arif Budiman, mengatakan seluruh dana PMN yang telah memperoleh persetujuan Komisi XI DPR RI telah diterima dan disalurkan sesuai peruntukannya. Total PMN yang dikucurkan mencapai Rp4,773 triliun.
“PMN sudah kami terima di 2025 dan diteruskan melalui PT DAM ke seluruh BUMN sesuai dengan apa yang telah disetujui oleh Komisi XI, yaitu Rp2,5 triliun untuk Pelni, Rp1,8 triliun untuk PT KAI, dan Rp473 miliar untuk PT INKA,” ujar Arif dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin, 9 Februari 2026.
Arif menegaskan, pencairan PMN tersebut tidak mengubah kendali negara atas BUMN penerima modal. Struktur kepemilikan saham tetap dipertahankan dengan mayoritas saham dikuasai oleh BPI Danantara dan sebagian kecil oleh Badan Pengelola (BP) BUMN.
“Walaupun ada PMN, kepemilikan negara tetap dipertahankan. Nantinya sebesar 99 persen saham berada di BPI Danantara dan 1 persen di BP BUMN untuk setiap BUMN,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BP BUMN, Tedi Bharata, menegaskan pihaknya bersama BPI Danantara akan mengawal ketat penggunaan dana PMN, khususnya di sektor transportasi yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Ia menyoroti alokasi PMN kepada PT KAI yang akan dimanfaatkan untuk pengadaan trainset Kereta Rel Listrik (KRL).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan layanan transportasi perkotaan sekaligus memperkuat aspek keselamatan.
“Terkait KAI, pengadaan trainset ini penting untuk KRL karena kami menekankan fokus pada keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Kebutuhan layanan ke depan juga akan semakin besar,” ujar Tedi.
Selain sektor perkeretaapian, Tedi juga menekankan pemanfaatan galangan kapal nasional dalam program peremajaan armada PT Pelni. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjamin kualitas kapal sekaligus mendorong penguatan industri manufaktur dalam negeri.
“Kami ingin kapal-kapal Pelni yang dibangun nantinya benar-benar berkualitas dan menjawab kebutuhan layanan. Dalam prosesnya, kami mendorong kerja sama dengan galangan kapal nasional agar industri perkapalan BUMN bisa ikut berperan dan naik kelas,” pungkas Tedi. (ADI SUBCHAN)