KABARBURSA.COM - Penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diprediksi akan membawa sentimen positif bagi pasar perumahan.
Peningkatan kuota FLPP diharapkan dapat memperbesar daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah subsidi, yang akan mendorong permintaan di pasar perumahan, khususnya untuk segmen rumah tapak.
Analis Riset Kiwoom, Vicky Rosalinda, mengatakan peningkatan permintaan ini berpotensi memacu pertumbuhan sektor properti, dan mendorong pengembang untuk membangun lebih banyak unit rumah subsidi.
"Menurut kami hal tersebut dapat menjadi sentimen positif seperti dapat meningkatkan permintaan karena penambahan kuota FLPP akan meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah subsidi," kata Ocha panggilan akrabnya kepada Kabar Bursa, Rabu, 28 Agustus 2024.
Selain itu, dengan bertambahnya pasokan rumah subsidi, spekulasi di pasar perumahan dapat ditekan, mengingat harga rumah subsidi cenderung lebih stabil dan kurang terpengaruh oleh fluktuasi pasar, termasuk suku bunga.
Menurut Ocha, FLPP berperan penting dalam menjaga stabilitas pasar perumahan di Indonesia, dengan menstabilkan harga rumah di segmen bawah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Program ini juga berkontribusi pada pertumbuhan sektor industri terkait seperti bahan bangunan, furnitur, dan jasa konstruksi.
Selain itu, aktivitas pembangunan rumah subsidi yang meningkat akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian.
"Selain itu adanya peningkatkan aktivitas pembangunan rumah subsidi dapat terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatkan permintaan terhadap rumah subsidi dapat mendorong permintan agregat di perekonomian," jelasnya
Program FLPP Didorong Diperluas Cakupannya
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menanggapi rencana pemerintah yang akan menambah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan memperbesar kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk memperkuat daya beli masyarakat kelas menengah terhadap perumahan atau rumah layak huni.
Kata Tauhid Ahmad, mengimplementasian program FLPP yang efektif akan sangat membantu masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan mempercepat akses mereka untuk mendapatkan rumah bersubsidi.
Namun, untuk mencapai target tersebut, kata Tauhid, pemerintah memerlukan anggaran yang cukup besar.
"Program ini sangat membantu sekali. Tetapi pemerintah membutuhkan anggaran yang cukup besar," kara Tauhid kepada Kabar Bursa, Rabu, 28 Agustus 2024.
Meski begitu, lanjut Tauhid, program FLPP ini harus dipertahankan, bahkan diperluas cakupannya.
Selain fokus pada MBR, ke depannya cakupannya diperluas ke kelas menengah yang saat ini mengalami penurunan daya beli, terutama di tengah ketatnya likuiditas.
"Banyak bank saat ini lebih memilih menempatkan dana mereka pada portofolio keuangan ketimbang menyalurkan kredit, khususnya di sektor properti," ungkapnya.
Dengan memperluas cakupan FLPP, diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih luas dan efektif, membantu berbagai lapisan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan mendorong pertumbuhan sektor perumahan secara keseluruhan.
Sisa Anggaran Program FLPP Rp5,1 Triliun
Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan sisa alokasi pembiayaan untuk rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yaitu sebesar Rp5,1 triliun.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait semakin menipisnya likuiditas untuk pembiayaan rumah subsidi ini.
"Kami sedang dalam proses menyelesaikan sisa kuota yang belum tersalurkan, sekitar Rp5,1 triliun," ujar Heru saat ditemui Kabar Bursa di Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.
Heru berharap tambahan pembiayaan FLPP bisa segera dicairkan pada September 2024 untuk mengurangi kekhawatiran para pengembang.
"Prosesnya sedang berjalan, Kementerian PUPR sudah sangat intens berkoordinasi dengan Kemenkeu. Kami sebagai operator tinggal menunggu saja," ujarnya.
Sebagai informasi, Hingga 15 Agustus 2024, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui skema FLPP sebanyak 111.784 unit rumah, dengan total nilai mencapai Rp13,62 triliun. Penyaluran ini mencakup 33 provinsi dan 387 kabupaten/kota, melibatkan 37 bank penyalur, serta dibangun oleh 6.579 pengembang di 9.713 lokasi perumahan.
Selain itu, melalui skema pembiayaan Tapera, telah disalurkan sebanyak 3.512 unit rumah dengan total nilai Rp583,55 miliar. Namun, menurut Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana BP Tapera, Doddy Bursman, upaya ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh BP Tapera.
"Kami membutuhkan kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan terkait dalam ekosistem perumahan," ujar Doddy, Senin, 26 Agustus 2024.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, angka backlog kepemilikan rumah secara nasional masih sangat tinggi, mencapai 9,9 juta rumah tangga. Selain itu, terdapat pula backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menyentuh angka 26,9 juta rumah tangga pada periode yang sama. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.