KABARBURSA,COM - Ambisi Indonesia membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) dipandang sebagai langkah besar untuk keluar dari ketergantungan pada energi fosil di tengah gejolak geopolitik global. Di saat harga minyak mentah dunia menembus USD100 per barel dan jalur logistik gangguan energi, percepatan transisi energi kini dinilai bukan lagi sekadar agenda lingkungan, tetapi strategi ekonomi untuk menjaga ketahanan nasional.
Pandangan itu mengemuka dalam diskusi CERAH Expert Panel bertajuk Menavigasi Transisi Energi Indonesia di Tengah Gejolak Geopolitik Global.
Policy Strategist Yayasan CERAH, Devi Larasati, menilai pembangunan PLTS menjadi salah satu kunci utama agar Indonesia tidak terus terjebak dalam kerentanan pasokan energi global.
Menurut Devi, gejolak geopolitik saat ini menjadi peringatan bahwa ketergantungan pada energi fosil semakin berisiko.
Selain rentan terhadap penawaran harga, energi fosil juga mulai menghadapi tekanan dari pasar global yang semakin ketat terhadap komoditas beremisi tinggi.
Ia menyoroti fenomena coal reflex yakni kecenderungan negara-negara kembali bergantung pada batu bara sebagai respons jangka pendek atas krisis energi.
Di Indonesia sendiri, per Oktober 2025, sekitar 66,52 persen listrik nasional masih bersumber dari batu bara. Namun, strategi tersebut dinilai tidak lagi aman untuk jangka panjang.
"Lingkungan perdagangan global semakin tidak bersahabat bagi batu bara. Adanya mekanisme seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Eropa akan memukul daya saing produk industri kita. Ditambah lagi, lembaga keuangan internasional mulai menarik diri dari pembiayaan proyek batu bara. Mengandalkan fosil kini sudah tidak aman dan tidak berkelanjutan," tegas Devi, Kamis 23 April 2026.
Ia menilai Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain yang berhasil menekan kerentanan energi melalui investasi pada energi surya.
Salah satu contoh yang ia soroti adalah Pakistan, yang disebut mampu melindungi sektor pertanian dan ekonominya melalui ekspansi panel surya.
Menurut Devi, Pakistan berhasil menghemat sekitar USD12 miliar impor bahan bakar setelah bauran energi suryanya melonjak dari 2,9 persen pada tahun 2020 menjadi 32,3 persen pada tahun 2025.
Pengalaman ini, kata dia, menunjukkan bahwa PLTS bahkan dalam skala kecil dapat memberikan perlindungan nyata terhadap sektor-sektor produktif.
"Belajar dari kasus di Pakistan, petani di sana tidak lagi khawatir dengan harga solar atau solar yang tinggi karena sudah memiliki panel surya. Ini sangat relevan dengan Indonesia. Dengan PLTS, kita membangun ketahanan energi domestik yang sulit terdampak konflik global," ujarnya.
Bagi Indonesia, dorongan membangun PLTS 100 GW dalam tiga tahun melalui Koperasi Desa Merah Putih disebut sebagai ide progresif.
Namun, Devi menilai target sebesar itu harus diikuti dengan langkah konkret dan sinkronisasi dokumen perencanaan agar tidak berhenti sebagai visi politik semata.
Saat ini, menurut dia, masih terjadi perselisihan antara target besar Presiden Prabowo Subianto dengan dokumen perencanaan resmi. Dalam RUKPTL 2025–2034, kapasitas PLTS yang tercantum baru sekitar 17 GW, jauh di bawah ambisi 100 GW.
“Skala target 100 GW ini belum tercermin dalam RUKPTL 2025-2034 yang hanya mencantumkan angka 17 GW. Perlu ada revisi dokumen secepatnya. Selain itu, pemerintah harus menyelesaikan tantangan pembiayaan untuk skala kecil di tingkat desa dan potensi masalah tata kelola pada 80.000 institusi koperasi yang akan mengelola PLTS tersebut,” tegas Devi.
Ia menjelaskan, setidaknya ada tiga tantangan besar yang harus segera diselesaikan pemerintah jika ingin merealisasikan target tersebut.
Pertama, akses pembiayaan, terutama untuk proyek energi terbarukan skala desa yang masih sulit diperoleh pendanaan. Kedua, tata kelola, mengingat sekitar 80.000 institusi koperasi direncanakan terlibat dalam pengelolaan PLTS sehingga memerlukan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Ketiga, kebijakan industri hijau, terutama untuk mendorong lahirnya manufaktur panel surya domestik.
Bagi Devi, program PLTS 100 GW tidak boleh dipandang semata-mata sebagai proyek kelistrikan. Lebih dari itu, program ini merupakan instrumen kebijakan industri baru yang dapat menciptakan rantai nilai ekonomi, lapangan kerja, dan transfer teknologi.
“Konflik geopolitik ini adalah sebuah peringatan. PLTS 100 GW adalah instrumen kebijakan industri hijau yang paling nyata. Jika kita bisa manufaktur sendiri, dampaknya melampaui ketahanan energi; itu adalah lapangan penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara luas,” ujarnya.
Ia menambahkan, arah tersebut juga sejalan dengan pandangan Bank Dunia yang menekankan pentingnya kebijakan industri yang kuat di sektor energi untuk menopang ketahanan nasional.
Jika dikelola dengan benar, pembangunan PLTS skala besar tidak hanya akan memperkuat pasokan energi domestik, tetapi juga menumbuhkan industri manufaktur baru di dalam negeri.
“Program PLTS 100 GW adalah instrumen kebijakan industri hijau yang paling konkret. Manfaatnya melampaui sekedar energi bersih, ini tentang peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemandirian ekonomi dari jangkauan pasar global,” kata Devi.
Dengan target besar ini, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk tidak sekadar menjadi pengikut dalam arus transisi energi global. Di dunia yang tengah semakin tidak pasti, pembangunan PLTS 100 GW bisa menjadi fondasi baru bagi kemandirian energi, penguatan industri nasional, dan perlindungan ekonomi domestik dari gejolak pasar global.(*)