KABARBURSA.COM - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 dipastikan menyasar sejumlah barang mewah. Namun, dampaknya juga memicu kekhawatiran di kalangan pengusaha ritel dan mitra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Direktur Utama PT Sarinah (Persero), Fetty Kwartati, mengungkapkan bahwa banyak mitra UMKM menyampaikan keresahan mereka terkait potensi kenaikan PPN yang mungkin turut berimbas pada produk-produk mereka.
"Gimana nanti kalau UMKM juga misalnya kena PPN-nya naik? Itu sudah banyak di sampaikan mitra-mitra UMKM di sini," ujar Fetty kepada wartawan di Jakarta, Jumat 20 Desember 2024.
Fetty, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum 1 Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), menegaskan bahwa kenaikan PPN 12 persen berpotensi memengaruhi kinerja ritel. Terlebih, daya beli di kuartal IV belum menunjukkan pemulihan penuh.
"Penambahan PPN biar bagaimana pun pasti akan pengaruh karena kan saat ini. Terutama di kuartal IV ini kan penjualan kita masih berjuang," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, menilai bahwa kenaikan PPN ini akan memengaruhi kinerja perusahaan. Meski pemerintah memberikan berbagai insentif, durasi yang ditetapkan dinilai terlalu singkat.
Menurut Alphonzus, insentif pada kuartal I-2025 tidak akan memberikan dampak signifikan, mengingat periode tersebut masih dipenuhi perayaan besar seperti tahun baru dan lebaran.
"Sebetulnya, kuartal I sebenarnya tidak terlalu khawatir, karena kuartal I kan ada tahun baru, ada Imlek, ada Ramadhan, dan IdulFitri. Justru yang harus diantisipasi adalah setelah Idul Fitri," jelasnya.
Ia menambahkan, setelah Idul Fitri, Indonesia cenderung memasuki masa low season. Dengan bergesernya perayaan besar ke kuartal I, Alphonzus memperingatkan bahwa periode low season akan berlangsung lebih panjang.
"Tren di Indonesia selalu begitu, industri ritel setelah Idul Fitri pasti dia masuk ke low season. Tahun ini low season-nya dalam, tahun depan low season panjang. Jangan sampai panjang dan dalam," pungkasnya.
Sarinah tak Goyah meski PPN Naik Jadi 12 Persen
Pemerintah telah menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen berlaku pada tahun 2025.
Namun, kenaikan itu menimbulkan berbagai reaksi, khususnya di kalangan pelaku usaha. Banyak yang khawatir kebijakan tersebut akan memberikan tekanan tambahan pada dunia usaha, terutama di tengah upaya pemulihan ekonomi. Dampaknya pada daya beli masyarakat juga menjadi perhatian.
Wakil Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Fetty Kwartati, tidak menampik bahwa kenaikan PPN tersebut akan berdampak pada bisnis ritel. Ia menjelaskan bahwa penyesuaian seperti ini kerap menimbulkan efek langsung.
“Logikanya sih, pasti. Setiap ada kenaikan apa pun, di awal-awalnya itu pasti ada pengaruh,” ujar Fetty saat ditemui usai menghadiri acara Bina Diskon Nataru di Jakarta, Jumat, 20 Desember 2024.
Namun, Fetty yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Sarinah menegaskan bahwa kenaikan PPN ini tidak akan memengaruhi keberlanjutan kemitraan di Sarinah.
Menurutnya, sistem manajemen mitra di Sarinah tidak didasarkan pada faktor eksternal seperti pajak, melainkan pada evaluasi rutin yang dilakukan perusahaan terhadap performa mitranya.
“Kalau berkurang bukan karena PPN sih, memang karena sistem di Sarinah itu setiap periode memang direview,” terangnya.
Fetty menjelaskan lebih lanjut bahwa Sarinah memiliki mekanisme evaluasi yang berlangsung setiap enam bulan sekali untuk memastikan mitra bisnisnya memberikan hasil yang sesuai dengan target pasar.
“Jadi kalau dia misalnya diskontinue di Sarinah, ya bukan karena kenaikan PPN,” ungkapnya.
Menurut Fetty, aturan ini dirancang untuk memberi peluang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Mengingat jumlah UMKM di Tanah Air mencapai 64 juta, Sarinah perlu menerapkan sistem rotasi agar semakin banyak UMKM mendapatkan kesempatan untuk berkembang di pusat perbelanjaan tersebut.
“Sarinah hanya bisa menampung beberapa saja. Jadi kita harus fair juga. Kalau memang sudah diberikan kesempatan, terus tidak sesuai dengan market, ya harus gantian dan harus pulang,” tambahnya.
Meskipun kebijakan PPN yang baru ini diprediksi akan membawa tantangan di awal penerapannya, Fetty optimistis bahwa pasar akan menyesuaikan dalam waktu yang relatif singkat.
“3 bulan atau setelah 6 bulan jadi normalize lagi, itu bisa jadi contoh saja kenaikan PPN. Itu langsung pengaruh ya, 3 bulan atau 6 bulan. Tapi setelah jadi normal, ya sudah biasa lagi,” tandas dia. (*)