KABARBURSA.COM - Pemerintah menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi, dengan mengedepankan pembiayaan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan asing.
Hal ini menjadi salah satu poin utama yang dibahas dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selaku ketua Satgas, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.
Dalam rapat tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa pelibatan lembaga keuangan dalam negeri menjadi strategi penting untuk mendukung kebijakan hilirisasi.
"Arahan Presiden sangat jelas. Kami akan merumuskan pola pembiayaan yang melibatkan institusi keuangan domestik. Dengan begitu, persepsi bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan pihak asing perlahan akan terkikis," tegas Bahlil.
Bahlil menambahkan bahwa keterlibatan institusi keuangan domestik dapat menjadi peluang besar untuk memperkuat sektor keuangan nasional sekaligus mendorong kemandirian ekonomi.
Upaya tersebut sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang menekankan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
"Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi. Kementerian ESDM akan menjadi posko untuk kami bekerja kurang lebih lima tahun sampai dengan menunggu arahan selanjutnya dari Presiden," ujar Bahlil.
Satgas Hilirisasi juga berkomitmen memastikan implementasi kebijakan hilirisasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. "Nilai tambahnya harus betul-betul dirasakan di Indonesia," kata Bahlil.
Dalam lima tahun ke depan, Satgas akan mengawal pelaksanaan peta jalan hilirisasi yang mencakup sektor mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Semua langkah ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Satgas akan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Langkah ini diharapkan pemerintah agar dapat mempercepat realisasi hilirisasi dan mewujudkan keadilan energi di seluruh Indonesia.
Selain mengurangi ketergantungan pada pihak asing, pemerintah melalui Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi juga memetakan peluang strategis di sektor energi untuk melibatkan lebih banyak pelaku industri dalam negeri. Salah satu fokus utama adalah mempercepat penggunaan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO).
"Saat ini sudah mencapai B40, dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi B50 sesuai arahan Presiden," katanya.
Guna mendukung target tersebut, Bahlil menekankan bahwa proses pencampuran dan pengadaan bahan baku seperti CPO, metanol, dan etanol harus dilakukan di dalam negeri.
Kilang Pertamina Internasional Produksi B40
Untuk merealisasikan ambisi tersebut, dukungan infrastruktur dan pendanaan menjadi kunci. Salah satu motor utama pelaksanaannya adalah Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang kini berada di garis depan implementasi biodiesel B40.
Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang jadi andalan Subholding Refining & Petrochemical ikut mendukung program pemerintah soal bahan bakar solar campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebanyak 40 persen alias B40. Program ini sebelumnya telah resmi diterapkan mulai 1 Januari 2025.
Implementasi program ini sudah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 341.K/EK.01/MEM.E/2024. Dalam aturan itu, dinyatakan jelas bahwa pencampuran solar dan biodiesel berbasis sawit—dengan takaran campuran 40 persen minyak sawit—didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS.
Program B40 ini bukan sekadar angka di atas kertas. Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional, Taufik Aditiyawarman, mengarakan KPI sudah mulai menjalankan mandatori pemerintah ini demi mendukung swasembada energi.
“Produksi Biosolar B40 ini tentunya juga akan menjadi kontribusi KPI dalam pencapaian Net Zero Emision di tahun 2060 atau lebih cepat, mendukung Sustainable Development Goals dalam menjamin akses energi yang terjangkau serta pada penerapan ESG,” ujar Taufik dalam keterengan tertulis yang diterima KabarBursa.com di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025.
Langkah ini sejalan dengan agenda besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto perihal ketahanan dan swasembada energi, sekaligus mendukung target pemerintah untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Bahkan, pemerintah sudah siap menyiapkan lompatan ke B50 alias campuran 50 persen biodiesel berbasis sawit mulai 2026.
Soal produksi B40 ini, Pertamina mengandalkan dua kilang, yakni Kilang Plaju di Sumatera Selatan dan Kilang Kasim di Papua Barat Daya. Kedua kilang ini memang sudah dipersiapkan untuk menopang produksi skala besar demi memenuhi mandat produksi B40.
Sejatinya, Pertamina sudah bermain lama di arena biosolar. Mereka mulai mengimplementasikan biosolar sejak era B20 pada Januari 2019, lalu naik jadi B30 di tahun yang sama, meningkat lagi ke B35 di 2023, dan kini mencapai B40 pada awal 2025. Progres bertahap yang jelas terukur dan konsisten.
Kilang Plaju menargetkan produksi B40 sebesar 119.240 kiloliter (KL) per bulan, sementara Kilang Kasim dipatok memproduksi 15.898 KL per bulan. Sebagai bentuk realisasi awal, KPI bahkan sudah menggelar penyaluran perdana BBM Biosolar B40 pada hari ini: 5.000 KL dari Kilang Plaju dan 4.600 KL dari Kilang Kasim. (*)