KABARBURSA.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis tidak akan dipotong.
Program ini telah dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp71 triliun.
Airlangga menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini akan menyesuaikan dengan indeks harga pangan di setiap daerah, mengingat variasi biaya hidup dan harga bahan makanan di berbagai wilayah.
"Tinggal saja pelaksanaan Program Makan Siang Gratis karena setiap daerah itu berbeda-beda indeksnya," ujarnya dikutip di Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menambahkan bahwa anggaran Rp7.500 per porsi untuk makan bergizi gratis dianggap cukup untuk beberapa daerah. "Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah besar itu," katanya. Namun, dia juga mengakui bahwa kebijakan ini masih dalam tahap penggodokan dan akan disesuaikan dengan harga jual bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan anak-anak mendapatkan akses makanan bergizi, dengan mempertimbangkan faktor ekonomi lokal untuk pelaksanaan yang efektif dan tepat sasaran.
Lebih Banyak Masalah
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menilai, program Makan Bergizi Gratis presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tidak akan berlanjut jika melahirkan lebih banyak masalah ketimbang solusi.
Seandainya pun berlanjut di tahun-tahun berikutnya, kata Khudori, akan banyak perbaikan dari penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis. Hal itu menyusul utang pemerintah sebesar Rp800 triliun yang jatuh tempo di tahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Diketahui, utang pemerintah menyentuh angka Rp8.353 triliun, atau naik Rp14,59 triliun jika dibandingkan jumlah di bulan sebelumnya sebesar Rp8.338 triliun. Adapun nilai utang yang jatuh tempo, mencapai Rp3.749 triliun untuk periode 2025-2029.
Sementara pada tahun 2025, utang pemerintah yang jatuh tempo berada di angka Rp800 triliun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), per tanggal 30 April 2024 mencatat utang jatuh tempo di tahun depan naik jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp434,29 triliun.
“Di tahun pertama hampir dipastikan akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dengan perbaikan di sana-sini. Program bisa saja tidak berlanjut jika ada force majeur atau ternyata banyak masalah ketimbang menyelesaikan persoalan,” kata Khudori kepada Kabar Bursa, Sabtu, 6 Juli 2024.
Kemungkinan itu terjadi lantaran program Makan Bergizi Gratis memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Di tahun pertama penerapan program, Khudori menilai perlu adanya target yang terukur di samping melakukan perbaikan.
“Kita belum tahu bagaimana program ini dirancang lebih detail dan konkrit. Karena banyak detail-detail yang rumit yang perlu dikonkretkan,” jelasnya.
Adapun Khudori menilai, ada tiga cara untuk memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Pertama, alokasi anggaran dilakukan secara gradual seiring perluasan jangkauan dari program Makan Bergizi Gratis.
Kedua, kata Khudori, melakukan langkah improvisasi penyesuaian sembari terus memerhatikan kemungkinan dari periode pertama program dijalankan. Ketiga, mempersiapkan berbagai skenario untuk memitigasi risiko yang ada.
“Karena itu penting sejak awal disadari program ini kompleks, rumit, dan kolosal. Pada tahap awal sebaiknya dimulai dari target kecil dan terukur,” tutupnya.
Butuh Konvergensi Program
Sebelumnya, Pengamat Pertanian Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian menegaskan, janji kampanye Prabowo-Gibran tentang Makan Bergizi Gratis harus tetap dijalankan. Dalam hal ini, pemerintahan mesti menyesuaikan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program prioritas Prabowo-Gibran.
Meski begitu, Eliza menekankan, penyesuaian APBN juga perlu memperhatikan urgensi anggaran dari setiap kementerian dan lembaga. Menurutnya, pemerintahan perlu kembali menyisir tiap program kementerian lembaga yang serupa dengan Makan Bergizi Gratis.
“Mestinya disisir program-program yang sekiranya bisa dikonvergensikan dengan makan siang gratis. Misalnya program peningkatan gizi anak dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) itu bisa dikonvergensikan dengan program makan siang bergizi. Karena makan siang bergizi ini kan sasarannya anak sekolah dan balita,” kata Eliza kepada KabarBursa, Jum’at, 5 Juli 2024.
Begitu juga dengan paket sembako, Eliza menilai, anggaran dalam program ini juga dapat dikonvergensikan dengan program Makan Bergizi Gratis. Sementara jika pemotongan anggaran dipukul rata kementerian lembaga, dia menilai akan menghambat target Indonesia emas tahun 2045.
Eliza menilai, program Makan Bergizi Gratis memiliki multiplier effect yang baik bagi petani dan peternak dalam negeri jika didesain dengan baik tanpa bergantpada vendor besar. Jika makan siang bergizi ini dapat melibatkan petani, peternak, UMKM, PKK disetiap daerah, dia menilai, multiplier efeknya terhadap ekonomo daerah akan cukup berdampak.