Pemerintah Diminta Kaji Ulang Rencana Subsidi BBM Khusus Plat Kuning

KABARBURSA.COM - Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Muh Harris menyebut, subsidi bahan bakar minyak (BBM) khusus angkutan umum berplat kuning menjadi langkah strategis untuk mendukung sektor transportasi publik. Akan tetapi, ia menilai oemerintah perlu melakukan mendalam dan implementasi yang tepat.

Harris, menegaskan pentingnya kajian komprehensif terhadap manfaat subsidi BBM bagi plat kuning. Pasalnya, kebijakan ini harus berdampak positif bagi masyarakat, khususnya untuk menjaga biaya operasional transportasi umum.

“Pemerintah harus memastikan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, terutama pengguna transportasi umum, sekaligus menekan biaya operasional transportasi agar tarifnya tetap terjangkau,” kata Harris dalam keterangannya, dikutip Minggu, 1 Desember 2024.

Adapun kajian yang Harris maksud, mencakup dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan harapan subsidi dapat mendukung upaya peningkatan aksesibilitas transportasi publik yang lebih baik dan berkeadilan.

Ia juga memberikan sejumlah catatan penting terkait kebijakan ini, di mana subsidi mesti diarahkan hanya kepada pihak yang benar-benar berhak, yakni angkutan umum yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas. “Untuk mencegah penyalahgunaan, diperlukan sistem digitalisasi dan pendataan yang akurat dalam distribusi subsidi. Subsidi diharapkan dapat menekan biaya operasional sehingga tarif transportasi umum tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ulas Harris.

Harris menyadari, implementasi kebijakan ini membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah, DPR, dan operator transportasi. Ia pun meminta kebijakan tersebut diimplementasikan secara tepat sasaran dan transparan.

Lebih jauh, Harris juga berharap transportasi umum dapat menjadi pilihan utama masyarakat, yang pada akhirnya mendukung pengurangan kemacetan dan emisi karbon di perkotaan. “Kami ingin memastikan subsidi ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari upaya strategis membangun sistem transportasi umum yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dikhawatirkan Korbankan Ojol

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Amin Ak, turut menyoroti rencana pemerintah yang berencana melarang pengemudi ojek online (Ojol) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia mengaku menolak rencana tersebut lantaran para pengemudi ojol masuk dalam kategori penerima subsidi.

“Pada hakikatnya pengemudi ojol merupakan pelaku usaha mikro, yang mereka jual adalah jasa transportasi. Mereka layak dapat bantuan,” kata Amin dalam keterangannya di Jakarta, Jum'at, 29 November 2024.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, pengemudi ojek online menjadi bagian dari pelaku usaha mikro yang menopang perekonomian keluarga. Dalam banyak kasus, Amin menyebut para ojol mengandalkan subsidi BBM untuk menjaga biaya operasional tetap rendah dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Merujuk data yang diolah dari berbagai sumber, Amin menyebut jumlah pengemudi ojol di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 4 juta orang dari berbagai platform pada tahun 2024. Ia menyebut, rata-rata penghasilan pengemudi ojek online di Indonesia bervariasi tergantung pada wilayah, jumlah pesanan, dan sistem insentif dari aplikator.

Menurut survei terbaru, per bulan, rata-rata pendapatan mereka berada di bawah Rp 3,5 juta, dengan jam kerja antara 8 hingga 12 jam per hari tanpa hari libur. “Kita harus memahami bahwa pengemudi ojek online bukan sekadar profesi, tetapi bagian dari sektor usaha mikro yang memiliki kontribusi nyata terhadap roda perekonomian,” ujarnya.

Menurut Amin, melarang mereka menggunakan BBM bersubsidi sama saja membebani mereka dengan biaya tambahan yang tidak sebanding dengan penghasilan mereka. Lebih lanjut, Ia menyoroti bahwa subsidi BBM bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Pengemudi ojek online termasuk dalam kelompok tersebut, sehingga tidak adil jika mereka dikecualikan dari akses subsidi yang seharusnya mereka terima. Amin mengimbau pemerintah untuk mencari solusi lain yang lebih adil dan berpihak pada rakyat kecil.

Jika ada kekhawatiran tentang penyalahgunaan subsidi BBM, pemerintah bisa meningkatkan pengawasan atau merancang skema distribusi yang lebih tepat sasaran. “Namun, jangan sampai para pelaku usaha mikro dan kecil justru menjadi korban dari kebijakan ini,” tegasnya.

Subsidi Khusus Angkutan Plat Kuning

Usai melaksanakan pencoblosan di kediamannya, Jakarta, Rabu, 27 November 2024, kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap, skema BBM bersubsidi hanya akan diprioritaskan untuk angkutan umum berplat kuning

Sementara pengemudi ojol, kata Bahlil, masuk dalam kategori bisnis perorangan melalui kemitraannya dengan pihak aplikator. Sedang angkutan plat kuning, diberikan subsidi untuk menjaga harga ongkos perjalanan.

Pada kesempatan lain, Bahlil, selaku Ketua Tim Penggodok Kebijakan Subsidi Energi, telah melaporkan hasil rapat kajiannya terkait BBM subsidi kepada Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, keputusan terkait subsidi sektor energi akan diumumkan oleh Presiden Prabowo.

"Jadi kemarin kami sudah diterima oleh Bapak Presiden, dan saya sebagai ketua tim daripada untuk membuat alternatif tentang subsidi yang tepat sasaran. Jadi, isunya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa tetap subsidi itu tidak dicabut. Tetap semuanya ada subsidi," ujar Bahlil kepada para awak media di Jakarta.

Keputusan terkait subsidi energi ini nantinya akan diumumkan langsung oleh Prabowo. Prabowo, kata Bahlil, hendak memastikan bahwa penerima subsidi adalah masyarakat yang tepat.

"Nanti Bapak Presiden insya Allah dengan kami akan mengumumkan. Kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran. Kalau ditanya kapan, akan diumumkan. Nanti lihat hari dan tanggal yang baik," ujarnya.

Bahlil menambahkan, dari opsi skema subsidi yang dilaporkan kepada Presiden, salah satunya adalah opsi blending, di mana subsidi diberikan kepada barang dan sebagian lainnya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Skema ini dilakukan untuk menggairahkan daya beli masyarakat dan memastikan subsidi tepat sasaran.

Lebih jauh, Bahlil memastikan subsidi akan diberikan kepada masyarakat yang tepat. Saat ini data penerima subsidi telah dikaji, sehingga data yang digunakan akan seragam. "Selama ini-kan, kita tahu, seperti beberapa hari lalu saya sampaikan, bahwa subsidi ini ditengarai sebagian tidak tepat sasaran. Yang berhak mendapat subsidi inilah saudara-saudara kita yang memang, mohon maaf, ekonominya menengah ke bawah. Dan sekarang, setelah kita exercise oleh BPS, data kita sekarang sudah satu data. Yang pertama kita pastikan adalah satu data," tegasnya.(*)