KABARBURSA.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberitahu Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan pentingnya memperkuat subsidi perumahan untuk merealisasikan rencana ambisius pembangunan 3 juta rumah.
Menurut Basuki, untuk mencapai target ini, diperlukan subsidi yang jauh lebih besar dari anggaran yang dialokasikan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menjelaskan bahwa pada program satu juta rumah yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi sejak 2015, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp20 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hasilnya, hingga tahun 2023, program tersebut telah berhasil merealisasikan sekitar 9,2 juta unit rumah.
Namun, untuk mencapai target 3 juta rumah dalam periode Prabowo-Gibran, Basuki menekankan perlunya peningkatan anggaran subsidi menjadi sekitar Rp60 triliun, dua kali lipat dari alokasi sebelumnya.
"Anggaran subsidi rumah saat ini sekitar Rp20 triliun untuk 220.000 unit. Jadi, untuk mencapai target 3 juta rumah, diperlukan anggaran sekitar dua kali lipat dari yang ada sekarang," jelas Basuki saat ditemui Kabar Bursa di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024.
Hal itu seiring dengan kenyataan bahwa backlog perumahan di Indonesia masih mencapai angka yang cukup tinggi, yakni 12,7 juta.
Menurutnya, masalah ini dapat diatasi dengan memperbaiki ketersediaan rumah yang terjangkau, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membeli rumah melalui subsidi.
"Kita harus mempersiapkan dan memperbanyak subsidi perumahan untuk mengatasi backlog ini," tegas Basuki.
Basuki menekankan bahwa percepatan penyediaan rumah murah merupakan kunci untuk menghadapi tantangan daya beli masyarakat saat ini. Menurutnya, rumah subsidi dengan harga antara Rp144 juta hingga Rp160 juta masih sangat terjangkau dan menjadi solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia.
"Rumah subsidi dengan harga Rp144 juta sampaidengan Rp160 juta itu daya belinya masih oke banget," ujarnya.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyatakan program pemberian FLPP belum berhasil memperkecil ketimpangan antara jumlah masyarakat yang sudah memiliki rumah dan yang belum memiliki rumah (blacklog).
Kondisi ini dipersulit karena tidak adanya data yang valid tentang berapa penduduk Indonesia yang belum memiliki rumah.
"Kalau kita membicarakan pekerjaan rumah (PR) terbesar adalah, kita enggak punya data yang pasti, berapa rumah yang tidak layak huni, dan siapa atau kelompok mana yang berhak memperoleh ini (FLPP)," kata Iwan di acara Proptech Convention and Expo di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024.
Meski ada indikasi yang menyebutkan penurunan backlog dari sekitar 12,7 juta pada tahun 2021 menjadi 9,9 juta, namun data riil mengenai kondisi masyarakat yang termasuk dalam backlog hingga kini belum diperoleh secara detail seperti nama dan alamatnya.
"Kita belum mendapatkan data riil sampai by name, by adress kondisi masyarakat yang memang bagian dari backlog itu," ujar dia.
Diakuinya, meski program FLPP ini telah diluncurkan, fakta di lapangan ternyata tidak semua bantuan tepat sasaran.
Sebagai informasi, di tahun 2024, kuota bantuan FLPP sekitar 150.000 unit rumah, dan sudah tersalurkan.
Kata Iwan, saat ini Kementerian PUPR masih menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar dana tambahan dapat dikucurkan kembali pada bulan Desember 2024 mendatang.
"Tapi sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah agar bantuan investasi itu harus tepat sasaran," imbuhnya.
Saat ini, Iwan menyebut banyak perumahan yang mendapatkan bantuan FLPP dan KPR tapi dibiarkan kosong oleh pemiliknya. Bahkan di beberapa provinsi, tingkat kekosongan ini mencapai 60 persen hingga 80 persen.
"Saya masih melihat, beberapa perumahan yang mendapatkan FLPP KPR dan sebagainya dibiarkan kosong," ujar dia.
Oleh karena itu, Iwan memastikan pihaknya akan mempelajari masalah ini lebih detail.
Ditegaskannya, bantuan FLPP seharusnya diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan rumah, bukan hanya berdasarkan kelayakan administratif saja.
"Hal ini perlu menjadi perhatian, seharusnya FLPP ini diberikan kepada kelompok yang urgent, mendesak untuk kebutuhan rumah ini," katanya.
Temuan lainnya, lanjut Iwan, yaitu pengalihan rumah yang seharusnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang didapatkan melalui program FLPP kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak.
"Beberapa waktu lalu ditemukan pengalihan rumah-rumah MBR kepada pihak lain yang tidak berhak memperoleh itu. Ini menjadi perhatian kami," tegas Iwan.
Lanjut Iwan, pada dasarnya pemerintah mendukung penambahan bantuan ini, tetapi akurasi dalam penyaluran bantuan harus menjadi prioritas untuk membangun akuntabilitas yang lebih baik.
"Jadi pemerintah mendukung untuk diberikan penambahan, tetapi akurasi dari ketepatan sasaran menjadi sebuah keharusan. Ini jadi bagian dari akuntabilitas," terang dia.
Iwan menduga, salah satu penyebab utama ketidaktepatan sasaran karena kurangnya pemanfaatan teknologi yang efektif dalam penyalurannya. Sehingga sering kali bantuan yang diberikan diterima oleh individu atau kelompok yang seharusnya tidak pantas menerima. (*)