KABARBURSA.COM - Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Program 3 Juta Rumah mendapat dukungan dari lima negara, yaitu Arab Saudi, Qatar, China, India, dan Singapura.
“Program perumahan ini akan didanai oleh beberapa pihak, termasuk Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), Qatar, China, India, dan Singapura,” kata Hashim di Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024.
Utusan Khusus Presiden RI ini optimistis Program 3 Juta Rumah dapat terwujud didukung tingginya minat negara-negara tersebut untuk berinvestasi.
“Cukup banyak negara yang ingin investasi di program perumahan sosial dari Pemerintah Prabowo. Ini pasti terwujud,” ujarnya.
Sebagai langkah strategis, pemerintah telah memutuskan mendirikan kembali Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) setelah sebelumnya dilebur ke dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kementerian Perumahan sudah dirikan, selama ini 10 tahun terahkir dileburkan ke Kementerian PUPR. Sekarang Kementerian Perumahan yang khusus untuk menangani ini,” ucap Hashim.
Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) mengungkapkan telah melakukan pendekatan dengan sejumlah investor asing guna menyukseskan program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo.
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan market sounding untuk program ini ke berbagai negara, termasuk China dan Abu Dhabi.
“Tapi saya sudah minta Pak Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah yang ke luar negeri. Pertama ke Republik Rakyat China (RRC), kedua ke Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), untuk fokus mengenalkan Program 3 Juta rumah,” kata Maruarar di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 28 November 2024.
Maruarar menambahkan bahwa membangun kepercayaan investor, terutama investor asing, tidak mudah. Oleh karena itu, pemerintah akan bekerja keras memastikan iklim investasi yang kondusif.
Untuk meningkatkan daya tarik Program 3 Juta Rumah, Maruarar menyebutkan langkah-langkah seperti peningkatan kepastian hukum dan penguatan pasar industri real estate di Indonesia yang dinilai masih sangat besar. Saat ini, ketimpangan kepemilikan rumah (backlog) di Indonesia tercatat mencapai 9,9 juta unit.
“Kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo yang tinggi sekali harus dijaga. Itu menjadi pertimbangan utama para investor. Orang pasti bertanya, ‘Aman enggak Indonesia?’ Jadi perlu dipastikan Indonesia aman,” pungkasnya.
Alokasikan Rp5,27 Triliun
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5,274 triliun dalam tahun anggaran 2025. Dana ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, pengembangan infrastruktur perumahan di berbagai wilayah Indonesia, serta operasional kementerian.
“Anggaran ini merupakan bagian dari alokasi total Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 116,227 triliun. Dari total tersebut, Rp110,961 triliun dialokasikan untuk Kementerian PU, sedangkan Rp5,274 triliun untuk Kementerian PKP,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024.
Selain anggaran utama, terdapat tambahan pembiayaan sebesar Rp35,49 triliun dari Badan Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Dana ini akan digunakan untuk pembiayaan 234.200 unit rumah melalui berbagai skema, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
Rincian Alokasi Anggaran Per Direktorat
Menteri Maruarar memaparkan pembagian dana ke sejumlah direktorat di Kementerian PKP sebagai berikut:
Ditjen Kawasan Permukiman
Alokasi: Rp0,212 triliun
Penggunaan:
- Sinkronisasi program
- Verifikasi data dan evaluasi kegiatan
- Peningkatan kualitas kawasan seperti Panjunan di Cirebon dan Kampung Ceria di Lubuk Linggau
Ditjen Perumahan Perdesaan
Alokasi: Rp0,908 triliun
Penggunaan:
- Bantuan Rumah Swadaya (BSPS)
- Pembangunan rumah khusus di Daerah Otonomi Baru (DOB)
- Pemulihan pascabencana di Lebak dan Ternate
Ditjen Perumahan Perkotaan
Alokasi: Rp3,707 triliun
Penggunaan:
- Pembangunan rumah susun (rusun) untuk TNI, ASN, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
- Renovasi Wisma Atlet Kemayoran
- Penyediaan sarana dan utilitas untuk 10.550 unit rumah MBR di berbagai provinsi
Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
Alokasi: Rp 0,078 triliun
Penggunaan:
- Pengembangan sistem pembiayaan perumahan
Inspektorat Jenderal
- Alokasi: Rp 0,009 triliun
Penggunaan:
- Layanan audit dan pengawasan keuangan.
Sekretariat Jenderal
Alokasi: Rp0,359 triliun
Penggunaan:
- Operasional kementerian
- Pembayaran gaji
- Layanan data dan produk hukum
Pembagian anggaran antara Kementerian PU dan Kementerian PKP merupakan hasil kesepakatan terkait pemisahan alokasi berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Menteri Maruarar menegaskan bahwa pengelolaan dana akan dilakukan dengan transparansi untuk memastikan tercapainya target Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional. (*)