KABARBURSA.COM - Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, menyoroti polemik soal keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer. Ia meminta pemerintah segera mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat, mulai dari perancang hingga pendana proyek tersebut.
"Kami dari Komisi IV mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagarnya punya siapa, Siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai," tegas Titiek saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.
Pagar laut yang ditemukan di perairan Tangerang ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya. Titiek menegaskan, dengan panjang pagar mencapai 30,16 kilometer, infrastruktur tersebut jelas tidak mungkin dibangun dalam waktu singkat. Ia pun mendesak pemerintah untuk segera mengungkap asal-usul proyek ini.
"Mosok tiba-tiba ada gitu ya 30,16 kilo kan enggak bisa dibikin 1-2 hari. Jadi ini supaya segera oleh pemerintah mengetahui siapa yang bikin ini," ujar mantan istri Presiden Prabowo Subianto ini.
Titiek juga mengaku ragu soal klaim yang menyebut pagar laut di perairan Tangerang dibangun oleh sekelompok nelayan dengan dana swadaya. Ia menilai biaya pembangunan pagar laut tersebut sangat besar---yang menurut beberapa perhitungan mencapai sekitar Rp12 miliar lebih---sehingga sulit dipercaya jika proyek itu sepenuhnya didanai secara swadaya oleh nelayan.
"Kok tiba-tiba si nelayan itu punya duit segitu gitu ya. Ini kan sangat mengada-ada, kalau orang Jawa bilang Ngono yo ngono neng yo jo ngono. Kalau anak-anak bilang enggak gitu-gitu amat kaleeeee," ucapnya sambil tertawa kepada awak media.
Titiek meminta pemerintah segera bertindak untuk mencari tahu siapa yang berada di balik proyek misterius tersebut. "Kasus ini sudah satu bulan lebih ramainya, masa enggak dapet-dapet gitu (pelakunya)," ujar Titiek.
Bongkar Selama 20 Hari ke Depan
[caption id="attachment_114264" align="alignnone" width="1600"]
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berbicara kepada awak media perihal rencana pembongkaran pagar laut Tangerang yang akan dilakukan KKP selama 20 hari ke depan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 20 Januari 2025. Foto: KabarBursa/Dian Finka.[/caption]
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berkomitmen akan membongkar pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan utara Kabupaten Tangerang dalam waktu 20 hari mendatang. Ia mengaku telah mengonfirmasi hal ini langsung kepada Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono.
“Saya sudah tanya Menteri KKP, dan beliau menyampaikan bahwa pembongkaran pagar laut itu akan dilakukan oleh KKP. Mengenai jangka waktunya, Menteri KKP menyebutkan targetnya adalah 20 hari,” ujar Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Januari 2025.
Pagar laut yang terbuat dari bambu itu diketahui membentang di 16 desa dan 6 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo, tiga desa di Kecamatan Kemiri, empat desa di Kecamatan Mauk, satu desa di Kecamatan Sukadiri, tiga desa di Kecamatan Pakuhaji, dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.
Menurut Dasco, KKP telah mengantongi sejumlah bukti perihal kasus yang dinilai merugikan masyarakat pesisir Tangerang ini. Namun, ia tak merinci informasi bukti apa saja yang telah DPR terima dari KKP. Politisi Partai Gerindra ini hanya berujar, “Polemik di lapangan ini diharapkan segera selesai sesuai tupoksi masing-masing.”
Dasco mengingatkan KKP untuk terus berkoordinasi dengan institusi terkait guna memastikan langkah yang diambil berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Mengenai kemungkinan pemanggilan Sakti Wahyu Trenggono, Dasco menyebut hal ini akan ditentukan oleh agenda komisi teknis yang bersangkutan di DPR. “Mungkin ya, karena agenda dari komisi teknis belum ada. Mungkin setelah masuk masa sidang, kita lihat bagaimana perkembangan di komisi teknis terkait,” kata legislator dari daerah pemilihan Banten III (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan) ini.
Dasco berharap KKP dapat bertindak cepat dan tepat agar masalah ini segera tuntas sekaligus menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang terdampak di enam kecamatan.
Sertifikat HGB di Area Pagar Laut
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, mengungkapkan adanya sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Sedikitnya ada 263 bidang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di lokasi yang kini tengah menjadi sorotan publik tersebut.
“Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB, atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Selain itu, ada juga 17 bidang yang tercatat sebagai Surat Hak Milik (SHM),” kata Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin 20 Januari 2025.
“Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosial media tersebut. Berita-berita itu benar adanya, lokasinya pun sesuai dengan aplikasi BHUMI, yaitu di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang,” imbuhnya.
Meski begitu, politisi Partai Golkar ini tak menyebut secara rinci identitas dari pemilik perusahaan yang mempunyai SHGB tersebut. Menurutnya, masyarakat dapat mengecek langsung ke sistem Administrasi Hukum Umum atau AHU. “Kalau saudara-saudara ingin tanya dari mana, siapa pemilik PT tersebut, silakan cek ke Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk melihat data di dalam akte tersebut,” katanya.(*)